Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI ]]>
<![CDATA[Ahmad Gharizi]]>;
<![CDATA[Nurma Amalia Sholihah]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.605
<![CDATA[Konsolidasi atau yang dikenal peleburan merupakan salah satu upaya dan strategi perseroan terbatas untuk memajukan perusahaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi konsolidasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Di dalam perusahaan perseroan terdapat 2 (dua) jenis pemegang saham yang sama-sama memiliki hak untuk ada dalam RUPS, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas atau majority stockholder adalah pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk mengawasi suatu perusahaan karena kepemilikan saham yang lebih dari 50 % saham. Sedangkan pemegang saham minoritas definisinya tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Proses konsolidasi terdapat RUPS yang melibatkan semua pemegang saham. Pemegang saham minoritas menjadi perhatian karena kedudukannya masih lemah diantara pemegang saham mayoritas. Kedudukan yang lemah ini, pemegang saham sangat perlu dilindungi demi keadilan bagi setiap pemegang saham. Kedudukan pemegang saham dalam proses konsolidasi perseroan terbatas masih lemah dan wajib mendapatkan perlindungan jika mendapat perlakuan tidak adil dalam proses konsolidasi tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMILIK POLIS ASURANSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCAIRAN POLIS ASURANSI. ]]>
<![CDATA[Rezha Zulfikar Abdillah]]>;
<![CDATA[Muhamad Ridwan]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.613
<![CDATA[Jasa asuransi di Indonesia semakin lama semakin diminati oleh khalayak masyarakat umum di indonesia. Hampir setiap risiko transaksi menggunakan jasa asuransi telah menjadi kebutuhan hidup sebagaian masayarakat Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tumbuh pesat dilihat dari jumlah premi yang berhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi.oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap asuransi harus didukung dengan perbaikan kinerja perusahaan asuransi. KUHP, KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian sebagaimana diperbaharui melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang polis asuransi. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen menetapkan tentang bagaimana perlindungan bagi perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Asuransi. Sengketa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan sebuah sengketa yang lazim untuk dialami oleh konsumen dikarenakan perusahaan jasa asuransi tidak mampu memberikan kewajiban yang menjadi sebuah hak oleh konsumen pemegang polis asuransi sehingga sudah seharusnya terdapat sanksi pidana bagi pelanggar UUPK termasuk bagi perusahaan asuransi.]]>
<![CDATA[Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal ]]>
<![CDATA[Sholikhatus Hidayati]]>;
<![CDATA[Nuril Mochammad Ichtisom]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.621
<![CDATA[The study aimed to analyze the concept of a Limited Liability Company after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially concerning the concept of capital association paradigm. This normative legal research uses a statutory, conceptual and comparative approach. The results shows that after the enactment of the Job Creation Law, there is a new form of legal entity, namely an Private Company which is specifically for MSE actors with the aim of facilitating business development for MSE actors by being able to form a legal entity with only one person as the founder/shareholder. This has indicated a change in the paradigm of Limited Liability Companies as a capital association. It is in the form of expansion of the concept of a Limited Liability Company where the establishment of a Private Company for MSEs was founded by 1 (one) person. This is nothing new considering Article 7 paragraph 5 and paragraph (7) of the Company Law that a company can be established only by one shareholder as in the establishment of BUMN and BUMD which is also regulated in the BUMN Law and PP. 45 of 2005 which allows the shares of Persero to be wholly owned by the state.]]>
<![CDATA[Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga ]]>
<![CDATA[Ferdy Firmansyah]]>;
<![CDATA[Moh Samik]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.569
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat deposito. Mengingat perkembangan saat ini mengenai banyaknya penyalahgunaan yang berdampak pada kejahatan di bidang keuangan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.. Namun, belum mengatur ganti rugi apabila terjadi kerugian yang diakibatkannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan maupun penerbit mengalami kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang memfokuskan pada kajian mengenai sudut pandang dan/atau prespektif hukum yang menjelaskan terkait seperangkat asas hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum baik secara formil maupun materiil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dimana dengan mengkaji melalui perundang-undangan dan teori-teori. Juga sangat penting adalah adanya nilai jaminan dari sertifikat deposito dengan nilai sepuluh milyar rupiah, dimana menurut ketentuan lembaga penjamin simpanan hanya dijamin dua milyar rupiah. Sehingga hal ini perlu ditegaskan dalam peraturan pemerintah atau otoritas yang dimaksud nilai harus dijamin oleh pihak asuransi umum selain dari uang jaminan agen asuransi.]]>
<![CDATA[Konsepsi Tangkisan Atau Bantahan Sebagai Hak Penerbit Surat Berharga ]]>
<![CDATA[Akbar Syahru Rama]]>;
<![CDATA[Faquh Andy Antono]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.583
<![CDATA[In carrying out its obligations to issue marketable securities, sometimes there are some mistakes that are actually unintentional by the issuer, such as in writing the nominal amount, date, etc. where the issuer realizes that his mistakes after the issuance of the marketable securities can certainly harm the issuer, then the issuer can make rebuttal. This study aims to find out how the role of countermeasures or countermeasures in protecting mistakes made by marketable securities. Based on the research results, it is known that countermeasures or rebuttal can be a special right of the issuer of marketable securities because it can protect the issuer of securities from not paying for the marketable securities issued.]]>
