Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekowisata (Studi Pada Wisata Pantai Watu Ulo, Teluk Love, Papuma Kecamatan Ambulu dan Wuluhan Kabupaten Jember) Istiadah .; Ach Faqih Supandi; Bastomi Dani Umbara
Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/prestise.v1i2.17220

Abstract

Kawasan ekowisata pesisir harus dikembangkan dengan konsep berwawasanlingkungan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan tanpa menimbulkankerusakan lingkungan, serta memberikan jaminan kehidupan yang layak bagimasyarakat sekitar saat ini dan di masa depan. Prinsip dasar pariwisataberkelanjutan mengacu pada rencana strategis Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif Republik Indonesia 2012-2024, yaitu memanfaatkan lingkungansecara efektif dengan tetap menghormati ekologi dan perlindungan, dengan tetapmenghormati budaya dan keaslian sosial sumber daya dan memastikankeberlanjutan jangka panjang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harusmemanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya berdasarkan daya dukunguntuk menghindari kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat, danmemastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan yang adil kepadasemua pemangku kepentingan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif karena dilakukan berdasarkan data di lapangan dan situasi yang nyata(field reseach) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secarakhusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakanpenelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini berkecamuk danmengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Kegiatan ekowisata diwilayah Teluk Love juga memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakatsekitar pantai untuk mampu mengembangkan pariwisata Teluk Love dengan tidakmerusak lingkungan dan ekologi pantai serta mampu meningkatkan kesejahteraanekonomi masyarakat sekitar, karena pengelolaan pariwisata hamperkeseluruhannya diserahkan kepada masyarakat sekitar, seperti halnya pengelolaanyang dilakukan oleh pihak pariwisata pantai Watu Ulo. Potensi alam yang dimiliki oleh Teluk Love memunculkan banyak program bagi masyarakat seperti jasaparkir, persewaan, penginapan dan tempat makan.Kata kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Ekonomi Masyarakat dan Ekowisata
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Landasan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Supandi, Ach. Faqih; Bastomi Dani Umbara; Ahmad Zubadul Afiq
LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2022): September
Publisher : Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/lantabur.2022.4.1.13-26

Abstract

A very basic difference in Islamic and conventional banks is the prohibition of the interest system in Islamic Banks and the requirement based on Islamic Sharia Law and the existence of a Sharia Supervisory Board (DPS) at each bank entrusted to manage all forms of Islamic bank operations to remain in the sharia law koredor. The research used in this study is normative research, which is legal research that examines the law of fatwa law of the National Shari'ah Committee (DSN) from all aspects. The type of research used is a type of descriptive research that is clear, detailed and systematic. Fatwa DSN-MUI has binding legal force, so the economic actors of Islamic teachings must obey it. The consequences of this law are based on several provisions that directly or indirectly apply to the laws and regulations. Directly stated in the regulation that fatwa is the princi ple of sharia that must be obeyed. If it does not comply, sharia economic actors will be subject to administrative sanctions.
Position of the Fatwa of the National Sharia Council in the Fiqh Development of Sharia Financial Institutions Supandi, Ach Faqih; Bastomi Dani Umbara; Khittah Ashilah; Kiki Azakia
Wealth: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 4 No. 1 (2025): Wealth: Journal of Islamic Banking and Finance
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/wealth.v4i1.12958

Abstract

The purpose of the study was to further see the fatwa position of the National Sharia’ah Council in the development of Islamic economic and business fiqh in Indonesia as well as the implementation of duties and functions of the National Sharia’ah Council. Under the applicable statutory regulations, particularly Act No. 21 Year 2008 on Sharia Banking, there is a duty for regulators in this case the Bank of Indonesia to have the charge material contained in the Fatwa MUI absorbable and transformed in formulating Sharia’ah principles in the economic and financial fields of Shariaa into payload material of the Legislation Regulations which have legal and binding powers in general. Fatwa with classical definitions undergoes development and strengthening of positions in institutionalized and collective contemporary fatwa in Indonesia. Both issued by the MUI Fatwa Commission on religious and societal matters in general, as well as those issued by the DSN-MUI or fatwa on Sharia economic issues, particularly the Sharia Economic Institution. The fatwa issued by the MUI Fatwa Commission became a generally applicable referral as well as binding to the ummah of Islam in Indonesia, particularly morally. The DSN fatwa is becoming a binding reference to the existing Shariaa’ah financial institutions (LKS) in the homeland, as well as binding to communities interacting with the LKS.