Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Ngadino Ngadino
Kantor Notaris & PPAT Ngadino S.H. Kota Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek Chandra Akbar Eka Pratama; Ngadino Ngadino
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46038

Abstract

AbstractThe relationship between doctor and patient is known as a therapeutic transaction. Before a therapeutic action is carried out, it is necessary to have informed consent, which involves the doctor's explanation to the pa.tient regarding the patient's disease condition and medical actions that will be taken as the doctor's effort to cure the patient. So it is hoped that both the patient and the patient's family can understand before approving medical action. Informed consent has a critical and absolute role in the relationship between doctor and patient. Informed consent can be used as a basis for providing a sense of security to both doctors or health workers who carry out medical services for health services and patients who receive health services. However, in carrying out his profession, it does not rule out carelessness. It can be leading to what is often known as malpractice. This writing aims to determine the role of informed consent to protect both health workers and patients about the relationship between doctors and patients to carry out the profession to cure patients' illnesses and avoid or overcome cases of malpractice in the therapeutic agreement of doctors and patients.Keywords: informed consent; doctor; patient; malpractice AbstrakHubungan dokter dengan pasien dikenal juga sebagai transaksi terapeutik. Sebelum adanya tindakan terapeutik dilakukan, perlu adanya informed consent yang menyangkut penjelasan yang dilakukan  dokter kepada pasien berkaitan dengan kondisi pen.yakit pasi.en serta tindakan med.is yang akan dilakukan sebagai upaya dokter untuk kesembuhan pasien. Maka dari itu, diharapkan baik pasien maupun keluarga pasien dapat memahami sebelum memberikan persetujuan tindakan medis. Informed consent memiliki peran penting dan bersifat mutlak dalam hubungan dokter pada pasien dapat dijadikan dasar untuk memberikan rasa aman baik kepada dokt.er atau tena.ga kese.hatan yang melakukan tindakan medis pelayanan kesehatan maupun kepada pasien yang menerima pelayanan kesehatan.karena memahami kondisi penyakit yang diderita oleh pasien serta tindakan medis yang akan dilakukan sebagai usaha menyembuhkan penyakitnya. Namun dalam menjalankan profesinya tidak menutup kemungkinan terjadi ketidak hati-hatian yang sering dikenal secara umum dengan sebutan malpraktek. Sehingga tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran informed consent guna melindungi baik tenaga kesehatan maupun pasien berkaitan dengan hubungan dokter dan pasien dalam usaha menjalankan profesi guna kesembuhan penyakit pasien dan dapat tehindar maupun mengatasi kasus malpraktek pada perjanjian terapeutik dokter dan pasien.Kata kunci: info.rmed cons.ent; do.kter; pas.ien; malpraktek
Status Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Di Atas Kawasan Hutan (Studi Putusan 50/G/2014/Ptun.Smg) Fadhilla Aditia Putri; Ngadino Ngadino; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43751

Abstract

Development during the Industrialization era resulted in limited land for the community and resulted in conflict in the process of obtaining land rights. The conflict that ocurred, namely the occupation of Forest Areas resulting in the issuance of certificates of land rights over forest areas. The purpose of the paper are to examine and analyze the legal status of land rights issued over forest areas. The research method used by the researcher is normative law research. The result of the research is that the legal position of land title certificates is as a means of proof for rights holders and to ensure the creation of legal certainty in society. Regarding the legal status of the land title certificate in the Bayat Forest Zone dispute case, it must be canceled because in this case the judicial process has proven that the certificate issuance process is above the forest area.Keywords : certificate; forest area; landAbstrakPembangunan pada era Industrialisasi berakibat sulitnya penyediaan tanah bagi masyarakat yang berujung sengketa dalam proses perolehan tanah tersebut. Sengketa yang sering terjadi yaitu pendudukan Kawasan Hutan. Masyarakat yang menduduki suatu Kawasan hutan pada waktu tertentu merasa memiliki tanah tersebut dan berujung pada penerbitan sertipikat dikawasan hutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis terkait status hukum hak atas tanah yang diterbitkan di atas Kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah kedudukan“hukum sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat pembuktian bagi para pemegang haknya serta demi menjamin terciptanya kepastian”hukum. Status hukum sertipikat hak atas tanah dalam kasus sengketa Kawasan Hutan Bayat harus dibatalkan karena dalam proses peradilan telah terbukti bahwa penerbitan sertipikat berada di atas Kawasan hutan.Kata kunci : sertipikat; kawasan hutan; tanah
Objektivitas Majelis Pengawas Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris Andi Maulana; Ngadino Ngadino
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37786

