Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Scan : Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Meta-Yuridis Unes Law Review UNTAG Law Review Law Research Review Quarterly Nusantara Science and Technology Proceedings Jurnal Hukum Lex Generalis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yuridika Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Inicio Legis : Jurnal Hukum Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Anggriawan, Teddy Prima
UPN VETERAN JAWA TIMUR
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Restructuring the Pancasila-Based Representative Democracy System Through Formulations of Political Education by Political Parties Mahanani, Anajeng Esri Edhi; Anggriawan, Teddy Prima
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 4 (2018): L. Research Rev. Q. (November 2018) "Law and Democracy in General Election: Betwe
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27018

Abstract

The existence of political parties, especially in Indonesia, one of which is aimed at maximizing the function of political education both for the general public and for political party cadres, as the Explanation of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. This study aims to restructure or realign the objectives of the Indonesian state democracy, by reviewing the principle of representative of the people. Research begins by examining the concept of representative democracy in accordance with the values ​​of Pancasila, which is then used as a reference to formulate political education by political parties. This formulation of Pancasila-based political education is the object of research in this paper, which was analyzed by using the normative method assisted by literature study. Based on the discussion, it can be said; First, democracy on the basis of Pancasila is a representative democracy, create the representatives of the people who should not only be interpreted as "assistants" as a result of the degradation of constituent trust in the people's representatives. Contrary, representative democracy is not interpreted as an absolute or fully representative democracy, which in practice actually encourages constituent apathy and then supports the practice of a semi-timocratic system with the appearance of democracy. Second, the formulation of political education must be restructured in the spirit of Pancasila values, especially through the alignment of understanding of representative democratic systems as recommendations for political parties to carry out political education functions.
Harmonization of Regulations Regarding Social Media Used for Political Communication for the Establishment of Clean and Conducive Elections Anggriawan, Teddy Prima; Mahanani, Anajeng Esri Edhi
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 4 (2018): L. Research Rev. Q. (November 2018) "Law and Democracy in General Election: Betwe
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27112

Abstract

The development of information technology have been used to simplify the people to get fast access of information, especially after the modernization community has cheered the various convenience and entertainment offered by social media. The speed of media access, in this case is not always directly proportional to the accuracy of information, it can be said that social media was not able to provides the quantity of information without ascertaining the right quality of information. The problem appears while the Law Number 7 of 2017 about the election then provide an opportunity for election participants to utilize social media for the advantage of the campaign, on article 275 of the a quo law. This provision certainly also accommodates the interests of people in democratic countries. This study aims to collect legislation governing social media, to be harmonized with the provisions of the article that governs the campaign media, given that social media is very effective for campaign media, but still must be given by legal restrictions. This discussion will be analyzed by using the normative method through document study. Based on the discussion, it can be formulated as follows; First, that social media is very effective to be used by political parties to carry out the functions of political communication, especially campaigns aimed at gaining milineal generation "votes". Second, harmonization of campaign arrangements through social media will help conduct elections that are conducive without hoaxes and mass duping due to the development of information technology.
INOVASI TEKNOLOGI PEMASARAN DIGITAL PADA CV. SUPPLY SEMESTA BERBASIS ANDROID Soedarto, Teguh; Hendrarini, Hamidah; Alit, Ronggo; Anggriawan, Teddy Prima
SCAN - Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol 15, No 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/scan.v15i3.2263

Abstract

Berdasarkan banyaknya jenis usaha yang diberikan pada CV Supply Semesta tersebut, adanya informasi yang disampaikan oleh direktur bahwa selama ini belum memaksimalkan bidang yang diberikan, CV Supply semesta tersebut baru berfokus pada penjualan alat tulis kantor, hasil konveksi, serta makanan dan minuman kemasan ringan bermerk. Permasalahan yang dihadapi adalah belum tertatanya management penjulan secara bagus sehingga memerlukan sebuah sistem untuk melihat data produk dan penjualan. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah inovasi yang memudahkan mitra dalam melakukan management barang dan memudahkan dalam teknik pemasaran melalu aplikasi, yang menarik adalah karna mitra memiliki rencana mengembangkan usahanya secara besar dengan membangun  kerjasama antar pihak lain, maka nantinya aplikasi tersebut akan terkoneksi dengan undang-undang perlindungan konsumen, agar adanya dasar serta kepastian hukum bagi konsumen dan produsen dalam hal ini adalah mitra seperti meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri hingga padamenciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selain memberikan manfaat kepada konsumen, nantinya aplikasi ini diharapkan juga dapat memberikan kesadaran kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam barusaha serta meningkatkan barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha. DOI : https://doi.org/10.33005/scan.v15i3.2263
PENERAPAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PERILAKU PETANI DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA. Soedarto, Teguh; Hendrarini, Hamidah; Alit, Ronggo; Anggriawan, Teddy Prima
SCAN - Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol 15, No 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/scan.v15i3.2264

