Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Abdullah Abdullah
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
THE DISPUTE SETTLEMENT FOR CONSUMER PROTECTION BY THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY IN LEGAL ASSURANCE PERSPECTIVE Jaenudin Umar; Endang Sutrisno; Abdullah Abdullah
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 1 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i1.30562

Abstract

The concept of consumer protection is to guarantee legal certainty to consumers, namely efforts to empower consumers to obtain or determine their choice of goods and/or services and to defend or defend their rights if business actors harm them. Legal norms to protect the interests of consumers are not sufficient. Therefore, to achieve a balance in protecting the interests of consumers and business actors, a clear legal order is needed so that a healthy economy can be realized. Consumer protection norms in the Consumer Protection Law System, as a fundamental norm, become the criteria for determining alleged violations of consumer rights. The aim of this study is to provide an alternative for resolving cases, a form of embodiment of the implementation of consumer rights protection policies. The approach method used in this research is juridical sociological. However, there are still legal loopholes that often occur. May harm the interests of consumers. The existence of regulations that still have to be synchronized and harmonized between the Consumer Protection Act and the rules governing Arbitration and Alternative Dispute Resolution issues because the Consumer Protection Law formulates rules for resolving consumer disputes by separate arbitration, which is relatively different from the basic concept of the arbitration mechanism which generally accepted so that the settlement of consumer disputes becomes legal uncertainty.
Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Abdullah Abdulllah; Junaedi Junaedi; Sanusi Sanusi; Putri Amalia Zubaedah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.476 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.11946

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015. Pengelolaan bantuan dana desa adalah tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dari bawah berdasarkan ketentuan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode peneltian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi). Dari hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan bahwa pengelolaan dana desa adalah satu bagian yang tak terpisahkan dengan keuangan desa sehingga dalam perencanaanya termuat dalam APBDesa ditahun berjalan yang dilaksanakan pada Musrembangdes, Tahap pelaksanaan sebagian beberapa desa telah dilaksanakannya prinsip partisipatif dengan masyarakat dan transparansi anggaran, tahap pelaksanaan ini prinsip tanggung jawab hanya sebatas pertanggungjawaban fisik.
Co-Authors Endang Sutrisno Jaenudin Umar Junaedi Junaedi Putri Amalia Zubaedah Sanusi Sanusi