Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Catha Saintifica At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum
Nila Amania
Universitas Sains Al-Qur’an, Jawa Tengah, Wonosobo, Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Nila Amania
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 2 No 02 (2016): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v2i02.1136

Abstract

Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian mengenai besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi sangat penting dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti. Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum. Setiap pihak mempunyai pendapat sendiri sendiri mengenai siapa yang berwenang dalam menentukan adanya kerugian negara beserta jumlahnya.
Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak Nila Amania
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 5 No 01 (2019): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v5i01.1188

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum. Manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap hukum salah satu syaratnya adalah dewasa. Secara yuridis normatif menurut Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Perempuan, menurut penilaian Mahkamah Konstitusi: Pertama, ketidaksetaraan antar warga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Kedua, apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 anti diskriminasi. Relevansi Putusan MK tersebu pertama, perlindungan anak bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak. Kedua, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam UU No 1 Tahun1974 disebutkan 16 tahun sama halnya dengan melegalkan perkawinan anak telah melanggar beberapa hak anak, antara lain: Hak Bebas Dari Diskriminasi, Hak Kesehatan, Hak Pendidikan, Hak Untuk Dihindarkan Dari Eksploitasi Anak. Ketiga, Putusan MK mengabulkan perubahan batas usia perkawinan khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai, prinsip dan asas perlindungan anak.
Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup Nila Amania
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 6 No 02 (2020): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v6i02.1545

Abstract

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang disusun menggunakan pendekatan Omnibus Law mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 Undang-Undang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Salah satu Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Ketika disetujui pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, Undang-Undang Cipta Kerja banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebab, adanya anggapan bahwa Undang-Undang tersebut hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Padahal permasalahan lingkungan masih menjadi permaslahan yang belum bisa terselesaikan sampai dengan saat ini. Hal ini bisa berpeluang menimbulkan permasalahan hukum dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak kesalahan dalam prosedur maupun substansi. Apalagi terdapat perubahan dan penghapusan Pasal 24, 38, 39 ayat (2), 40, 76, 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab iti peneliti merespon permasalahan tersebut berusaha menganalisis Pasal Pasal yang dianggap bermasalah antara Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.
Pemberdayaan Masyarakat Mewujudkan Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Di Desa Plobangan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Ahmad Khoiri; Nurma Khusna Khanifa; Nila Amania; Marwiati Marwiati; Kurniawati Mutmainah; Achamd Affandi
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 2 (2023): PADMA APRIL 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i2.29635

Abstract

Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo merupakan lokasi pengabdian. Diama rata-rata pengetahuan masyarakat tentang hukum masih rendah. Terutama bagi orang tua dan orang dewasa mengenai perlindungan anak, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Dan juga belum memahami batasan umur anak yang masih dan seharusnya menjadi tanggungan orang tua. Dengan dilakukan kegiatan ini masyarakat lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya. Sementara itu metode yang digunakan Participatory Action Research (PAR) dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif didasari paradigma fenomenologis. Pengabdian tentang optimalisasi peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi perlindungan anak melalui pendakatan Undang-Undang serta peran keluarga upaya perlindungan anak, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kekerasan serta dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan berjalan sukses menumbuhkan kepekaan solidaritas masyarakat.
PERLINDUNGAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA fitri dalilatun; Nila Amania
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i2.8663

Abstract

Protection of children's rights is often associated in Islamic law with the ethical and spiritual obligations of parents and society. For example, parents have an obligation to ensure that their children receive a quality education and are raised in a safe and caring environment. In contrast, the protection of children's rights in Indonesian positive law focuses primarily on the legal and administrative components, emphasizing the need for clear law enforcement procedures and penalties for those who violate children's rights. A qualitative approach using descriptive-comparative analysis methodology is the research methodology used. The purpose of this study is to determine the positive laws and regulations of Indonesia with Islamic law regulations related to the protection of children's rights. Various teachings on child protection, including those related to the right to life, the right to education, the right to be safe from violence, and the right to welfare, can be found in Islamic law. On the other hand, laws and regulations such as Child Protection Law Number 35 of 2014 have been regulated by positive laws and regulations in Indonesia, providing different protection for children's rights.
Penindakan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Kepolisian Mengarah Pada Tindakan Pidana Studi Kasus LP/A-6/XII/2019/SIPROPAM Polres Wonosobo Dian Baguis Hanafi; Nila Amania
Transformasi Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i1.4667