Abstract

Abstrak Ketahanan pangan nasional merupakan isu strategis bagi Indonesia dan upaya pemantapan ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan karena kerawanan pangan bisa menjadi penyebab instabilitas ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses termasuk juga membeli pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga mempunyai pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kini melalui kebijakan implementasi Industri 4.0 disektor pertanian, diharapkan proses usaha tani menjadi semakin efisien. Penelitian ini bertujuan agar petani dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengetahui berbagai informasi pertanian, budidaya tanaman, hingga kepada cara mengatasi dan menanggulangi berbagai jenis masalah tanaman. Selain petani, teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan oleh para penyuluh pertanian untuk memberikan bimbingan teknis dan berbagi informasi seputar pertanian tanpa harus turun langsung ke lapangan, hal tersebut dapat meningkatkan keberdayaan petani melalui penyiapan informasi pertanian yang tepat waktu dan relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berusaha tani sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan rumah tangga. DOI : https://doi.org/10.33005/scan.v15i3.2264
Strengthening Community Legal Awareness Toward Consumer Protection Laws Through the Utilization of Information Technology Mahanani, Anajeng Esri Edhi; Aditiawan, Firza Prima; Anggriawan, Teddy Prima
Nusantara Science and Technology Proceedings 5th International Seminar of Research Month 2020
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/nstp.2021.0937

Abstract

The development of information technology has had a major impact on the development of the business world. Types of businesses are increasingly diverse, including the types of businesses online. This development is increasing with positive and negative influences in 2020. However, at the beginning of 2020 too, the world economy was shifting due to health issues, namely the covid-19 virus. This health issue has a major influence on the business world online, many cases of business buying and selling of non-National Food and Drug Agency products are even far from the quality they should be. This is only one example of a potential violation of consumer rights. This research aims to disseminate information technology-based media related to the enactment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This socialization is packed with technological developments, and a touch of humanism in society and industrial development 5.0, namely through android-based applications. This research is expected to be a form of the contribution of UPN "Veteran" East Java to the local community, nation, and state. In particular, it is helping to reduce violations of consumer rights, and strengthening public legal awareness regarding consumer protection.
Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Anggriawan, Teddy Prima
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v2i2.243

Abstract

Perkembangan teknologi pengolahan pangan khususnya pada makanan dan minuman yang begitu pesat membuat umat Islam perlu meningkatkan kewaspadaan dan menuntut kejelasan kehalalan setiap produk, demi ketenangan dalam mengkonsumsi dan mempergunakannya. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim perlunya juga pengaturan mengenai label non halal, agar masyarakat lebih mendapat kepastian informasi terkait haknya sebagai konsumen produk halal. Adapun cara yang digunakan untuk mengambil hasil penelitian normatif agar menjadi lebih faktual dalam penjelasannya, maka diperlukan pendekatan hukum yang dilakukan dalam setiap pembahasannya. Sehingga peneliti mengambil bahasan Rekonstruksi Penormaan Label Sertifikasi Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Pada Negara Mayoritas Muslim
Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris Anggriawan, Teddy Prima
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait dengan hukum pengangkatan anak melalui Akta pengakuan pengangkatan anak  yang dibuat oleh Notaris dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber  yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis yaitu metode yang menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pada dasarnya pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan, hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Sehingga dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masing-masing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri.
Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Mahanani, Anajeng Esri Edhi; Fitriana, Zuhda Mila; Anggriawan, Teddy Prima; Wahyudi, Eko
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.427

Abstract

Pandemi covid-19 merupakan bencana yang penanganannya merupakan pekerjaan rumah bersama. Setiap kebijakan penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta dampak pandemi covid-19 di Indonesia selain melihat dari substasi dan struktur, juga penting untuk melihat budaya hukum yang mempengaruhi akan membahas hubungan Goverment Control dan Social Control dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Serta membahas kausalitas ksadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa harus terdapat sinergisitas antara Goverment Control dan Social Control dalam menciptakan kepatuhan, ketaatan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum nyatanya sangat dipengaruhi dengan budaya hukum masyarakat, yakni memperlihatkan kesadaran hukum yang baik.
Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi Anggriawan, Teddy Prima
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.470

