Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONTROVERSI LIVING LAW DALAM KUHP 2023: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF Budi Iman Santoso; Ivans Januardy; Rizki Setyobowo Sangalang
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i2.7246

Abstract

ABSTRAK Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia. Salah satu inovasi paling kontroversial dalam KUHP 2023 adalah pengakuan terhadap living law atau hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum pidana yang sah. Konsep ini mencerminkan semangat pluralisme hukum dan keadilan substantif dengan mengakui eksistensi norma-norma adat dan sosial yang masih berlaku. Namun demikian, penerapan living law menimbulkan persoalan serius terhadap asas kepastian hukum dan asas legalitas. Artikel ini mengkaji secara kritis ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan living law dalam KUHP 2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun living law memberikan ruang bagi keadilan kontekstual, penerapannya tanpa batasan dan mekanisme pengujian yang jelas dapat mengancam prediktabilitas, kesetaraan, dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi penerapan living law melalui validasi legislasi formal, pengawasan konstitusional, dan kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, living law dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang melengkapi asas legalitas tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Kata Kunci : Living law, KUHP 2023, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, Pembaruan Hukum Pidana.
Urethral Hypermobility and Levator Ani Ballooning in Primigravida: A Preliminary Report Gita Nurul Hidayah; Ayyada Khairunnisa; Muhammad Syah Nadir Chan; Fernandi Moegni; Firda Hanan Bahjah; Alfa Putri Meutia; Budi Iman Santoso
eJournal Kedokteran Indonesia Vol. 14 No. 2 (2026): Vol 14, No. 2 - Agustus 2026
Publisher : Faculty of Medicine Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23886/ejki.14.1488.1

Abstract

Pelvic floor dysfunction (PFD) has been develop even before first delivery, with clinical manifestations frequently include pelvic organ prolapse (POP) and urinary incontinence (UI). This study aimed to characterize ultrasound-defined urethral hypermobility in strictly primigravid women during late pregnancy. This cross-sectional study included primigravid women (18–35 years) at  36 weeks gestation undergoing transperineal ultrasound. Urethral hypermobility was defined by alternating threshold, bladder neck descent (BND) >20.8 mm, or retrovesical angle (RVA) >141.5°, or urethral rotational angle (URA) >19.43°. Among 32 participants, urethral hypermobility was identified in 15 (46.9%) and levator ani ballooning in 2 (6.3%). RVA during Valsalva was potentially significant differ in women with hypermobility than in those without (138.3 ± 26.3° vs. 92.5 ± 33.2°, p<0.001). No significant differences were found in URA or BND.  Dynamic urethral support changes are identifiable before the first delivery, with the most interesting finding was RVA during Valsalva potentially significant between groups.