Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities
Abdul Latif Mahfuz
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Enforcement of Criminal Laws Against Coal Mining Without a Permit in the Muara Enim Police Area Purnomo; Saipuddin Zahri; Abdul Latif Mahfuz
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.660

Abstract

The development of mining activities without permits has also led to an increase in the trade of mining products on the black market, where natural resources are exploited illegally and mining products are distributed and sold illegally to avoid government taxes, which has reached a very worrying stage. This research method uses empirical juridical. Next, the topic of discussion was the enforcement of criminal law against coal mining without a permit in the Muara Enim police area. As a result, law enforcement carried out in the Muara Enim Police area against unlicensed miners has been carried out but has not been optimal, because there are no comprehensive regulations.
Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017) Muhammad Pasya Rahmatullah; Ruben Achmad; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso Tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017). Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   Meskipun otopsi menyeluruh adalah prosedur yang sangat penting dalam kasus kematian tidak wajar dan seharusnya tidak boleh dihindari tanpa alasan yang lebih kuat, karena tantangan dan sensitivitas yang dihadapi dalam kasus Mirna menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang antara kepentingan hukum dan sensitivitas budaya atau sosial. Ini mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum pidana yang melibatkan aspek forensik dan hak-hak individu. Belum lagi hal ini di dukung oleh proses kematian Mirna yang diindikasikan terkena racun sianida, tentu sudah seharusnya dilakukan otopsi tidak hanya visum saja. Seharusnya dalam kasus ini pihak keluarga tidak menghalangi dilakukannya otopsi secara menyeluruh, untuk mengetahui penyebab kematian yang lebih komprehensif, bukan hanya bagian tertentu saja, dimana hasilnya tentu masih bisa diperdebatkan. Pendekatan sosiologis dalam menganalisis vonis Jessica Kumala Wongso membantu memahami bagaimana keadilan diterima dan dipersepsikan dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini melibatkan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial membentuk pandangan terhadap keputusan hukum, serta bagaimana status sosial dan media mempengaruhi persepsi publik. Dengan melihat semua faktor ini secara bersamaan, tinjauan sosiologi memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak dari kasus ini pada individu dan komunitas yang terlibat. Media dan opini publik sangat berperan besar dalam mempengaruhi keputusan hakim sebagaimana di ketahui di awal putusan media dan publik menggiring opini Jesicalah pelakunya dengan berbagai alasan yang sifatnya subjektif. Namun setelah beberapa tahun Jesica dihukum dan munculnya film dokumenter tentang Jesica, pola pikir publik jadi berubah dan menginginkan Jesica bebas dan menginginkan peninjauan kembali.
Penyalahgunaan Wewenang dalam Program PTSL: Studi Normatif atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tipikor Palembang Tahun 2024 Linda; Saipuddin Zahri; Abdul Latif Mahfuz
Intelektualita Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v14i2.31490

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg pada Pengadilan Tipikor Palembang terkait penyalahgunaan Program PTSL di Kota Pagaralam oleh pejabat pertanahan yang didakwa alternatif Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 serta subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU 31/1999 jo UU 20/2001, KUHP, serta salinan putusan pengadilan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumentasi resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran sistematis terhadap norma dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor karena terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan, sementara unsur Pasal 2 tidak terbukti, dengan pertimbangan yang sejalan dengan asas pembuktian Pasal 183 KUHAP dan prinsip due process of law. Namun, vonis yang dijatuhkan dinilai relatif ringan sehingga kurang mencerminkan karakteristik korupsi sebagai extra ordinary crime dan berpotensi menurunkan efek jera serta melemahkan legitimasi peradilan. Putusan ini di satu sisi memperkuat kepastian hukum melalui pembedaan yang tegas antara penerapan Pasal 2 dan Pasal 3, tetapi di sisi lain mengindikasikan perlunya arah pembaruan hukum pidana korupsi yang mencakup reformulasi pemidanaan yang lebih tegas, konsistensi penerapan norma, penguatan mekanisme perhitungan kerugian negara yang transparan, serta integrasi hukum administrasi dan pidana guna mewujudkan keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.
Co-Authors Linda Muhammad Pasya Rahmatullah Purnomo Ruben Achmad Saipuddin Zahri