Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Journal of Government and Civil Society Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Syntax Transformation Unri Conference Series: Community Engagement Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Prabung Seni: Pengkajian dan Penciptaan Seni Pertunjukan Innovative: Journal Of Social Science Research
Hartati Hartati
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Political Law’s Reconstruction of Village Apparatus To Realize Independent Village in Indonesia Hartati Hartati; Pahrudin HM; Elita Rahmi
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2461

Abstract

Indonesian Village Law 2014 states that the purpose of village regulation is to create an independent village. Village management in Indonesia is carried out using a self-governing community system that requires apparatus that has good capacity. On the other hand, the existence of village apparatus in Indonesia still does not have the capacity needed to organize the government to become an independent village. Therefore, it is necessary to do a political law reconstruction to find a solution to the inequality of expectations of village regulation and the reality of the quality of village officials like this. Political law functions as a bridge to the goals to be achieved and is strongly influenced by the social reality of society. This research was conducted using a qualitative approach with the type of library research by reviewing data related to villages in Indonesia, especially village government. The results of this study revealed that only 7.43% were independent villages, most of village apparatuses unprofessional, poverty rate 9.66%, and unemployment rate of 5.01%. This requires a solution through a series of solution policies so that the objectives of village regulation towards independent villages can be achieved so that the prosperous community can be achieved.Undang-Undang Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan peraturan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pengelolaan desa di Indonesia dilakukan dengan sistem kemasyarakatan swakelola yang membutuhkan aparatur yang memiliki kapasitas yang baik. Di sisi lain, keberadaan perangkat desa di Indonesia masih belum memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan menjadi desa yang mandiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi politik hukum untuk mencari solusi atas ketimpangan ekspektasi peraturan desa dan realitas kualitas aparatur desa seperti ini. Hukum politik berfungsi sebagai jembatan menuju tujuan yang ingin dicapai dan sangat dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dengan mengkaji data-data terkait desa di Indonesia khususnya pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa mandiri hanya 7,43%, perangkat desa sebagian besar tidak profesional, tingkat kemiskinan 9,66%, dan tingkat pengangguran 5,01%. Untuk itu diperlukan solusi melalui serangkaian kebijakan solusi agar tujuan peraturan desa menuju desa mandiri dapat tercapai sehingga masyarakat sejahtera dapat tercapai.
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SADAR WISATA DALAM BENTUK PENINGKATAN PARTISIPASI KELOMPOK DESA DI DESA MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI Hartati Hartati; Hapsa Hapsa; Pahrudin HM
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.189

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa sadar wisata dalam bentuk peningkatan partisipasi kelompok desa di desa Muaro Jambi ini bertujuan untuk merumuskan terbentuknya kelompok masyarakat sadar wisata, melakukan pengamatan di lapangan dan analisis SWOT di desa setempat serta memberikan tawaran yang mengarah kepada interpreuner dan melaksanakan FGD dengan masyarakat setempat untuk menemukan tawaran dari permasalahan aksesibilitas, karena hal ini mebutuhkan proses dan perencanaan jangka panjang dan membutuhkan jaringan serta stakeholders yang lebih luas. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim dari Fisipol Universitas Jambi melalui pendampingan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sadar wisata untuk mewujudkan peningkatan partisipasi kelompok desa di Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebu Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli s.d 13 Agustus 2019. Adapun metode pelaksanaannya yaitu: survei lapangan, kunjungan dan diskusi dengan aparat desa dan kelompok masyarakat, pelatihan dan FGD, serta folow up. Dari hasil kegiatan PKM melalui pendampingan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sadar wisata berupa peningkatan partisipasi kelompok desa di Desa Muaro Jambi disimpulkan bahwa kegiatannya baru pada tahapan output bagi masyarakat sekitar dan stakeholders yang terlibat dan belum mengarah pada outcame yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih lama untuk menghasilkan capaian jangka panjang yang dirasakan dari hasil PKM ini. Namun, secara umum sasaran yang ingin dicapai tim PKM dirasa optimal dalam rangka pendampingan kepada jejaring desa untuk menumbuhkan kesadaran dalam memajukan Desa Muaro Jambi sebagai desa wisata yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap lingkungan termasuk masyarakat desa, sehingga peningkatan kesadaran masyarakat setempat dapat ditumbuhkan dengan maksimal.
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN DESA DIGITAL MELALUI KOMUITAS PEMUDA DI DESA PEMATANG JERING KABUPATEN MUARO JAMBI Alva Beri Ansyah; Makmun Wahid; Hartati Hartati
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (767.259 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v2i1.913