Abstract

Artikel ini meruipakan penelitian yuiridis empiris yang bertuijuian uintuik menganalisis dan mengkaji penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana di lingkuingan Kepoilisian Repuiblik Indoinesia (Poilri). Foikuis penelitian ini adalah pada implementasi peratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 tentang Koide Etik Kepoilisian Repuiblik Indoinesia. Metoide penelitian yang diguinakan adalah pendekatan huikuim empiris. Data yang dikuimpuilkan melipuiti stuidi doikuimen, oibservasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Stuidi kasuis yang diambil adalah kasuis LP/A-6/XII/2019/Siproipam Poilres Woinoisoiboi. Hasil penelitian menuinjuikkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana oileh Poilri, berdasarkan peratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011, telah dilakuikan namuin masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktoir-faktoir yang mempengaruihi efektivitas penindakan antara lain kuirangnya pemahaman terhadap peratuiran, rendahnya kesadaran dan tangguing jawab anggoita Poilri, serta permasalahan dalam proises penyidikan dan pemberian sanksi. Penelitian ini memiliki relevansi dan signifikansi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana di lembaga kepoilisian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masuikan bagi pihak terkait, teruitama Poilri, dalam memperbaiki sistem penindakan dan penegakan huikuim yang lebih efektif dan transparan.
PERLINDUNGAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA dalilatun, fitri; Amania, Nila
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v3i2.8663

Abstract

Protection of children's rights is often associated in Islamic law with the ethical and spiritual obligations of parents and society. For example, parents have an obligation to ensure that their children receive a quality education and are raised in a safe and caring environment. In contrast, the protection of children's rights in Indonesian positive law focuses primarily on the legal and administrative components, emphasizing the need for clear law enforcement procedures and penalties for those who violate children's rights. A qualitative approach using descriptive-comparative analysis methodology is the research methodology used. The purpose of this study is to determine the positive laws and regulations of Indonesia with Islamic law regulations related to the protection of children's rights. Various teachings on child protection, including those related to the right to life, the right to education, the right to be safe from violence, and the right to welfare, can be found in Islamic law. On the other hand, laws and regulations such as Child Protection Law Number 35 of 2014 have been regulated by positive laws and regulations in Indonesia, providing different protection for children's rights.
Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembaruan Hukum Perkawinan Nila Amania
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5200

Abstract

Pancasila has been established as both a rechtsidee (legal ideal) and a grundnorm (fundamental norm). The values of Pancasila must guide and be embodied in legal reform in Indonesia whether at the substantive level (legal content), structural level (legal institutions), or cultural level (legal culture). These values must be embedded in the Constitution of the Republic of Indonesia and further reflected in all subsequent laws and regulations. The value of national unity contained in Pancasila is reflected in the enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage. The unification of marriage law through this legislation abolished the diverse marriage laws that existed prior to its enactment. The value of social justice for all Indonesian people is reflected in the enactment of Law No. 16 of 2019, which amended Law No. 1 of 1974 on Marriage. The amendment, which revised the minimum age for marriage, provides justice for both men and women regarding the legal validity of marriage in Indonesia.
CANOIL PURANUT (ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PURWACENG LEMONGRASS AND COCONUT AROMATHERAPY CANDLE AS A SOLUTION TO INSOMNIA vianni, tri adita; Budiati, Aprilia; Listiana, Revi; Nur Rizki, Auli Elfina; Sajid, Arkhan Ashimudin; Amania, Nila
CATHA SAINTIFICA Vol 2 No 1 (2024): May 2024
Publisher : Sentra Kekayaan Intelektual dan Inovasi Teknologi (INOTEK) Universitas Sains Al-Qur'an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/cathasaintifica.v2i1.7968

Abstract

The problem of people in Indonesia today, especially adolescents, namely work stress that affects sleep patterns or called insomnia, has increased significantly. Based on research reported the prevalence of Insomnia in adolescents in Indonesia is 38% for adolescents in Urban areas and 37.7% in Suburban areas. However, this study used self-report instrument and cross-sectional method. Meanwhile, a more recent study showed that the prevalence of insomnia sufferers aged ≥19 years in Indonesia was 43.7%. Seeing these problems and realizing the opportunities that exist, aromatherapy candles are needed. Alternative medicine with the use of aroma therapy candles that are lit will produce a calming fragrance that can relieve stress. innovation in creative product activities through the manufacture of CANOILPURANUT (Aromatherapy Candles Purwaceng, Lemongrass and Coconut that are Environmentally Friendly) as a solution to work stress therapy that affects sleep patterns with treatment that is more concise and has no negative side effects to be used as a promising and sustainable business opportunity
Co-Authors Achamd Affandi Ahmad Khoiri Budiati, Aprilia dalilatun, fitri Dian Baguis Hanafi fitri dalilatun Kurniawati Mutmainah Listiana, Revi Marwiati Nur Rizki, Auli Elfina Nurma Khusna Khanifa Sajid, Arkhan Ashimudin vianni, tri adita