Articles
Political Law’s Reconstruction of Village Apparatus To Realize Independent Village in Indonesia
Hartati Hartati;
Pahrudin HM;
Elita Rahmi
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2461
Indonesian Village Law 2014 states that the purpose of village regulation is to create an independent village. Village management in Indonesia is carried out using a self-governing community system that requires apparatus that has good capacity. On the other hand, the existence of village apparatus in Indonesia still does not have the capacity needed to organize the government to become an independent village. Therefore, it is necessary to do a political law reconstruction to find a solution to the inequality of expectations of village regulation and the reality of the quality of village officials like this. Political law functions as a bridge to the goals to be achieved and is strongly influenced by the social reality of society. This research was conducted using a qualitative approach with the type of library research by reviewing data related to villages in Indonesia, especially village government. The results of this study revealed that only 7.43% were independent villages, most of village apparatuses unprofessional, poverty rate 9.66%, and unemployment rate of 5.01%. This requires a solution through a series of solution policies so that the objectives of village regulation towards independent villages can be achieved so that the prosperous community can be achieved.Undang-Undang Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan peraturan desa adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Pengelolaan desa di Indonesia dilakukan dengan sistem kemasyarakatan swakelola yang membutuhkan aparatur yang memiliki kapasitas yang baik. Di sisi lain, keberadaan perangkat desa di Indonesia masih belum memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan menjadi desa yang mandiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi politik hukum untuk mencari solusi atas ketimpangan ekspektasi peraturan desa dan realitas kualitas aparatur desa seperti ini. Hukum politik berfungsi sebagai jembatan menuju tujuan yang ingin dicapai dan sangat dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka dengan mengkaji data-data terkait desa di Indonesia khususnya pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa mandiri hanya 7,43%, perangkat desa sebagian besar tidak profesional, tingkat kemiskinan 9,66%, dan tingkat pengangguran 5,01%. Untuk itu diperlukan solusi melalui serangkaian kebijakan solusi agar tujuan peraturan desa menuju desa mandiri dapat tercapai sehingga masyarakat sejahtera dapat tercapai.
Estetika Ragam Tengkuluk Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu Jambi
Hartati M;
Fatonah Fatonah;
Selfi Mahat Putri
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 20, No 2 (2020): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1159.851 KB)
|
DOI: 10.33087/jiubj.v20i2.896
This study aims to determine the history and aesthetic values of tengkuluk as the traditional costumes of Malay women in Jambi. The benefits of this research are expected to be one of the inventory cultural of Malay culture in Jambi, in the scope scientific science. The method in this study was qualitative method with a symbolic interaction approach. With the background of the diversity of natural and cultural wealth possessed by the Jambi province, there covers some values of beauty, philosophy and cultural aesthetic values. One of the aesthetics of the tekuluk / tengkuluk is as headgear that has an important part in the traditional costumes of Malay women in Jambi. The use of tengkuluk as a symbol of the head covering has a philosophical meaning that was closely related to traditional customs and Islamic. The entry of Islamic in the Malay land affected the concept of custom in using of female Malay headgear in Jambi. It can be concluded that tengkuluk was not only as a headgear but also as a cover for part of the body which is forbidden to see, which were inventoried in the Jambi traditional seloko which is "Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah. Syara’ Mengato, Adat Memakai.” That rhymes became a philosophical value in the art of aesthetic tying for Malay women in Jambi which had a uniqueness of aesthetic and artistic values without using the help of a safety pin. In addition, when Islam had developed in Malay landl, the clothes of the brackets and tengkuluk became one cohesion that functioned not only as a head covering or body wrap, but it was a necessity as the identity of Malay Muslim identity, the tengkuluk became a part of the female genitalia in accordance with Islamic law thriving in Malay land.
Baju Kurung Pakaian Tradisional Perempuan Melayu Jambi
Fatonah Nurdin;
Hartati Hartati;
Selfi Mahat Putri
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 20, No 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/jiubj.v20i3.1055
This research would focus on studying of Jambi Malay Culture from the point of view baju kurung as the traditional clothing of Jambi Malay women. By using qualitative research methods with a historical approach, this study aimed to determine the history and meaning of the philosophical values of baju kurung with its development ethically and aesthetically as the traditional clothing of Jambi Malay women. The benefits of this research were expected to become an inventory of Jambi Malay culture in the scientific studies. In the background of the diversity of natural and cultural wealth owned by Jambi province, there were many kinds of values of beauty, philosophy and cultural ethical and aesthetic values, one of them was an aesthetics in clothing which was important part of traditional Jambi Malay women's clothing. Baju kurung as a symbol of Jambi Malay Muslimah women have a philosophical meaning that was closely related to traditional and Islamic customs. The entry of Islam in the land of Malay Jambi influenced the concept of dressing up in Jambi's Malay women. It can be concluded that baju kurung was a reflection of the identity of Muslimah women in Jambi, according to Islamic law, which is described in the seloko of custom Jambi "adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. Syara’ mangato, adat memakai. " The seloko of custom Jambi has become a philosophical value in the art of dressing Jambi Malay women which has the uniqueness of ethical and aesthetic values without reducing the elegance of Jambi Malay women.
