Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM
Dani R.Pinasang
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : lex administratum

 1 
FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH JABUPATEN MINAHASA UTARA) Tesalonika Nevia Tarore; Dani R.Pinasang; Lendy Siar
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pada Peraturan BAWASLU RI. Penelitian ini khususnya menjelaskan fungsi Bawaslu atas pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Minahasa Utara. Pelanggaran netralitas ASN banyak terjadi dalam pemilihan umum, yaitu berupa kampanye, mendukung pasangan calon secara terang-terangan bahkan membagikan bantuan dalam rangko mencalonkan diri padahal masih berstatus ASN. Untuk itu fungsi Bawaslu sangat penting dalam mencegah berbagai pelanggaran netralitas ASN, mengawasi jalannya pemilihan khususnya terhadap ASN dan menangani kasus pelanggaran netralitas yang ditemukan. Bawaslu dalam menjalankan fungsinya melibatkan berbagai lembaga adhoc yang berkaitan yaitu TNI, POLRI, KASN karena disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang ada yang dapat dilihat melalui temuan pelanggaran yang ada. Selain tu, Bawaslu memberikan kesempatan untuk masyarakat berpatisipasi dalam menjalankan fungsi Bawaslu.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL SABRINA SARAH SUMENDAP; Ronny A. Maramis; Dani R.Pinasang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah kontestasi politik yang diselenggarakan oleh Negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam perkembangannya pelaksanaan Pilkada di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah melahirkan fenomena baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong. Dalam tatanan implementasi nyata bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti calon tunggal sebagaimana yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018 merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kata Kunci : Calon Tunggal, Pilkada, Minahasa Tenggara
KAJIAN HUKUM PELAMPAUAN BATAS KEWENANGAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Jefferson Gerald Langkay; Ronald J. Mawuntu; Dani R.Pinasang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Indonesia sebagai Negara hukum yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam Negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin jelas, tertata, terjamin dan terlindungi ketika wewenang pemerintahan dijalankan sesuai dengan wewenangnya. KKN merupakan kencendurungan sikap dan atau tindakan yang merupakan contoh penyimpangan-penyimpangan itu yang sekaligus bertentangan dengan AUPB. Lebih lanjut, di mana malaadministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh seorang pegawai Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut: ketidakjujuran (dishonesty), perilaku yang buruk (unethical behavior), konflik kepentingan, melanggar peraturan perundang-undangan, perilaku yang tidak adil terhadap bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan, inefisiensi atau pemborosan, menutupi kesalahn, kegagalan mengambil prakarsa. Adapun juga tujuan penilitian untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum badan dan/atau pejabat administrasi dan efisiensi melaksanakan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. penelitian ini mengunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, selanjutnya data kepustakaan dan pendekatan kasus yang diperoleh sebagai bahan primer sekunder dan tersier sebagai bahan rujukan bidang hukum kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan mengunakan metode deduktif dan induktif serta menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan lengkap dan diolah serta dimanfaatkan sehingga dapat di pergunkan untuk menjawab persoalan-persoalan dari penelitian tersebut. Kata Kunci : Kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan, AUPB
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA Dripsy Teresa Pugon Sapni; Dani R.Pinasang; Donna Okthalia Setiabudhi
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk – bentuk pelanggaran asas netralitas aparatur sipil negara yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Utara dan mengetahui efektivitas sanksi atau penegakan hukum yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang melanggar asas netralitas pada pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan metode penelitian Normatif – empiris: 1. Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh asas netralitas memiiki peranan yang penting dalam menjaga dan mempertahankan profesionalitas kerja dari ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Pasal 2 Huruf (F) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN termaktub asas netralitas. Pengertian netralitas dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau (PERBAWASLU) Nomo 6 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 14 mengandung arti bahwa netralitas adalah keadaan pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.[1] 2. Berdasarkan sumber dari data laporan akhir pengawasan pemilihan umum, yang di observasi dan diolah oleh penulis 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan menerima dan menangani 88 Jenis dari 87 ASN dugaan pelanggaran netralitas ASN selama tahapan pemilihan umum tahun 2019, dari data tersebut, 87 dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN. hal ini menandakan bahwa pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara masih ada dan berkembang menjelang masa pemilihan umum, terlebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara, dan harus menjadi atensi kita bersama demi menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang non diskriminatif dan profesional demi kemajuan bangsa Indonesia. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum, Provinsi Sulawesi Utara.
