Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Diponegoro Law Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam
Sa’adah, Nabitatus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN TAX AMNESTY DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU Sari, Hafizhah Mayang; Sa’adah, Nabitatus; Juliani, Henny
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.298 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2017.19776

Abstract

Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana implementasi dan tingkat keberhasilan pemberlakuan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu, kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu.                Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.                Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang tengah Satu dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan meningkatkan penerimaan negara melalui pemasukan uang tebusan.Kendala-kendala selama pelaksanaan tax amnesty yaitu perubahan peraturan atau adanya tambahan peraturan baru mengenai kebijakan tax amnesty yang tidak diketahui Wajib Pajak, kekurangan jumlah petugas pajak, dan format penyerahan softcopy Surat Pengakuan Harta (SPH) oleh Wajib Pajak yang tidak sesuai. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan petugas helpdesk selalu memberitahukan tentang adanya perubahan peraturan atau tambahan peraturan-peraturan baru, pembagian pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah Satu dalam tim yang mengurus mengenai tax amnesty dan tim yang mengurus pekerjaan rutin, petugas helpdesk selalu memberikan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai cara pengisian formulir Surat Pengakuan Harta (SPH) yang benar, dan petugas pajak berusaha memberikan layanan prima selama periode kebijakan tax amnesty berlangsung tanpa mengabaikan tugas pokok.
REKONSTRUKSI SISTEM PENYELENGGARAAN PASAR MODAL SYARIAH Nadhifa, Salsabila; Sa’adah, Nabitatus
Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam Vol 18 No 2 (2020): (Oktober 2020)
Publisher : LPPM IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/ar-risalah.v18i2.968

Abstract

The capital market that is widely used by people is not in accordance with the provisions contained in sharia principles. Therefore, a capital market with sharia. Conventional capital markets and Islamic capital markets have a similar concept but differ in principles and have different types of contracts. This difference between conventional capital market principles and the principles contained in the Islamic capital market results in the need for regulations that specifically regulate the Islamic capital market. so it is necessary to update the Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets. Judging from the legal system, the Sharia Capital Market still has weaknesses related to the legal substance, legal structure and legal culture so that reconstruction of Islamic capital market regulations must be conducted. The method used in this writing is analytical descriptive and uses a normative juridical approach.
Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia Sinaga, Henry Dianto Pardamean; Sa’adah, Nabitatus
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i1.82-95

Abstract

Peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan (PPh) terkait transaksi e-commerce atau perdagangan lintas batas negara secara elektronik inkonsisten yang terjadi di era digital berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari pajak secara signifikan. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) melaporkan bahwa praktik base erosion and profit shifting telah menyebabkan hilangnya pendapatan negara setara dengan 4-10% pendapatan PPh badan global. Perlu kajian normatif yang bertujuan untuk mengkonstruksikan PPh yang berlaku atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia dan untuk menghasilkan reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pertama, peraturan PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas belum mampu menghilangkan potensi penerimaan PPh yang seharusnya diterima oleh Indonesia. Kedua, reformulasi PPh atas transaksi ekonomi digital yang lintas batas di Indonesia harus menjangkau pada economic presence yang memenuhi kriteria kumulatif berupa place of business test, location test, dan right use test, yang mewajibkan terdapatnya bentuk usaha tetap (BUT) terhadap Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan kegiatan e-commerce dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Indonesia.
Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Sebagai Upaya Penegakan Hukum Nuraini, Nuraini; Sa’adah, Nabitatus
Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i0.70034

Abstract

ABSTRACTNotaries, as public officials, have the authority to make authentic deeds in accordance with statutory regulations. This research employs normative legal research with descriptive qualitative analysis. The study aims to examine the implementation of the Notary Code of Ethics in the preparation of authentic deeds and the sanctions imposed on notaries who violate ethical provisions. The findings show that the application of the code of ethics is essential to ensure the integrity and professionalism of notaries in carrying out their duties. Notaries are required to uphold ethical values such as justice, honesty, humanity, and objectivity in handling legal matters. Compliance with the Notary Code of Ethics is important to maintain public trust and support the realization of a fair and effective legal system in society.Keywords: Notary; Professional Ethics; Law Enforcement.ABSTRAKNotaris, sebagai pejabat publik memiliki kewenangan khusus membuat akta-akta otentik menurut aturan perundang-undangan. penelitian ini bersifat normatif dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif kualitatif. Temuan pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan kode etik oleh Notaris dalam membuat akta otentik serta sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila diketahui dalam membuat akta otentik tidak mematuhi kaidah yang berlaku sesuai kode etik. sehingga Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional, yang memiliki kualifikasi sikap, baik dalam sikap keadilan, sikap kejujuran, sikap kemanusiaan, mampu menempatkan diri dan menilai sesuatu secara obyektif dalam mengurus semua perkara yang ditangani, dan selalu patuh dalam Kode Etik Notaris dalam setiap hal yang Notaris kerjakan sehingga dapat melaksanakan sistem penegakkan hukum yang baik.Kata Kunci: Notaris; Kode Etik ; Penegakan Hukum.
Co-Authors Henny Juliani, Henny Nadhifa, Salsabila Nuraini Nuraini Sari, Hafizhah Mayang Sinaga, Henry Dianto Pardamean