Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum ANDREW Law Journal Dialogia Iuridica
Zahratul'ain Taufik
Universitas Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
POLA DAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN TRAFFICKING IN PERSONS DI LOMBOK TIMUR Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala; Zahratul'ain Taufik; Aryadi Almau Dudy; Suheflihusnaini Ashady
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 1 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 1 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i1.7564

Abstract

Human Trafficking is an iceberg phenomenon that is growing all over the world including in Indonesia. Indonesia is a tier 2 surveillance country because human trafficking cases are still high and one of the regions contributing to human trafficking cases is East Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The purpose of this study is to analyze and find out how pattern of human trafficking in East Lombok and the role of the East Lombok Regency government in preventing human trafficking. The results showed that first, pattern human trafficking in East Lombok Regency which starts from the recruitment process carried out by neighbors, family, friends, and people who first go abroad, document forgery and manipulation of victims' data are made outside the East Lombok Regency area, and the departure process is relay and departure is not from East Lombok Regency but from the area where the documents are made. Second, the role of the East Lombok Regency Government for prevent human trafficking by conducting scheduled socialization in villages/villages that are vulnerable to human trafficking victims, forming Productive Migrant Villages, and providing training to retired migrant workers/families by forming novice business heroes. However, the Government's efforts to prevent human trafficking have not been maximized and effective due to the lack of coordination between related institutions and public awareness of the dangers of trafficking in persons.
Peningkatan Pengetahuan Santri Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Pondok Pesantren Titin Nurfatlah; Zahratul'ain Taufik; Ika Yuliana S
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.272

Abstract

Penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius yang bersifat global dan termasuk dalam kategori transnational crime. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam memiliki peran strategis, tidak hanya dalam pembentukan pribadi islami santri, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan agen perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pesantren dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan santri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan santri mengenai bahaya serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pondok pesantren. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi melalui ceramah interaktif, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian umpan balik kepada peserta. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum di Pondok Pesantren Nurul Wathan NW Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarkat. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan peserta memerlukan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil maksimal dalam rangka peningkatan pemahaman hukum khsusunya terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Luaran yang ditargetkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman santri tentang dampak negatif narkoba, terbentuknya sikap kritis terhadap ajakan atau godaan penggunaan narkoba, serta terciptanya lingkungan pesantren yang lebih kondusif dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pinjaman Online Laely Wulandari; Idi Amin; Zahratul'ain Taufik
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.284

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa kemudahan dalam akses layanan keuangan termasuk pinjaman online (pinjol). Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan berbagai resiko dan dampak negating bagi masyarakat. Artikel ini membahas bahaya pinjamn online illegal yang sering kali tidak terdaftar secara resmi, dengan bunga tinggi, denda tidak wajar, serta praktik penagihan yang melanggar hukum dan etika. Selain itu kurangnya literasi masyarakat menyebabkan pinjaman online seringkali menhadi jerat utang berkepanjangan . Untuk itu upaya memberikan literasi yang baik kepada masyarakat perlu dilakukan. Salah satau upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pinajaman online. Desa bengkauang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat menjadi tempat pilihan kami yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pinjaman online . Metode yang dipakai adalah ceramah, diskusi dan studi kasus. Dari kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah masyarakat mengalami peningkatan literasi dan mengetahui bahaya pinjaman online illegal. Dari kegiatan ini disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum khususnya tentang penjaman online perlu terus dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum masyarakat
REKONSTRUKSI KONSEP FINANCIAL ABUSE SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Atika Zahra Nirmala; Zahratul'ain Taufik
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.180

Abstract

Financial abuse merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan aspek keuangan sebagai sarana untuk mengendalikan dan menciptakan ketergantungan ekonomi korban. Meskipun konsep ini telah berkembang dalam literatur internasional, hukum positif Indonesia belum mengaturnya secara eksplisit dan masih menempatkan aspek ekonomi dalam kerangka penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik financial abuse, mengkaji pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, serta merekonstruksi konsep financial abuse dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptof kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial abuse memiliki karakteristik berupa financial control, economic exploitation, dan employment sabotage yang bertujuan menghilangkan otonomi finansial korban melalui pola coercive control. Pengaturan dalam UU PKDRT baru mengakomodasi sebagian karakteristik tersebut melalui ketentuan penelantaran rumah tangga sehingga belum mencakup berbagai bentuk pengendalian dan eksploitasi ekonomi yang berkembang dalam literatur internasional. Oleh karena itu, financial abuse tidak dapat dipersamakan dengan penelantaran rumah tangga. Diperlukan rekonstruksi konsep financial abuse dengan menempatkan pengendalian terhadap otonomi finansial korban sebagai unsur utama untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Destructive Fishing di NTB (Studi Kasus dan Pertimbangan Hakim) Ika Yuliana Susilawati; Zahratul'ain Taufik
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.226

Abstract

Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah juga tidak terbebas dari praktik distructive fishing. Pada rentan Bulan Januari hingga Mei Tahun 2025, ada delapan perahu yang ditangkap oleh Petugas dan menyita delapan unit kompresor, 20 kacamata selam, pupuk cantik (pupuk kalsium ammonium nitrate), dan beberapa perlengkapan lainnya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Destructive Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi) dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan tersebut dengan Jenis Penelitian Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku distractive fishing harus memenuhi unsur pertama perbuatan bersifat melawan hukum, kedua kemampuan bertanggungjawab dan ketiga kesalahan, sedangkan Perimbangan Hukum Hakim meliputi pertimbangan pertama yuridis dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua filosofis berkaitan dengan dampak berkepanjangan kerupakan lingkungan sumber daya ikan dan ketiga sosiologis dengan mempertimbangakn keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman.
Co-Authors Aryadi Almau Dudy Atika Zahra Nirmala Idi Amin Ika Yuliana S Ika Yuliana Susilawati Laely Wulandari Nunung Rahmania Suheflihusnaini Ashady Titin Nurfatlah