Abstract

According to the Big Indonesian Dictionary, people mean people who suffer (suffer) something. Meanwhile, disability means a condition (such as illness or injury) that damages or limits a person's mental and physical abilities; or being unable to do things the normal way. Persons with disabilities have the same position, rights and obligations as non-disabled people.Prior to the enactment of Law No.19/2011, Indonesia already had Law No. 4/1997 on Persons with Disabilities (Law No.4 / 1997). The establishment of Law No.4 / 1997 is still considered to have not answered various issues of respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, so Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities was born (Law No.8 / 2016). The purpose of this research is to find out more clearly and in detail how to fulfill the rights of children with mental and physical disabilities in obtaining rehabilitation based on a juridical review. The method used is normative juridical with a non-doctrinal approach that views law as the basis. The results of this study are in accordance with applicable laws in Indonesia, in this case it is appropriate for the government to pay more attention to or improve existing programs specifically for persons with disabilities so that their lives are guaranteed in accordance with existing laws. 
UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AS A LEGAL EDUCATION MEDIA CONSUMER PROTECTION Teddy Prima Anggriawan; Anajeng Esri Edhi Mahanani; Retno Mumpuni; Alvian Dwiangga Wijaya
UNTAG Law Review Vol 5, No 2 (2021): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.126 KB) | DOI: 10.36356/ulrev.v5i2.2598

Abstract

Globalization is currently running in cyberspace, connecting all digital communities. All aspects of human life are influenced by internet information technology, in this case the economic conditions provide very significant changes. Online stores or what we often call e-commerce is a form of change brought about by the internet in terms of shopping innovation by providing various conveniences in the transaction process. Seeing the phenomenon of the rapid development of electronictransactions in Indonesian society, the problem in this research is how to use information technology as a media for consumer protection law education. The research method applied in this study is a normative legal research method. The research is said to be juridical normative because it intends to study and analyze the substance of the legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles. The type of research used in this writing is doctrinal research.Aims to obtain a systematic explanation of the rule of law. Thus, all benefits to the community will depend on the provisions of the law itself. The element of education then becomes the spearhead to instill attitudes and habits of obedience to existing rules. If all human interests can be fulfilled without disputes or conflicts, then everything that happens regularly will not be questioned about the concept of justicewhich focuses on what is entitled or who is at fault if someone is harmed by another person. The first indicator is an understanding of the law, a person knows about certain behaviors that have been regulated by law.
Co-Authors Albany, Rasha Firmana Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto Alem Savier Savier Alit, Ronggo Alvian Dwiangga Wijaya Alvian Dwiangga Wijaya Alvian Dwiangga Wijaya Alvian Dwianngga Wijaya Astriansyah, Denny Azizah Kaltsum Mabrukah Bagus Alief Massayyid Bagus Alief Massayyid Devitri, Delia Anggraeni Puspita Eko Wahyudi Eko Wahyudi EKO WAHYUDI Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi Firsty Sasi Suci Ramadhani Firza Prima Aditiawan Fitriana, Zuhda Mila Hamidah Hendrarini Indawati, Yana Khoiruddin, Amir Kirana, Adya L. Budi Kagramanto Lucianus Budi Kagramanto Mahanani, Anajeng Esri Edhi Maulana, Rizki Ihdan Maya Aprillya Putri Maya Aprillya Putri Maylendra, Gita Ananda Putri Nabilah Luthfiyah Chusnida Nabilla Rahmadina Hariyanti Pratama, Dedo Indra Punsadewa, Denindra Shakti Rasha Firmana Albany Retno Mumpuni Sakti, Pusaka Bintang Sedarto, Teguh Soedarto, Teguh Sri Maharani Sutrisno Sutrisno Tarasari, Narita Teguh Sedarto Tiara Rizky Aprillia Tiara Rizky Aprillia Uzlifatus Dea Arianty Verda Raseindriyasari Bidjaksono Wahyu Buana Putra Wardhani, Shinfani Kartika Wibiantoro, Donny Yuhendra Wijaya, Alvian Dwiangga Yahya, Christofer Chandra Zuhda Mila Fitriana Zuhda Mila Fitriana