<![CDATA[Pengaruh Analisa Uang Beredar Dan Nilai Waktu Uang Terhadap Keputusan Investasi Surat Berharga ]]>
<![CDATA[Febrian Febrian]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.586
<![CDATA[The development of the era of economic and financial digitalization is developing so rapidly, that the purpose of this writing is to find out how the relationship between the time value of the rupiah influences over time. In addition, of course, the development of the era of economic and financial digitalization has had an impact on Indonesia's progress. Often companies have confusion in investing in securities, in this article the author wants to further discuss the role of the money supply and the time value of money in investing in securities. Of course, in making an investment decision, a company must carry out financial analysis related to stocks, bonds and capital markets. The method used is qualitative by collecting, analyzing and processing data from accurate and reliable sources such as books, journals and government websites. The results of this study indicate that by analyzing the money supply and the time value of money, it will influence companies in making investment decisions on securities using fundamental analysis.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Kehilangan Kepemilikan Saham ]]>
<![CDATA[Moh. Rizal Muhaimin]]>;
<![CDATA[Andika Hasta Pramayudha]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.634
<![CDATA[This legal research is Legal Protection for shareholders who experience loss of share ownership. The problem in this study is how the form of legal protection for shareholders in terms of related laws. This legal research is taken from a normative juridical approach which is a research by examining all laws and regulations related to the problem. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The end of this legal research is to answer the form of legal protection for shareholders who lose their share ownership. Keywords: Shares, Legal Protection, Loss of Share Certificate Ownership.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Lemah Atas Merger Perseroan Ditinjau Dari Aspek Finansial ]]>
<![CDATA[Litha Febian Anggi Pratama]]>;
<![CDATA[Erik Edwar Firdiyansyah]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.635
<![CDATA[Merger or in English it is called Merger is one of the methods carried out as part of restructuring in addition to various other forms. Merger is a new trend carried out by companies that are in the developing stage to develop a company to expand the company's target market. In carrying out a company merger, of course there is a company that is more dominant and stronger and on the one hand there is a company that is positionally weaker. So that the parties that carry out the merger are two companies that have dominance and a minority that are used to strengthen the company under one umbrella of business entity. If viewed from the financial aspect, the position is divided into two, namely majority shareholders and minority shareholders. . This of course results in unfair business competition so that in overcoming fair business competition in the financial aspect, legal protection must be given to weak parties in terms of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which UUPT provides legal protection minority shares stipulated in Article 37 Paragraph 1, Article 62, Article 126 with the aim of achieving usability, certainty and justice in accordance with legal objectives.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas Yang melakukan perbuatan melawan hukum ]]>
<![CDATA[Fadel Pradipta Bagaskara]]>;
<![CDATA[Abdulloh Abdulloh]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.650
<![CDATA[This study aims to analyze the responsibilities of directors in a company through a legal approach. In this context, the responsibility of directors refers to the legal obligations attached to directors in carrying out their duties and functions in a company. This study uses the literature analysis method to collect data from various legal sources, such as laws, court decisions, and related literature. The results of the research show that the responsibility of directors in a company has a strong legal basis. The directors have an obligation to act in good faith, carry out the functions of managing the company, and protect the interests of the company and its shareholders. They must make rational decisions, based on careful consideration and adequate information. However, there are several issues that need to be considered regarding the responsibilities of directors in the company. One of them is the potential problem of law violations by the directors, whether intentional or unintentional. In this regard, there needs to be an effective oversight and accountability mechanism in place to ensure that directors are held accountable for their actions.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Terhadap Kecelakaan Pesawat Sukhoi ]]>
<![CDATA[Muhammad Wafi Hamdani]]>;
<![CDATA[Makhrus Sholeh]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.651
<![CDATA[This journal was made the author with the aim to know how legal protection over insurance claims to passenger aircraft in Sukhoi Super Jet 100 aircraft crash occurred onIn 2012 last. In Sukhii Superjet 100 plane crash 100 raises questions related to how legal protection against Suchoi aircraft passengers and how recognition of Sukhoi's passenger insurance claims. The question arises because it is interesting to assess whether the SUKHOI aircraft passengers can claim insurance against accidents resulting in deaths to all passengers of Sukhoi aircraft totaling 47. BecauseIn the case of a carrier entrepreneurian registered registration of aircraft accidents as set out in the Ministerial Regulation No. 77 of 2011 on the responsibility of air transport in the chapter of III Article 16 and 17.Based on the law the Sukhoi does not register the mandatory crash crashThis is becauseThe passenger is not a commercial passengerAl that has airline ticketsand they are the invited guest for Joy FlightThe plane. Because of itThat, it is necessary to know clearly whether the victim of the Sukhoi Plane AccidentThis SuperJet 100 is entitled to becompensationor insurance claimsIf viewed from Law no. 1The year 2009and other legislation related.]]>
