Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Signal Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Junaedi Junaedi
Pascasarjana Unswagati Cirebon
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PROGRAM SIARAN BERITA KRIMINAL TELEVISI SEBAGAI PEMICU TIMBULNYA MODUS KEJAHATAN BARU habin junaedi
JURNAL SIGNAL Vol 1, No 1 (2013): JURNAL SIGNAL
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.198 KB) | DOI: 10.33603/signal.v1i1.651

Abstract

Tayangan berita kriminal di televisi berpotensi memunculkan efek terhadap perilaku khalayak remaja, baik secara kognitif maupun afektif.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : (1). Gambaran Mengenai Persepsi Pemirsa Tentang Siaran Berita Kriminal “Reportase Investigasi” di Trans TV; (2). Efek Kognitif dan Afektif yang Muncul di kalangan Pemirsa Setelah Menonton Tayangan Siaran Berita Kriminal Reportase Investigasi di Trans TV; (3). Faktor Pemicu Timbulnya Modus Kejahatan Baru di kaitkan Dengan Tayangan Siaran Berita Kriminal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya, berita kriminal di televisi dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan ragu-ragu tidak pada saat ia menyaksikan tayangan tersebut.   Kata Kunci : siaran, berita, televisi
Extinguishing Mining License C and Its Impact on Community Development Dudung Hidayat; Junaedi Junaedi; Deni Yusup Permana; Gusti Yosi Andri; Karmenita Karmenita; Evelyn Azaria Valentina; Adhinda Maharani Rahardjo
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 2 No. 8 (2023): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v2i08.410

Abstract

Mining is an activity that is one of the biggest sources of regional income, but on the other hand mining activities often cause bad symptoms in the community. The existence of excavation c which causes environmental damage and loss to the surrounding community is a problem that never subsides for discussion. This study aims to identify and describe IUP Excavation C and its Impact on Community Development. This study uses a descriptive qualitative approach. The concept of legislation and spatial planning that has not been ideally actualized has resulted in this phenomenon not being handled properly, especially in the Cirebon and surrounding areas, even though there is already a legal basis and concept of environmental management but it seems as if it already exists. not yet realized.
Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Abdullah Abdulllah; Junaedi Junaedi; Sanusi Sanusi; Putri Amalia Zubaedah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.476 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.11946

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015. Pengelolaan bantuan dana desa adalah tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dari bawah berdasarkan ketentuan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode peneltian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi (penyederhanaan) data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi). Dari hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan bahwa pengelolaan dana desa adalah satu bagian yang tak terpisahkan dengan keuangan desa sehingga dalam perencanaanya termuat dalam APBDesa ditahun berjalan yang dilaksanakan pada Musrembangdes, Tahap pelaksanaan sebagian beberapa desa telah dilaksanakannya prinsip partisipatif dengan masyarakat dan transparansi anggaran, tahap pelaksanaan ini prinsip tanggung jawab hanya sebatas pertanggungjawaban fisik.
Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Kuningan Rahmawan Rahmawan; Junaedi Junaedi; Waluyadi Waluyadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.947 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12062

Abstract

Penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika telah menjadi perhatian yang signifikan di Pengadilan Negeri Kuningan. Tindak pidana narkotika menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam upaya menangani masalah ini, pengadilan negeri di Kuningan menerapkan pidana minimum khusus sebagai langkah yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak dari penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen yang melibatkan peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan negeri di Kuningan telah berhasil menerapkan penjatuhan pidana minimum khusus dengan baik dalam tindak pidana narkotika. Pidana minimum khusus ini memberikan sinyal yang jelas tentang seriusnya penanganan tindak pidana narkotika dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi penjatuhan pidana minimum khusus, seperti masalah penilaian terhadap tingkat keterlibatan pelaku, kualitas bukti, dan peran rehabilitasi dalam proses penanganan kasus narkotika. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan pembaruan kebijakan serta kerjasama yang lebih baik antara instansi terkait untuk memperbaiki dan memperkuat efektivitas dari penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuningan.
Analisis Isi Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020 Dan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pemberian Asimilasi dan Hak Intregrasi Bagi Narapidana Untuk Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Masridawati Masridawati; Junaedi Junaedi; Waluyadi Waluyadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.764 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12064

Abstract

Indonesia sedang dalam pandemi covid-19 yang mana seyogyanya adanya pelepasan narapidana sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona, dalam pembebasan narapidana atau asimilasi tentunya tidak lepas dari peran Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa LAPAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.[1] Upaya pemberian Hak Asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana merupakan langkah penyelamatan terhadap Narapidana dan Anak yang berada di LAPAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui Asimilasi dan Integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. [1] Konsideran huruf a. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. hlm 1.
Co-Authors Abdullah Abdullah Adhinda Maharani Rahardjo Deni Yusup Permana Dudung Hidayat Evelyn Azaria Valentina Gusti Yosi Andri Karmenita Karmenita Masridawati Masridawati Putri Amalia Zubaedah Rahmawan Rahmawan Sanusi Sanusi Waluyadi Waluyadi