Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Diponegoro Law Journal
Henny Juliani, Henny
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra; Juliani, Henny; Sa'adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.198 KB)

Abstract

Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (Public Services) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Pelayanan perizinan yang cepat, tidak berbelit-belit, berbiaya ringan menjadi keinginan setiap pelaku usaha dan investor.Perizinan menjadi legalitas utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dan perizinan memiliki sifat controlling bagi pemerintah. Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Ketatnya penerapan prosedur perizinan tidak berarti harus berbelit-belit, akan tetapi sesuai dengan fungsinya yaitu untuk pengaturan. Pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah melalui sistem baru yaitu Online Single Submission (OSS) menjadi solusi atas kendala yang umum dihadapi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusahanya. Sistem perizinan berbasis elektronik menjadi solusi bagi segala hambatan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi fasilitator lancarnya pelaksanaan sistem OSS. Adapun hambatan yang dihadapi DPMPTSP yaitu kurang pahamnya pelaku usaha pada sistem, pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur.Upaya sementara yang dilakukan DPMPTSP yaitu dengan melakukan pendampingan dan koordinasi penyelesaian hambatan dengan lembaga terkait
KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 53 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASI DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang) Linawati, Angela Nadia; Sa’adah, Nabitatus; Juliani, Henny
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.413 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi, implikasi dari Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang terkait dengan Keputusan Fiktif Positif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan hambatan pelaksanaannya serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.Dari hasil penelitian yang ditemukan, Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah mengetahui dan memahami ketentuan fiktif positif, namun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena ada ketentuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP)dalam instansi yang juga harus ditaati. Implementasi ketentuan fiktif positif dalam prakteknya masih kurang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implikasi dari ketentuan fiktif positif dirasa  menyudutkan posisi pejabat administrasi pemerintahan karena berbenturan dengan SOP dalam instansi. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan ini antara lain, baik badan dan/atau pejabat adminsitrasi pemerintahan maupun masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan ini dan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pada prakteknya akan mentah kembali karena proses penerbitan keputusan akan berbenturan lagi dengan SOP di setiap instansi. Solusi dari adanya beberapa hambatan tersebut adalah perlu dilakukannya pendalaman pemahaman mengenai ketentuan fiktif positif baik untuk pejabat pemerintahan dan untuk masyarakat dan perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih spesifik petunjuk pelaksanaan yang lebih implementatif.
DALAM PERUBAHAN PENETAPAN OBJEK PAJAK RESTORAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Anindita, Amoghasiddi Dewi; Ispriyarso, Budi; Juliani, Henny
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.197 KB)

Abstract

Setiap daerah diberikan kewenangan yang berlandaskan desentralisasi. Desentralisasi di dalamnya termasuk desentralisasi fiskal yaitu kebijakan di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Pajak Restoran. Di Kota Magelang, Pajak Restoran termasuk penetapan objek pajaknya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang yang pada tahun 2017 mengalami perubahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan dan bagaimana pengaruh dari perubahan Objek Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang. Digunakan metode pendekatan yuridis empiris di dalam penelitian ini. Perubahan pada penetapan Objek Pajak Restoran di Kota Magelang, didasarkan pada pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Magelang serta sudah tidak ada lagi restoran dengan omzet di bawah Rp 5.000.000,00 per tahun. Perubahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang besar  bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang.
IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN TAX AMNESTY DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU Sari, Hafizhah Mayang; Sa’adah, Nabitatus; Juliani, Henny
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.298 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2017.19776

Abstract

Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana implementasi dan tingkat keberhasilan pemberlakuan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu.                Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.                Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang tengah Satu dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan meningkatkan penerimaan negara melalui pemasukan uang tebusan.Kendala-kendala selama pelaksanaan tax amnesty yaitu perubahan peraturan atau adanya tambahan peraturan baru mengenai kebijakan tax amnesty yang tidak diketahui Wajib Pajak, kekurangan jumlah petugas pajak, dan format penyerahan softcopy Surat Pengakuan Harta (SPH) oleh Wajib Pajak yang tidak sesuai. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan petugas helpdesk selalu memberitahukan tentang adanya perubahan peraturan atau tambahan peraturan-peraturan baru, pembagian pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dalam tim yang mengurus mengenai tax amnesty dan tim yang mengurus pekerjaan rutin, petugas helpdesk selalu memberikan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai cara pengisian formulir Surat Pengakuan Harta (SPH) yang benar, dan petugas pajak berusaha memberikan layanan prima selama periode kebijakan tax amnesty berlangsung tanpa mengabaikan tugas pokok.
IMPLEMENTASI PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI WARGA NEGARA ASING DI KOTA SEMARANG Azhari, Ardiansyah Rizal; Susanto, Sri Nur Hari; Juliani, Henny
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.40845

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap prosedur dalam pemberian izin tinggal bagi warga negara asing, implementasi penerbitan KTP Elektronik bagi warga negara asing, serta hambatan yang ditemui dan solusi dalam penerbitan KTP Elektronik bagi warga negara asing di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dari wawancara serta menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah  persyaratan dan prosedur yang mengatur dalam pemberian izin tinggal bagi warga negara asing, implementasi dari penerbitan KTP-el bagi warga negara asing, dan apa saja faktor hambatan dan kendala yang ditemui dalam penerbitan KTP-el bagi warga negara asing di kota Semarang.
Spatial Modeling for River Quality Assessment to Enhance Sustainable Water Resource Management Regulations Syafrudin, Syafrudin; Sarminingsih, Anik; Juliani, Henny; Sejati, Anang Wahyu; Budihardjo, Mochamad Arief; Sani, Muhammad Thariq; Wati, Hessy Rahma; A'yun, Husnul Karimah Qurrata
Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Vol 22, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/presipitasi.v22i1.183-195

Abstract

Water is a crucial asset and serves as a significant factor in the quality of life, especially in supporting key sectors such as agriculture, energy, industry and conservation of natural ecosystems. Water quality can be significantly affected by pollution from effluents, especially in developing countries such as Indonesia which faces the added challenge of rapid population growth. This research focuses on monitoring water quality in the Garang River Sub-region, Semarang, by utilizing Internet of Things (IoT) technology for real-time monitoring. The methods used include the Storm Water Management Model (SWMM) model and an IoT-based monitoring system to measure important parameters such as temperature, pH, turbidity, Dissolved Oxygen (DO), Chemical Oxygen Demand (COD), and nitrate and phosphate concentrations. The results showed that the Chemical Oxygen Demand (COD) parameter often exceeded quality standards, especially in areas with domestic and industrial activities. The IoT monitoring system facilitates precise and instantaneous data gathering., supporting sustainable water resources management. This research emphasizes the need for evaluation and adjustment of policies related to waste management and spatial planning to reduce pollution and improve water quality.
Co-Authors A'yun, Husnul Karimah Qurrata Anik Sarminingsih, Anik Anindita, Amoghasiddi Dewi Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra Azhari, Ardiansyah Rizal Budi Ispriyarso Linawati, Angela Nadia Mochamad Arief Budihardjo Nabitatus Sa’adah Sa'adah, Nabitatus Sani, Muhammad Thariq Sari, Hafizhah Mayang Sa’adah, Nabitatus Sejati, Anang Wahyu Sri Nur Hari Susanto, Sri Nur Hari Syafrudin Syafrudin Wati, Hessy Rahma