Abstract

Desa Pematang Jering merupakan salah satu desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Desa Pematang Jering terletak di lokasi yang sangat strategis karena berdampingan langsung dengan kawasan perkotaan. Namun ternyata dibalik fakta tersebut, pengembangan desa digital yang menjadi prioritas pembangunan di Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal belum berdampak secara optimal terhadap peningkatan pengelolaan sistem informasi desa di Desa Pematang Jering. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan sistem informasi desa ini adalah dengan pengembangan digitalisasi desa berbasis website. Selain itu, juga dilengkapi dengan pendampingan komunitas jurnalis desa mengenai media komunikasi desa. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini melewati beberapa tahapan, yaitu Preliminary Survey, Focused Group Discussion (FGD), pendampingan komunitas, hingga konsultasi dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan, Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dan perangkat desa mengenai digitalisasi desa maupun pentingnya sebuah website sebagai wadah penyelenggaraan sistem informasi desa. Selain itu, dari sisi lainnya, muncul keinginan dari masyarakat dan perangkat desa untuk berusaha secara lebih kolektif berbasis komunitas Desa. Dengan hadirnya pengabdian ini, diharapkan pemerintah desa Pematang Jering dapat memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem informasi desa, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Pendidikan politik perempuan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi tahun 2020 Sutri Destemi; Hartati Hartati
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 2 (2020): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.2.265-268

Abstract

We continue to pursue various breakthroughs through affirmative policies and strengthening the role of women in politics. One of these efforts can be seen through the application of the Election Law which requires the involvement of women at least 30 percent as legislative candidates for political parties. This policy is explicitly translated by the General Election Commission (KPU) in KPU regulation Number 7/2013 which states that political parties that cannot meet these requirements cannot qualify as election participants. However, at the implementation stage the level of women's participation in politics is still low. Political parties have not been able to produce reliable female cadres. The basic assumption behind this is that political education for women in Indonesia is not sufficient to open political awareness. The method used in this service is community empowerment through political education for women's groups / organizations / communities in Pijoan Village. The function of political education is not only the role of Political Parties but also transfers to all levels of society, especially the educational environment and academics. Therefore, this service is expected to be able to increase public awareness, especially women, to actively participate in the upcoming regional head elections for Jambi province. Based on the results of the survey carried out after the service, the participants received motivation to be more active in various activities such as organizations and in government and political activities.
Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia Hartati Hartati
Al-Risalah Vol 15 No 02 (2015): December 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.53 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v15i02.368

Abstract

: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis akademik lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk judicial review keputusan administratif pada keadaan darurat, dan benchmarksin peradilan reviewof keputusan administratif pada keadaan darurat. Untuk realizethis tujuan, studi ini menggunakan metode yang menggunakan ofthe literatur penelitian yuridis-normatif. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dan diproses di aqualitatively. The resultsof penelitian skripsi ini adalah dengan melihat unsur-unsur yang dalam mengambil keputusan pada keadaan darurat dapat dikategorikan ke dalam keputusan bebas (vrij beschikking). Karena dalam keadaan darurat tidak diizinkan masuk ke ketentuan yang ada. Ketika Officer Administrasi mengambil beberapa keputusan tentang keadaan darurat sebagai Afree keputusan Individu yang merugikan atau badan hukum swasta, harus mengajukan gugatan. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengujian keputusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menguji Keputusan Tata Usaha yang lahir dari otoritas bebas, testoolis prinsipprinsip umum pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan. Berdasarkan studi ini menyarankan, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (a) harus direvisi. Dan Badan / Pejabat Administrasi dalam mengeluarkan keputusan dalam keadaan darurat harus considerin hal expediencyors hould mengacu pada Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik.
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Agustia Gafar; A Zarkasi; Hartati Hartati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11160

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkritisi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis im pada dua hal, pertama bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang kedua bagaimana kewenangan DPRD untuk mewujudkan prinsip pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dan untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan DPRD Terhadap APBD dan juga dalam penelitian ira dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahlı Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu Pengawasan yang dilaksanakan olch DPRD masih terdapat kendala untuk pelaksanaannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Untuk yang kedua dalam pembahasan Prinsip yang bisa dilakukan DPRD ialah pengawasan langusng dan tidak langsung dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan APBD Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu penulis mengharapkan ada realisasi penetapan APBD maka bila perlu melibatkan tim Ahli sehingga anggaran yang diajukan oleh legislatif.
Jurisdictional Disputes between Central and Local Governments in the Management of Coal Mining Hartati Hartati; Zainal Amin Ayub
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 2, July 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3003.pp269-285

Abstract

On June 10, 2020, President Joko Widodo ratified the amendment of Law Number 4 of 2009 to Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal, one of the substances that changed the rules of authority in granting licenses from initially located in the local government to the central government. Therefore, this study aims to analyse the issue of authority between the central government and local governments in coal mining management after the issuance of the Minerba Law in 2020. This research uses a qualitative approach using institutional data surveys as a data collection method. The collected data is analysed using descriptive analysis: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings in this study explain that in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the authority of local governments is withdrawn to the central government, starting from Mining Business License (IUP), People's Mining License (IPR) and Special Mining Business License (IUPK), Special Mining Business License (IUPK), Rock Mining License (SIPB), Transfer Permit, Transportation and Sales Permit, Mining Service Business License (IUJP), and Sales IUP. Although all local government authorities are fully withdrawn from mining licensing, local governments can still carry out mining licensing if the central government delegates authority based on statutory provisions. This latest regulation emerged through the idea of the government together with the House of Representatives on the grounds of simplifying licensing by easing requirements to increase investment obtained by the state. However, this change makes it seem as if the government wants to return to the era of centralisation. It is contrary to the spirit of decentralisation and regional autonomy that is being embraced in Indonesia. 
TRANSFORMASI GERAK RITUAL PENGOBATAN SUKU ANAK DALAM KE TARI ELANG PADA SUKU ANAK DALAM PEMBINAAN DI DESA BUKIT SUBAN KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN Lauwni Fintri; Hartati Hartati; Kurniadi Ilham
Prabung Seni: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Vol. 2 No. 02 (2023): Prabung Seni | Pengkajian dan Penciptaan Seni Pertunjukan (Desember 2023)
Publisher : Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jpps.v2i02.27659

