Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Rahmi Dwi Sutanti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
PRAKTEK PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR PATI Aldo Mustika Aji; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.128 KB)

Abstract

Anak sejatinya adalah karunia dari yang Maha kuasa, dimana anak merupakan salah satu penerus keberlangsungan suatu bangsa. Anak merupakan mahkluk lemah yang wajib mendapatkan perlindungan. Karena itulah Negara hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak – hak yang wajib dimiliki anak. Dalam hal ini ketika anak berkonflik dengan hukum sekalipun, negara menjamin bahwa anak mendapat hak – hak serta perelindungan yang maksimal. Melalui konsep diversi, didalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menjadi acuan penting bagi penegak hukum untuk tidak serta merta memberikan ancaman pidana seperti orang dewasa ketika anak melakukan kejahatan tindak pidana melainkan dapat diberlakukan diversi, yakni peralihan proses peradilan diluar pengadilan. Penulisan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tetang diversi didalam sistem peradilan pidana anak, serta mengetahui praktek pelaksanaan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif analitis. Untuk penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Pati dengan melakukan wawancara dengan salah satu penyidik PPA Polres Pati. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 7 bahwa diversi adalah mengalihkan perkara pidana anak diluar pengadilan, dalam kaitannya dengan syarat –syarat anak yang dapat dilakukan diversi adalah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dimana ketika anak berkonflik dengan hukum bukan kali kedua atau pengulangan kejahatan pidana kembali dan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Pati sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku yakni UU SPPA, dimana ketika melakukan diversi penyidik dibantu oleh BAPAS melakukan musyawarah dengan memepertemukan kedua belah pihak antara anak yang berkonflik dengan hukum dan korban kemudian didapatkan kesepakatan yang menjadi hasil diversi. Adapun ketika melakukan proses diversi, penyidik mempunyai kendala dilapangan seperti salah satu pihak tidak ada kesepakatan, tidak terpenuhinya persayaratan pelaksanaan diversi sesuai dengan pasl 7 ayat (2) UU SPPA, dan tidak direkomendasikannya pelaksanaan diversi dari penelitian masyarakat yang ditemukan oleh BAPAS.
RELEVANSI KETENTUAN SANKSI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN Mhd Rio Pambudi; Umi Rozah; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.954 KB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah serius diberbagai Negara. Hal tersebut juga diperparah karena berkembangnya teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi mereka termasuk dalam tindak pidana peredaran narkotika yang memiliki dampak pada banyaknya penyalahguna narkotika di Indonesia. Pemidanaan penyalahguna narkotika dengan sanksi pidana penjara merupakan suatu penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal bahkan dalam banyak kasus banyak beredar Narkotika yang dikendalikan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu tesangka tindak pidana narkotika memiliki beberapa jenis golongan tidak hanya sebagai pengedar saja namun sebagian hanya sebagai pemakai atau pecandu saja tanpa mengedarkan. Pemakai atau pecandu narkotika pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai orang yang sakit sehingga sangat tidak bijaksana jika dalam pelaksanaan hukumannya mencampurkan orang yang sakit (pecandu nrkoba) dengan pelaku tindak pidana yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui dan menganalisis aturan-aturan hukum positif yang mangatur tentang pemberian rehabilitasi bagi pecandu atau pemakai narkoba saat ini, dan kedua untuk mengetahui bagaimana aplikasi ketentuan pemberian pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkotika serta untuk menganalisis relevansi antara ketentuan rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pemidanaan. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada pecandu narkotika dalam hukum positif Indonesia terdapat di dalam dua peraturan perundang-undangan dan peraturan pendukung lainya. Namun pada faktanya adanya peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk pemberian rehabilitasi masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun dari segi pelaksanaanya oleh para penegak hukum dan lembaga terkait yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan tujuan utama penjatuhan rehabilitasi tidak tercapai secara semestinya sebagai salah satu  tujuan pemidanaan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PERBANKAN TERKAIT PERLINDUNGAN NASABAH (Studi Putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk) Vitra Syanuar Alif Bintoro; Umi Rozah; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Data nasabah merupakan kerahasiaan bank yang menjadi suatu kewajiban bank untuk dirahasiakan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan nasabah atas dasar kepercayaan. Disisi lain banyak terjadi kasus kebocoran data, sehingga timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah dalam kegiatan perbankan serta pertanggungjawaban pidana tehadap pelaku dalam ketentuan hukum di Indonesia. Dalam putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana Sehingga ada tindak penyalahgunaan data nasabah selain mengungkapkan kerahasiaan bank yakni  mendapatkan atau memperoleh suatu informasi data pribadi bersifat khusus tentang informasi keuangan pribadi baik melalui sarana elektronik atau non-elektronik guna tujuan kejahatan, yang belum diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia. Maka perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah terkait hal tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subyek hukum sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO NOMOR 20 TAHUN 2001 Purba, Pintar Marulam; Purwoto, Purwoto; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39563