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SADAR WISATA DALAM BENTUK PENINGKATAN PARTISIPASI KELOMPOK DESA DI DESA MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
Hartati Hartati;
Hapsa Hapsa;
Pahrudin HM
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51179/pkm.v2i2.189
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa sadar wisata dalam bentuk peningkatan partisipasi kelompok desa di desa Muaro Jambi ini bertujuan untuk merumuskan terbentuknya kelompok masyarakat sadar wisata, melakukan pengamatan di lapangan dan analisis SWOT di desa setempat serta memberikan tawaran yang mengarah kepada interpreuner dan melaksanakan FGD dengan masyarakat setempat untuk menemukan tawaran dari permasalahan aksesibilitas, karena hal ini mebutuhkan proses dan perencanaan jangka panjang dan membutuhkan jaringan serta stakeholders yang lebih luas. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim dari Fisipol Universitas Jambi melalui pendampingan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sadar wisata untuk mewujudkan peningkatan partisipasi kelompok desa di Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebu Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli s.d 13 Agustus 2019. Adapun metode pelaksanaannya yaitu: survei lapangan, kunjungan dan diskusi dengan aparat desa dan kelompok masyarakat, pelatihan dan FGD, serta folow up. Dari hasil kegiatan PKM melalui pendampingan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sadar wisata berupa peningkatan partisipasi kelompok desa di Desa Muaro Jambi disimpulkan bahwa kegiatannya baru pada tahapan output bagi masyarakat sekitar dan stakeholders yang terlibat dan belum mengarah pada outcame yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih lama untuk menghasilkan capaian jangka panjang yang dirasakan dari hasil PKM ini. Namun, secara umum sasaran yang ingin dicapai tim PKM dirasa optimal dalam rangka pendampingan kepada jejaring desa untuk menumbuhkan kesadaran dalam memajukan Desa Muaro Jambi sebagai desa wisata yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap lingkungan termasuk masyarakat desa, sehingga peningkatan kesadaran masyarakat setempat dapat ditumbuhkan dengan maksimal.
PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MINAT BELI PRODUK COSMETICS JAFRA PADA PT. JAFRA COSMETICS INDONESIA
Bella Hartati
Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Vol. 10 No. 01 (2021): Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan
Publisher : Program Studi Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jmk.v10i01.12653
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik JAFRA melalui minat beli dan menganalisis variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan atau pernah menggunakan kosmetik JAFRA, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan mengambil 97 responden berdasarkan kriteria. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dalam bentuk kuesioner oline. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik dan patrial least square versi 3,2 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dikategorikan baik, harga tergolong tinggi, minat beli setuju, dan keputusan pembelian sangat setuju memiliki produk kosmetik JAFRA dan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian yaitu variabel minat beli
Transformation of Krinok to Bungo Krinok Music: The Innovation Certainty and Digital-Virtual Contribution for Cultural Advancement
Mahdi Bahar;
Johannes Johannes;
Uswan Hasan;
Indra Gunawan;
Zulkarnain Zulkarnain;
Hartati M;
Fatonah Fatonah
Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33153/dewaruci.v16i1.3529
Innovation is a certainty for the development of folk music. The use of digital technology is part of the creation of folk music in the sense of evolution itself. Krinok music is one of Jambi’s traditional music themes. This music genre is a cultural wealth that has great potential for artistic development and advancement. Musical systems, melodic contours, musical grammar, and interval patterns make up the distinctive character of krinok music. The normative freedom of the singing text’s spontaneous expression in presenting this musical entity and its changes is the entity that colors this uniqueness. The contribution of digital technology in processing krinok music has the potential for reproduction and publication as an integral part of the creative process itself. The placement of krinok music as cultural property is an effort to process it creatively. The result was the birth of new music as a transformation of Jambi folk music called “bungo krinok” music. This creative activity is an effort to progress the Indonesian nation’s culture.