Abstract

Suku Anak Dalam adalah suku yang mendiami kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Suku ini mewarisi tradisi pengobatan sakit menahun yang tak kunjung sembuh. Tata cara pengobatan dilakukan dalam bentuk ritual, antara lain melalui gerakan mengayun tangan. Gerakan tersebut dilakukan dalam waktu tertentu secara berulang ditengah ritual berlangsung malim ( dukun) menyelipkan bunga diatas kepala induk. Setelah bunga itu dimasukkan dalam bejana berisi air, lalu air bunga diminumkan pada si sakit. Pada sisi lain gerakan ritual pengobatan tersebut dijadikan pijakan tari baru oleh Suku Anak Dalam pembinaan yang berada di Desa Bukit Suban. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Transformasi Gerak Ritual Pengobatan Suku Anak Dalam Ke Tari Elang Pada Suku Anak Dalam Pembinaan Di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dengan teknk pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data menggunakan metode triangulasi data.
PENCIPTAAN TARI TIRAI TOPENG BERDASARKAN TRADISI MAIN TOPENG DESA MUARO JAMBI Wise Azizah; Hartati Hartati; Mahdi Bahar
Prabung Seni: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Vol. 2 No. 02 (2023): Prabung Seni | Pengkajian dan Penciptaan Seni Pertunjukan (Desember 2023)
Publisher : Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jpps.v2i02.27660

Abstract

Karya tari Tirai Topeng adalah karya yang digarap berdasarkan tradisi Main Topeng yang ada di Desa Muaro Jambi. Topeng diinterpretasikan ke dalam kehidupan sosial tentang sifat munafik. Landasan penciptaan gerak didasari pada motif gerak tari Ngebeng dari Desa Rambutan Masam. Metode penciptaan karya terbagi menjadi dua tahapan, yaitu pra-produksi (riset) dan produksi. Tahapan pra-produksi terdiri dari pengumpulan data dan pengembangan konsep, sedangkan tahapan produksi adalah perwujudan tari. Karya tari yang menggunakan desain dramatik Kerucut Tunggal ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama dengan suasana kedamaian, bagian kedua dengan suasana kegelisahan dan bagian tiga dengan suasana pemberontakan.
MUSIK TRADISIONAL JAMBI SEBAGAI SUMBER PROJECT BASED LEARNING PADA MATA KULIAH KOMPOSISI MUSIK II PRODI SENDARATASIK UNIVERSITAS JAMBI Gen Dekti; Hartati Hartati; Indra Gunawan
Prabung Seni: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Vol. 2 No. 02 (2023): Prabung Seni | Pengkajian dan Penciptaan Seni Pertunjukan (Desember 2023)
Publisher : Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jpps.v2i02.29777

Abstract

Musik tradisional daerah Jambi merupakan bahan kajian pada bidang dan minat musik di Program Studi Seni Drama, Tari dan Musik (Sendratasik). Mata kuliah Komposisi Musik II adalah mata kuliah lanjutan dan mata kuliah akhir dari pembelajaran teori musik, teori kebudayaan, dan konsep musik yang memuat pembelajaran praktek (project) untuk capaian pembelajarannya. Model Project Based Learning (BjBL) dengan skema Team Based Learning (TBL). Penelitian ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar lebih aktif dan menguasai ilmu pengetahuan serta terampil dalam menciptakan karya musik. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif fokus pada eksperimen gagasan struktural musikal. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan temuan dari proses karya atau sebuah produksi laboratorium yang bisa dinikmati dan dianalisis kembali oleh audiens. Presentasi merupakan salah satu luaran dari siklus pertama yang menjadi tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam memaparkan materi dan memahami materi pembelajaran. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) dengan penerapannya pada mahasiswa semester VII dalam mata kuliah Komposisi Musik II sangat efektif pada pebelajaranya sehingga mampu meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa semester VII dalam rangka persiapan Tugas Akhir pada Program Studi Seni Drama Tari dan Musik.
Co-Authors A Zarkasi Agustia Gafar Alva Beri Ansyah Elita Rahmi Gen Dekti Hapsa Hapsa Indra Gunawan Kurniadi Ilham Lauwni Fintri Mahdi Bahar Makmun Wahid, Makmun Pahrudin HM Pahrudin HM Pofrizal Pofrizal Sukamto Satoto Sutri Destemi Wise Azizah Yetniwati Yetniwati Zainal Amin Ayub