TINJAUAN YURIDIS PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PEMBENTUKAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT Marlinda Eva Paransi; Dani R.Pinasang; Grace H. Tampongangoy
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pembentukan wilayah pertambangan rakyat yang dahulu menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, kewenangan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat didelegasikan kembali atau ditarik kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral dengan cara Pemerintah Daerah mengusulkan Wilayah Pertambangan ke Kementrian dengan memenuhi persyaratan Dalam hal Pelaksanaan Pemberian Izin dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan dengan melihat potensi mineral, batubara, juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan serta pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan. Selanjutnya diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah. Terkait dengan Izin Petambangan Rakyat telah didelegasikan kembali kepada Pemerintah Daerah, sedangkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Energi Sumber Daya Mineral dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan. Kata Kunci: Wilayah Pertambangan Rakyat, Pendelegasian Perizinan, Ilegal Mining
IMPLEMENTASI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DALAM KAJIAN KONSTITUSIONALITAS SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Fices Mayasari Harianja; Dani R.Pinasang; Delasnova Sonya S. Lumintang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakn metode Hukum Normatif, melalui teknik studi kepustakaan (library research) dan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), yaitu dengan menelaah maupun meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Hasil penelitian ini menganalisis pengaturan pelaksanaan dan persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu merupakan sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena sebagai perwujudan nyata terdapatnya demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara berkala merupakan keharusan sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas legimitasi dan kredibelitas bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan Pemilu agar tidak bertentangan dengan Konstitusi. Kata Kunci: Implementasi; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; sistem presidensial Indonesia.
KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA SEBAGAI SANKSI UNTUK MEMBERIKAN EFEK JERA Vicenzo D.M.Manalip; Dani R.Pinasang; Jemmy Sondakh
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik kebiri kimia dan implikasi hukumnya dimsayarakat. Agar masing-masing anak mampu untuk mengemban tanggung jawab itu, maka mereka berhak memperoleh mendapatkan perlindungan dari negara serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani dan rohani. Pada kenyataanya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman seperti mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang baik kehidupan dan penghidupan. Dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, anak menjadi salah satu objek kejahatan, maupun penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa individu, baik itu dalam lingkungan rumah tangga oleh orang tua maupun dalam lingkungan sosial yang ada dimasyarakat. Data menujukan bahwa tingkat pelaku tindak kejahatan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia tercatat pada Tahun 2022 oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) sebanyak 21. 241 kasus anak menjadi korban kekerasan Kejahatan seksual terhadap anak adalah fakta yang tak terbantahkan lagi. Fakta atas kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, pelacuran anak, pedofilia, perdagangan anak dan pornografi anak sering terbuka terutama melalui pemberitaan media massa. Pedofilia merupakan suatu kelaianan atau gangguan terhadap kejiwaan pada seseorang dalam tindakannya dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, pada umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini dapat menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pelaku pedofilia memiliki ciri khusus dengan menunjukan ketidakmampuan dalam berhubungan dengan sesama dewasa sehingga memilih anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehanseksual pada masa kanak-kanaknya Kata kunci: Kebiri Kimia, Pedofilia, Efek Jerah.
Co-Authors Angelica Gabriel Angelly Griet Excelsis Pelleng Delasnova Sonya S. Lumintang Donna Okthalia Setiabudhi Dripsy Teresa Pugon Sapni Fices Mayasari Harianja Grace H. Tampongangoy Herlyanty Y. A. Bawole Jefferson Gerald Langkay Jemmy Sondakh, Jemmy KEZIA PERMATA PUTRI SINAGA Lendy Siar Marlinda Eva Paransi Muaja, stanlymuaja Ronald J. Mawuntu Ronny A. Maramis SABRINA SARAH SUMENDAP Tesalonika Nevia Tarore Toar Neman Palilingan Vicenzo D.M.Manalip Virginia Gertruda Tangke Alla