<![CDATA[Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan DRPD sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya. Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kabupaten Bone Bolango, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dirasa belum maksimal. Penelitin ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango serta faktor-faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal kemudian pengawasan DPRD terhadap Perda Pelayanan Publik belum dapat dikatakan efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. .Kata kunci: Efektivitas, Fungsi Pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, Pelayanan Publik ABSTRACT In the state administration system, the Regional People's Representative Council is designated as one of the elements of government administration, as stated in Article 1 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2004, which is the organizer of DPRD affairs in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as intended in the Law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the DRPD as mandated by Law Number 32 of 2004, the implication is that the regional head and the DPRD truly have equality and equality and there is no domination of either one. The various data and facts that have been disclosed prove that the DPRD of Bone Bolango Regency, from the author's initial observations, feels that the supervisory function that should be carried out by members of the DPRD of Bone Bolango Regency is not optimal. This research aims to analyze how the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council is implemented in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Bolango Regency and what factors hinder the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Regency. Bolango. Based on the results of the research, the researcher concluded that the implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council on the Implementation of Regional Regulations concerning the Implementation of Public Services in Bone Bolango Regency is carried out in two ways, namely formal and informal. In supervision, of course there is internal supervision, then the DPRD's supervision of the Public Service Regional Regulation cannot be said to be effective due to several factors, including legal structure, legal substance and legal culture. Keywords: Effectiveness, Supervisory Function, DPRD, Regional Regulations, Public Services]]>