Abstract

Saat ini, korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat, tetapi telah merasuki hingga pejabat di level yang lebih rendah, termasuk Kepala Desa. Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah kasus korupsi di Desa Sigulok, di mana seorang Kepala Desa terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran dana desa, yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif analitik, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder sebagai sumber data utama. Penulisan hukum ini menggunakan data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka atau studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan perkara nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn terkait tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sigulok tidak tepat. Permasalahan utama dalam putusan ini terletak pada ketidaktepatan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim terhadap pemenuhan unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa tidak kokoh. 
JURIDICAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION FOR PASSENGERS AS SEXUAL HARASSMENT VICTIMS BY DRIVERS OF ONLINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANIES (COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN LAW WITH CALIFORNIA LAW) Akbar, Zulfiandi Putranda; Sutanti, Rahmi Dwi; Irawati, Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.40714

Abstract

The rapid growth of online transportation service companies has revolutionized the way people commute, providing convenience and accessibility. However, alongside this progress, there has been an alarming rise in reported cases of sexual harassment experienced by passengers at the hands of drivers. This research investigates the pressing issue of sexual harassment within the context of online transportation services, focusing on the jurisdictions of Indonesia and California. As the issue of sexual harassment in the online transportation industry continues to be a significant concern, this research aims to contribute to the ongoing discourse surrounding consumer protection and passenger safety. By identifying the strengths and weaknesses of the legal frameworks, the study proposes recommendations for enhancing protections against sexual harassment and promoting a safer and more inclusive environment for passengers. The research goes beyond the legal aspects and examines the impact of sexual harassment on passengers’ well-being and confidence in utilizing online transportation services. By applying on the legal enforcement of both jurisdiction and each company’s policies, the study sheds light on the prevalent patterns of sexual harassment and the responses of online transportation service companies in addressing these issues
ANALISIS YURIDIS SANKSI PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Baihaqi, M Bilal; Sri Astuti, A.M. Endah; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.40036

Abstract

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kendati demikian, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. sanksi yang diberikan dapat berupa pelatihan kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Dalam Putusan PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn dan PN Pandeglang Nomor 1/pid-sus-anak/2023/PN.Pdl ialah Putusan Hakim anak pada kedua Pengadilan Negeri tersebut yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak menunjukan bahwa Hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan pelatihan kerja
KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Nabila, Daulika Sausan Zahra; Soponyono, Eko; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.37879

Abstract

Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika hingga saat ini belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pecandu narkotika yang dipidana penjara, bahkan tanpa mendapatkan rehabilitasi. Padahal sesuai amanat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum positif saat ini dan dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam kebijakan hukum saat ini yang diatur dalam UU Narkotika dan peraturan-peraturan lain di luar UU Narkotika, pecandu narkotika mendapatkan rehabilitasi dengan dua jalur, yaitu secara voluntary (wajib lapor) dan secara compulsory (selama proses peradilan, vonis putusan hakim, dan restorative justice). Kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam pembaharuan hukum pidana patut memperhatikan: pengutamaan rehabilitasi melalui restorative justice, serta pengakomodiran seluruh peraturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika ke dalam UU Narkotika. Kajian ini juga didasarkan pada studi komparasi dengan membandingkan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di negara Portugis dan Selandia Baru.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING BINARY OPTION DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI (ANALISIS STUDI PUTUSAN NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG) Adli, Muhammad Haidar; Rochaeti, Nur; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.44479

Abstract

Perkembangan teknologi mempermudah dunia keuangan digital, termasuk trading binary option yang merupakan jenis trading ilegal di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan banyak publik figur mempromosikannya, menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, pelaku dijerat dengan Pasal penyebaran berita bohong dan pencucian uang, namun korban tidak mendapat pengembalian kerugian, mengabaikan perlindungan hukum yang seharusnya diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Perlindungan bagi korban diatur secara tidak langsung dalam KUHP dan KUHAP, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kajian viktimologi menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban, menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Perlindungan dapat berupa restitusi, serta penggabungan tuntutan ganti kerugian dan gugatan perdata. Memahami konteks dan dampak tindak pidana serta memberikan perlindungan memadai mencerminkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bagi masyarakat.
Co-Authors Adli, Muhammad Haidar Aista Wisnu Putra Akbar, Zulfiandi Putranda Aldo Mustika Aji Baihaqi, M Bilal Eko Soponyono Irawati Irawati Mhd Rio Pambudi Nabila, Daulika Sausan Zahra Nur Rochaeti Nur Rochaeti, Nur Pujiyono Pujiyono Purba, Pintar Marulam Purwoto Purwoto Sri Astuti, A.M. Endah Vitra Syanuar Alif Bintoro Wenny F Limbong*, Eko Soponyono, Umi Rozah, Wenny F Limbong*,