Abstract

AbstractThe Supervisory Council has the authority to supervise and provide guidance to Notaries. The supervision carried out by the Notary Public often raises doubts about the existence of a Conflict of Interest in supervision. The problem examined in this study is to analyze the implementation of MPD duties from the Notary element in supervising the Notary in Semarang City and the Semarang City MPD from the Notary element in carrying out the supervision of the Notary. The method used in this research is the socio-legal approach method with analytical descriptive research specifications. The results of this study are 1) The Semarang City Regional Supervisory Council from the Notary element in carrying out supervision of Notaries is very important, because in this case, the Supervisory Council of Notary Public must have better knowledge and experience in the Notary profession. 2) Many parties have doubts about the objectivity of the Supervisory Council, especially those originating from the Notary element. This is because a Notary who is a member of the Supervisory Council is a Notary who is currently active as a Notary, so this raises doubts.Keywords: regional supervisory council; supervisors; notaryAbstrakMajelis Pengawas memiliki kekuasaan guna mengawasi serta membina Notaris. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Unsur Notaris sering mengakibatkan rasa ragu terhadap munculnya Konflik Kepentingan pada pengawasan. Masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan tugas MPD dari unsur Notaris dalam mengawasi Notaris di Kota Semarang, dan MPD Kota Semarang dari unsur Notaris dalam mengawsasi Notaris. Penelitian ini memakai metode pendekatan socio-legal research berupa penelitian analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Sangat penting bagi MPD Kota Semarang dari unsur Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dari sudut pandang notaris, sebab dalam hal ini Majelis Pengawas Dari Unsur Notaris wajib mempunyai pengetahuan yang luas serta pengalamannya sebagai Notaris. 2) Banyak pihak yang meragukan objektifitas dari Majelis Pengawas, terutama yang asalnya dari unsur Notaris. Pasalnya, Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas merupakan Notaris yang saat ini aktif sebagai Notaris, sehingga menimbulkan keraguan.Kata kunci: majelis pengawas daerah; pengawas; notaris
Prosedur Pelaksanaan Dan Pengumuman Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Ersa Malida Astriani; Ngadino Ngadino
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36938

Abstract

AbstractAuction is a method of buying and selling of goods which is carried out by a person or agency authorized by law to carry out an auction, one of which is the Wealth and auction Service Office. The purpose of writing this article is to find out the procedures for the implementation of the auction conducted by KPKNL. The research method used is the normative juridical method. The results of the discussion of this article are that the auction conducted by the KPKNL is divided into 6 stages including the auction preparation stage in the form of submitting an auction application, determining the auction schedule, announcement of auction, and place of auction time, the second stage of auction implementation conducted by auction officials or someone who authorized to carry out the auction, the bid stage, the payment stage, the stage of submitting documents of ownership of goods and the stage of preparing auction minutes. The conclusion of this article is that the auction is carried out by the State Wealth Service Office and the auction is carried out in accordance with PMK No.106 / PMK.06 / 20l3 and PMK No.93 / PMK.06 / 20l0 regarding the Implementation Guidelines for the auction, the implementation of the KPKNL auction is carried out in 6 stages.Keywords: implementation; auction; KPKNLAbstrakLelang merupakan salah satu metode jual-beli barang yang mana dilakukan oleh seseorang atau instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan lelang salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Dan lelang. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Hasil dari pembahasan artikel ini yaitu lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL dibagi menjadi 6 tahap diantaranya tahap persiapan lelang berupa pengajuan permohonan lelang, penetapan jadwal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang,dan tempat waktu lelang, tahap kedua tahap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang atau seseorang yang berwenang untuk melaksanakan lelang, tahap penawaran, tahap pembayaran, tahap penyerahan dokumen kepemilikan barang dan tahap pembuatan risalah lelang. Simpulan dari artikel ini adalah pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang dilaksanakan sesuai dengan PMK No.l06/PMK.06/20l3 dan PMK No.93/PMK.06/20l0 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Pelaksanaan lelang KPKNL dilaksanakan melalui 6 tahap.Kata kunci: pelaksanaan; lelang ; KPKNL
Analisis Yuridis Pemindahtanganan Hak Guna Bangunan (HGB) Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Dan Aplikasinya Budi Setyo Aji; Ngadino Ngadino; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43726

Abstract

Land Management (HPL) is not explicitly stated, either in the dictum, body or in the explanation. However, in practice, the existence of a Management Right along with a legal basis has developed in such a way as to meet the needs of humans with various accesses and problems. The purpose of this research is to find out how the transfer of Building Use Rights (HGB) on land with Management Rights (HPL) and its application in current economic activities in order to achieve economic growth targeted by the government. The approach method used in this research is the normative legal approach method. The results show that the transfer of HGB over HPL can be carried out and the rules have been regulated in the existing positive law, and it can be concluded that the transfer of Building Use Rights over land with Management Rights may be carried out provided that it must be approved in writing by the right holder. After obtaining the right to build, there is still a legal relationship between the right holder and the land because there must still be written approval from the management right holder when an extension of time is carried out, renewal of rights status, and imposition of mortgage rights over the HGB land.Key words : transfer of building use right; management rightsAbstrakHak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam diktum, batang tubuh, maupun penjelasannya. Namun, demikian dalam praktik, keberadaan Hak Pengelolaan berikut landasan hukum telah berkembang sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan manusia dengan berbagai akses dan permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) beserta aplikasinya pada kegiatan perekonimian saat ini demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahtanganan HGB di atas HPL dapat dilaksanakan dan aturannya telah diatur dalam hukum positif yang ada, dan dapat disimpulkan  bahwa pemindahtanganan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan boleh dilakukan dengan ketentuan harus disetujui secara tertulis oleh pemegang hak tersebut. Setelah diperoleh hak guna bangunan tersebut tetap ada hubungan hukum antara antara pemegang hak dengan tanahnya dikarenakan tetap harus ada persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan manakala dilakukan perpanjangan waktu, pembaharuan status hak, dan pembebanan hak tanggungan atas tanah HGB tersebut.Kata kunci : hak pengelolaan; pemindahtanganan hak guna bangunan
Peran Dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Pradesti Elva Rachmayanti; Ngadino Ngadino
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46037