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN DESA DIGITAL MELALUI KOMUITAS PEMUDA DI DESA PEMATANG JERING KABUPATEN MUARO JAMBI
Alva Beri Ansyah;
Makmun Wahid;
Hartati Hartati
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (767.259 KB)
|
DOI: 10.46576/rjpkm.v2i1.913
Desa Pematang Jering merupakan salah satu desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Desa Pematang Jering terletak di lokasi yang sangat strategis karena berdampingan langsung dengan kawasan perkotaan. Namun ternyata dibalik fakta tersebut, pengembangan desa digital yang menjadi prioritas pembangunan di Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal belum berdampak secara optimal terhadap peningkatan pengelolaan sistem informasi desa di Desa Pematang Jering. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan sistem informasi desa ini adalah dengan pengembangan digitalisasi desa berbasis website. Selain itu, juga dilengkapi dengan pendampingan komunitas jurnalis desa mengenai media komunikasi desa. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini melewati beberapa tahapan, yaitu Preliminary Survey, Focused Group Discussion (FGD), pendampingan komunitas, hingga konsultasi dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan, Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dan perangkat desa mengenai digitalisasi desa maupun pentingnya sebuah website sebagai wadah penyelenggaraan sistem informasi desa. Selain itu, dari sisi lainnya, muncul keinginan dari masyarakat dan perangkat desa untuk berusaha secara lebih kolektif berbasis komunitas Desa. Dengan hadirnya pengabdian ini, diharapkan pemerintah desa Pematang Jering dapat memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem informasi desa, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Pendidikan politik perempuan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi tahun 2020
Sutri Destemi;
Hartati Hartati
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 2 (2020): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/unricsce.2.265-268
We continue to pursue various breakthroughs through affirmative policies and strengthening the role of women in politics. One of these efforts can be seen through the application of the Election Law which requires the involvement of women at least 30 percent as legislative candidates for political parties. This policy is explicitly translated by the General Election Commission (KPU) in KPU regulation Number 7/2013 which states that political parties that cannot meet these requirements cannot qualify as election participants. However, at the implementation stage the level of women's participation in politics is still low. Political parties have not been able to produce reliable female cadres. The basic assumption behind this is that political education for women in Indonesia is not sufficient to open political awareness. The method used in this service is community empowerment through political education for women's groups / organizations / communities in Pijoan Village. The function of political education is not only the role of Political Parties but also transfers to all levels of society, especially the educational environment and academics. Therefore, this service is expected to be able to increase public awareness, especially women, to actively participate in the upcoming regional head elections for Jambi province. Based on the results of the survey carried out after the service, the participants received motivation to be more active in various activities such as organizations and in government and political activities.
BUYA HAMKA: KETELADANAN MULTITALENTA TANAH MELAYU NUSANTARA
Mahdi Bahar;
Hartati M
Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (582.798 KB)
|
DOI: 10.22437/titian.v3i1.7022
Buya HAMKA adalah tokoh Multi Talenta Nusantara banyak meninggalkan karya tulis, selain sebagai ulama, sastrawan, pendakwah, dan politikus. Sepanjang hayatnya senantiasa memperjuangkan ideologi berbasis ajaran tauhid. Suka dan duka, segudang pengalaman, pahit dan manis dijalani Buya HAMKA. Penghargaan demi pengahragaan diperolehnya, baik nasional maupun internasional. “Kebesaran” Buya HAMKA yang ditunjukkan melalui karya dan aktivitas semasa hidup, diteroka di tanah alam perjuangan mengisi kemerdekaan. Sekalipun perjuangan beresiko masuk penjara, namun akhirnya pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Buya HAMKA. Ketokohan Buya HAMKA merupakah anugerah yang patut ditauladani oleh para generasi di persada Nusantara.
Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia
Hartati Hartati
Al-Risalah Vol 15 No 02 (2015): December 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.53 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v15i02.368
: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis akademik lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk judicial review keputusan administratif pada keadaan darurat, dan benchmarksin peradilan reviewof keputusan administratif pada keadaan darurat. Untuk realizethis tujuan, studi ini menggunakan metode yang menggunakan ofthe literatur penelitian yuridis-normatif. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dan diproses di aqualitatively. The resultsof penelitian skripsi ini adalah dengan melihat unsur-unsur yang dalam mengambil keputusan pada keadaan darurat dapat dikategorikan ke dalam keputusan bebas (vrij beschikking). Karena dalam keadaan darurat tidak diizinkan masuk ke ketentuan yang ada. Ketika Officer Administrasi mengambil beberapa keputusan tentang keadaan darurat sebagai Afree keputusan Individu yang merugikan atau badan hukum swasta, harus mengajukan gugatan. Instansi yang berwenang untuk melakukan pengujian keputusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menguji Keputusan Tata Usaha yang lahir dari otoritas bebas, testoolis prinsipprinsip umum pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan. Berdasarkan studi ini menyarankan, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (a) harus direvisi. Dan Badan / Pejabat Administrasi dalam mengeluarkan keputusan dalam keadaan darurat harus considerin hal expediencyors hould mengacu pada Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik.