Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2004 dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Agatha Jumiati; Waluyo S Pradoto; Hanindito B R
Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2021)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.362 KB) | DOI: 10.57251/mabdimas.v1i2.195

Abstract

In a work environment or company where disputes are unavoidable. Disputes that occur within the company are known as labor disputes or industrial relations disputes. A labor dispute is a conflict between an employer or an association of employers and a labor union or a combination of labor unions in connection with the absence of a conflicting understanding of the working relationship, working conditions and/or labor conditions. Law Number 2 of 2004 has provided stipulations on measures that can be taken to resolve industrial relations disputes through bipartite negotiations, mediation, conciliation, arbitration and through proceedings at the Industrial Relations Court.
OPTIMALISASI PROGRAM KELURAHAN BERSINAR DALAM PELAKSANAAN P4GN DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023 Caroline Fabia Gunawan; Laila Oktaviana; Nur Zhafira Ramadhani; Febryan Surya Aji Kusuma; Agatha Jumiati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7311

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius yang mengancam ketahanan sosial serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai bentuk implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan Program Kelurahan Bersinar (Kelurahan Bersih Narkoba). Program ini merupakan strategi preventif berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar sebagai bentuk implementasi P4GN di Kota Surakarta; (2) mengkaji peran Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dalam optimalisasi program; serta (3) mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar telah mencerminkan upaya preventif melalui pemberdayaan masyarakat, penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkotika, serta kerja sama antarinstansi. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta memiliki peran strategis melalui fungsi koordinasi, pembinaan, dan edukasi masyarakat mengenai bahaya narkotika. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta perkembangan modus peredaran narkotika yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan partisipasi masyarakat guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar dalam mendukung kebijakan P4GN di Kota Surakarta.
PERDAGANGAN KARBON SEBAGAI INSTRUMEN ADVOKASI KEADILAN SOSIAL: TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Alya Maya Khonsa Rahayu; Agatha Jumiati; Zepiko Ferera
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i2.8491

Abstract

Climate change has encouraged the development of various legal and economic instruments to reduce greenhouse gas emissions, one of which is carbon trading. Although carbon trading has evolved as a market-based mechanism within the international climate regime, limited legal scholarship has examined its economic value for local communities and its relationship with social justice and sustainable development. This study aims to analyze the legal and economic position of carbon trading, examine the conceptual distinction between carbon trading, carbon tax, and excise duties within the Indonesian legal system, and evaluate the implications of carbon trading for improving the welfare of local communities from the perspective of social justice. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant scientific literature. The findings indicate that carbon trading functions as a market-based legal instrument that promotes greenhouse gas emission reductions through economic incentives while simultaneously creating economic opportunities for local communities through conservation financing, community-based forest management, and green economic development. The study further finds that carbon tax differs fundamentally from excise duties in both legal concept and regulatory objectives, and therefore the two instruments cannot be equated within the Indonesian taxation system. Accordingly, the successful implementation of carbon trading requires integrated policies that ensure legal certainty, protect the rights of local communities, promote equitable distribution of economic benefits, and support the achievement of sustainable development goals.Keywords: carbon trading; local communities; economic value; social justice; sustainable development