Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal De Facto Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Bulletin of Community Engagement Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Enggar Wijayanto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal De Facto

 1 
PERADILAN KHUSUS SENGKETA HASIL PILKADA DI INDONESIA: DIALEKTIKA HUKUM PROGRESSIF DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF Muhammad Haris Makarim; Sapto Hadi Pamungkas; Enggar Wijayanto
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.165

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang mengapa Indonesia membutuhkan lembaga peradilan khusus Pilkada, bagaimana konsep peradilan khusus pemilu di negara lain dibandingkan dengan Indonesia, dan konsep ideal pengadilan khusus penyelesaian hasil Pilkada di Indonesia. Berdasarkan undang-undang mengenai pembentukan Pengadilan Khusus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, membuat kewenangan memutus penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut menjadi milik Mahkamah Konstitusi secara permanen. Hal ini menimbulkan asumsi terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi kurang efektif dalam menjalankan kewenangan aslinya yakni constitutional review. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji undang-undang dengan pendekatan statute approach, conceptual approach dan comparative approach. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan menyelesaikan hasil Pemilu Kepala Daerah memiliki beberapa kekurangan sehingga membutuhkan adanya lembaga Pengadilan Khusus untuk menangani permasalahan tersebut dan konsep dari negara lain yang memiliki peradilan pemilu cukup berbeda sehingga Indonesia memerlukan lembaga peradilan khusus yang sesuai dengan konsep keindonesiaan. Pendekatan hukum progresif menunjukan penguatan secara teoritik dimana pembentukan peradilan khusus sengketa pilkada harus dipahami sebagau representasi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik demokrasi yang substantif.
Legisme Dan Overregulation Di Indonesia: Tinjauan Pancasila Terhadap Politik Hukum Omnibus Anggi Fitriani Purwaningrum; Enggar Wijayanto
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.201

Abstract

Legisme menjadi salah satu doktrin yang menginspirasi hukum modern bahwa tiada hukum selain undang-undang. Pengaruh legisme telah membawa dampak yang signifikan bagi sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Semangat legisme dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa dibarengi dengan kesiapan sistem pendukung justru memunculkan masalah seperti tumpang tindih peraturan, over regulasi, dan materi muatan yang bermasalah. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan menganalisis pengaruh legisme di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dialektikanya terhadap metode omnibus, dengan tinjauan filsafat hukum Pancasila dan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat legisme masih menjadi faktor dominan dalam paradigma pembangunan hukum nasional. Dalam tinjauan Pancasila sebagai rechtsidee sekaligus falsafah bangsa, konstruksi sistem hukum nasional tidak dapat melepaskan aspek-aspek seperti living law yang menjadi karakteristik khusus, yaitu hukum yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Tinjauan hukum progresif juga menunjukan bahwasanya pembentukan hukum tidak hanya mengakamodasi prinsip-prinsip formal, melainkan juga perlunya membangun keselarasan dengan karakteristik hukum yang hidup di sebagai bagian dari sistem hukum secara luas.
Co-Authors Anggi Fitriani Purwaningrum Faza ‘Ainun Najah Gugun El Guyanie juniati Muhammad Haris Makarim Nuriah Hasibuan Roqiyul Maarif Syam Sapto Hadi Pamungkas Sophian Yahya Selajar