Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta Zainuri Zainuri; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

This study aims to examine and analyze: the factors that led to the occurrence of crimes in the form of persecution Klithih in the Special Region of Yogyakarta and the efforts made by the Police to prevent and overcome the crimes committed by Pelaku Klithih in the Special Region of Yogyakarta. This study uses library research library research and field research. The nature of this research is descriptive. This study uses primary data and secondary data. Data collection is done by interview. Data analysis in this study used qualitative analysis. Based on the results of the study it was concluded that, the factors that caused the crime of abuse with random victims of persecution, among others, were family factors that were not harmonious for the perpetrators, because parents were divorced. Most children are raised by one of the parents only or taken care of by their grandparents, then the freedom or control of parents is lacking, especially in association after the learning process in the school, the influence of technology in the form of vehicles that are capable and easy to get, poorly controlled and negatively impacted communication tools, juvenile psychologists in the transitional period both biologically and socially, legal sanctions that do not cause a deterrent shock therapy effect for child offenders, as well as Polri efforts in overcoming this crime, including involving persuasive, pre emptive efforts preventive and repressive form of punishment for cases of severe children. Forms of guidance to school schools in Yogyakarta, joining Ceremonial training every Monday, other counseling efforts, patrolling during school hours by targeting school children who are playing truant, hanging out during school hours, and investigating and investigating events that occur involving both child perpetrators and victims, with existing techniques and Standard Operating Procedure.

Kebijakan penyidik terhadap tindak pidana dalam pengungkapan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di Polda DIY Joko Hamintoyo; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan tindak kejahatan transaksi elektronik, selain bertujuan mengatahui hambatan dalam mengambilan kebijakan. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penulisan normatif. Penelitian normatif ini dilakukan penulis untuk menganalisis terkait pengambilan kebijakan penyidikan dalam pengungkapan tindak kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik disebabkan adanya identitas pelaku yang dipalsukan, sehingga menyulitkan prosedur penangkapan. Berdasarkan mekanisme ini penyidik melakukan pengambilan kebijakan dengan merubah identitas pelaku pada saat penangkapan, hal ini di dasarkan dalam Pasal 6 dan 7 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian juga dikuatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Hambatan dalam pengambilan kebijakan hukum pengungkapan kejahatan eletronik dan informatika karena membutuhkan biaya, keberadaan pelaku di tempat yang jauh dari wilayah hukum kejadian dari tempat pelaporan korban.

Kekuatan hukum surat keterangan pemerikasaan urine bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika Kurniawan Sigit Purwanto; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui legalitas kekuatan hukum surat keterangan pemeriksaan urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY pada saat proses pembuktian penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan urine. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine yang berasal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polri secara materil dalam proses pembuktian dianggap sah berdasarkan KUHAP. Kekuatan hukum Surat Keterangan Pemeriksaan Urine menjadi sah karena dasar landasan bukti Surat Keterangan Urine disamakan dengan bukti otentik yang dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1868, sedangkan terkait dengan hambatan dalam pemeriksaan urine terhadap pelaku yang dianggap meyalahgunakan narkotika yaitu munculnya narkotika jenis baru yang semakin masif, kurangnya aturan yang mengatur terhadap narkotika jenis baru.

Optimalisasi polri dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Aryuniwati Aryuniwati; Yanto Yanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

Online fraud is basically a lot happening in the community, but only a few people who want to report it. In Polda DIY, in 2016 there were 6 cases handled, in 2017 there were 7 cases and in 2018 there were 4 cases. This study aims to determine and analyze the optimization of the National Police in handling fraud cases through social media and to find out and analyze the obstacles in handling fraud cases through social media. Data obtained from interviews and all other data, then analyzed with qualitative analysis methods to answer the problems that have been formulated, namely by analyzing the quality of the data obtained, in order to obtain a clear and relevant picture of criminal policy regarding the role of the police in tackling acts criminal fraud through the internet. The optimization of the National Police in handling fraud cases through social media has not been carried out optimally. This condition is caused by the inadequate capability of HRD personnel, both in terms of knowledge, skills, budget, facilities and targets. Where at present there is only one person who has participated in vocational education in the field of information technology so that the implications for investigators' skills are still low in the techniques and tactics of cyber crime disclosure. Constraints in handling fraud cases through social media, namely the budget owned by DIY Criminal Sub-Directorate of DIY Regional Police is still not fully sufficient for operational activities of investigations and criminal investigations including in uncovering cyber crimes, Sub Criminal Investigation V does not yet have infrastructure facilities to process Check Position data , Call Detail Record), and Short Masage Service, as well as the method of carrying out tasks are still hampered because of the bureaucratic process applied by the Criminal Investigation Police and related agencies side in terms of borrowing infrastructure facilities to process Position Check data, Call Detail Record, and Short Masage Service tends to take quite a long time.

Penerapan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Tri Mahardi; Yanto Yanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Janabadra

This research is talking about the judgment of Constitution Court of Indonesia Number 25 PUU XIV 2016, its the judgment as an important thing in criminal law enforcement especially toward corruption. The origin of Its judgment come from judicial review toward Article 2 Section 1 and Article 3 Act Number 31 year 1999 juncto Act Number 20 year 2001 about Eradication Corruption Crime. Its judgment push the law official especially the investigator and the judge must be proof the state loss. A state loss must be actual loss, not merely in prediction of state loos or potential loss. This research using normative approach and touched by jurist empirical method, caused by analyzing the act criminal law and comparing with the field practical of criminal justice system. The object of this research is District Attorney of Yogyakarta and Yogyakarta Special Court of Corruption. As law official, the investigator, the general prosecutor and the judge appreciate and obey the judgment, even the investigator, the general prosecutor and the judge appreciate and obey the judgment has been applied its judgment before it. In while on the The judgment of Constitution Court of Indonesia Number 25 PUU XIV 2016 the judge consider that the case is not nebis in idem and also giving legal certainty, because a state loss must be actual.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search