Abstract

The enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 is starting to implement electronic mortgage rights services in every Land Office in Indonesia. Before the implementation of the electronic mortgage rights service, the task of the Land Deed Officials (PPAT) was to submit the Deed of Encumbrance (APHT) as well as registration of Mortgage Rights to the Land Office. However, after the regulation enacted the task of PPAT is only to convey APHT through an electronic system of mortgage rights. The purpose of this research is to see the submission of the APHT deed carried out by PPAT in the service of Electronic Mortgage Rights and the PPAT responsibility if there is an error in the electronic mortgage certificate. This study is using a normative juridical research method. The results showed that PPAT delivered APHT through the HT-el system by uploading APHT and other completeness documents. Then if there is an error in the Mortgage Certificate, it is not te responsibility of the PPAT but the creditor. Therefore, creditors are expected to be more careful when inputting data on the HT-el system so that there are no errors in the HT-el certificate.Keywords : land deed officials (ppat); electronic based mortgage rights; responsibility AbstrakDengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 pelayanan hak jaminan yang sebelumnya dengan cara manual saat ini mulai diberlakukan layanan hak tanggungan elektronik disetiap kantor pertanahan di Indonesia. Sebelum diberlakukannya pelayanan hak tanggungan elektronik tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah menyampaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sekaligus dengan listing Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Namun pada regulasi Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tugas PPAT hanya menyampaikan APHT melalui sistem elektronik hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan agar diketahui penyampaian akta APHT yang dilakukan PPAT dalam pelayanan Hak Tanggungan Elektronik serta tanggungjawab PPAT apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Dalam penelitian ini memakai teknik penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPAT menyampaikan APHT melalui sistem HT-el dengan mengunggah APHT dan dokumen kelengkapan lainnya. Kemudian apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan tanggung jawab PPAT melainkan kreditur. Oleh sebab itu, kreditur diharapkan agar lebih teliti saat menginput data pada sistem HT-el supaya tidak terdapat kesalahan dalam sertifikat HT-el.Kata Kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); hak tanggungan secara elektronik;                       tanggung jawabThe enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 is starting to implement electronic mortgage rights services in every Land Office in Indonesia. Before the implementation of the electronic mortgage rights service, the task of the Land Deed Officials (PPAT) was to submit the Deed of Encumbrance (APHT) as well as registration of Mortgage Rights to the Land Office. However, after the regulation enacted the task of PPAT is only to convey APHT through an electronic system of mortgage rights. The purpose of this research is to see the submission of the APHT deed carried out by PPAT in the service of Electronic Mortgage Rights and the PPAT responsibility if there is an error in the electronic mortgage certificate. This study is using a normative juridical research method. The results showed that PPAT delivered APHT through the HT-el system by uploading APHT and other completeness documents. Then if there is an error in the Mortgage Certificate, it is not te responsibility of the PPAT but the creditor. Therefore, creditors are expected to be more careful when inputting data on the HT-el system so that there are no errors in the HT-el certificate.Keywords : land deed officials (ppat); electronic based mortgage rights; responsibility AbstrakDengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 pelayanan hak jaminan yang sebelumnya dengan cara manual saat ini mulai diberlakukan layanan hak tanggungan elektronik disetiap kantor pertanahan di Indonesia. Sebelum diberlakukannya pelayanan hak tanggungan elektronik tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah menyampaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sekaligus dengan listing Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Namun pada regulasi Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tugas PPAT hanya menyampaikan APHT melalui sistem elektronik hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan agar diketahui penyampaian akta APHT yang dilakukan PPAT dalam pelayanan Hak Tanggungan Elektronik serta tanggungjawab PPAT apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Dalam penelitian ini memakai teknik penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPAT menyampaikan APHT melalui sistem HT-el dengan mengunggah APHT dan dokumen kelengkapan lainnya. Kemudian apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan tanggung jawab PPAT melainkan kreditur. Oleh sebab itu, kreditur diharapkan agar lebih teliti saat menginput data pada sistem HT-el supaya tidak terdapat kesalahan dalam sertifikat HT-el.Kata Kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); hak tanggungan secara elektronik;                       tanggung jawab
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Andi Maulana Budi Setyo Aji Chandra Akbar Eka Pratama Ersa Malida Astriani Fadhilla Aditia Putri Irma Cahyaningtyas Pradesti Elva Rachmayanti