Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Minfo Polgan (JMP) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Yuspika Yuliana Purba
Universitas Simalungun
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Protection and Limitation of Human Rights in Criminal Law Yuspika Yuliana Purba
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.676

Abstract

Currently, it is important to maintain a balance between the protection of human rights and the enforcement of criminal law. Human rights are basic rights inherent to every individual and are protected by law. On the other hand, criminal law aims to maintain social order, prevent criminal acts, and punish lawbreakers. This research aims to analyse and examine the protection and limitations applied in the context of human rights in criminal law. This research is qualitative in nature. The techniques used to obtain information involve careful observation and meticulous recording, followed by analytical procedures such as data reduction, visualisation, and conclusion. The protection and limitation of human rights in criminal law is essential to maintain a balance between individual freedom and the interests of society. Principles such as legality, equality, prohibition of cruel treatment, and the principle of non-retroactivity, as well as mechanisms such as independent courts, habeas corpus, and protection of the rights of suspects and defendants, play an important role in protecting human rights in criminal law. Limitations are also applied to maintain public safety, public interest, and protect the rights of others.
PENYULUHAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS SIMALUGUN Johan Alfred Sarades Silalahi; Kristianto Kristianto; Desmi Triyanti Purba; Yuspika Yuliana Purba; Vitryani Tarigan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/qd8scf37

Abstract

Keabsahan perjanjian sama - sama sepakat dan adanya kesepakatan antar para pihak.Perjanjian jual beli harus memenuhi Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kekuatan mengikat transaksi jual beli menurut KUH Perdata dan UU ITE keterkaitan dengan perjanjian yang sah dari kekuatan mengikat transaksi jual beli antara para pihak dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Serta Perbandingan perbuatan hukum akibat terjadi perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan UU ITE memiliki kesamaan jika terjadinya perbuatan hukum maka dari diajukan gugatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Pasal 39 UU ITE dan perbedaanya mengenai ganti rugi di pasal 1234 KUH Perdata dan tuntutan di Pasal 45A UU Nomor 19 tahun 2016
Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Johan Alfred Sarades Silalahi; Yuspika Yuliana Purba; Muhammad Fadly Nasution
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 1 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i1.14810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Dalam era digital yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan data pribadi oleh berbagai platform elektronik, pelanggaran terhadap hak privasi individu semakin marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap 20 artikel ilmiah yang dipilih dari 30 publikasi awal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur sanksi pidana, masih terdapat kelemahan normatif, seperti ketidakjelasan unsur-unsur delik, disharmoni antarperaturan, serta minimnya efektivitas penegakan hukum. Kajian ini didukung oleh teori hukum pidana klasik dan modern serta diperkuat oleh studi kasus kebocoran data BPJS dan IndiHome sebagai ilustrasi konkret lemahnya implementasi hukum pidana dalam praktik. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap ketentuan pidana dalam UU PDP, harmonisasi dengan undang-undang terkait, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi pemilik data pribadi di Indonesia.
Penafsiran Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dalam Konteks Ekonomi Digital Yuspika Yuliana Purba
Jurnal Minfo Polgan Vol. 15 No. 1 (2026): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v15i1.15899

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat sekaligus memunculkan berbagai modus baru tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penerapan norma hukum pidana klasik, khususnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada awalnya dirumuskan dalam konteks interaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Pasal 378 KUHP dalam konteks ekonomi digital serta menilai relevansinya dalam menghadapi praktik penipuan digital yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada teori penafsiran hukum dan perlindungan kepentingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 378 KUHP pada dasarnya masih relevan untuk menjerat tindak pidana penipuan digital sepanjang dilakukan penafsiran yang bersifat sistematis dan teleologis. Studi kasus seperti First Travel, Binomo, dan Robot Trading Fahrenheit membuktikan bahwa unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dapat diwujudkan melalui media digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada inkonsistensi penafsiran dan penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka penafsiran dan sinkronisasi regulasi guna meningkatkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum pidana di era ekonomi digital.
Co-Authors Desmi Triyanti Purba Johan Alfred Sarades Silalahi Kristianto Kristianto Muhammad Fadly Nasution Vitryani Tarigan