Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan NEGREI: Academic Journal of Law and Governance
Putri Kemalasari
Universitas Teuku Umar
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM PENINGKATAN NILAI EKONOMI DAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA KUE TRADISIONAL ACEH Dara Quthni Effida Effida; Nila Trisna; Putri Kemalasari; Adella Yuana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.13232

Abstract

Sertifikat halal ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Thaun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengatur tujuan sertifikat halal salah satunya ialah untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Kue tradisional Aceh kue karah merupakan salah satu produk khas dan unggulan di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sebagai home industry yang menjadi salah satu penghasilan utama masyarakat di daerah tersebut. Peran sertifikat halal menjadi penting bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha dan menunjang keberlanjutan usaha. Namun masih banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki sertiifkat halal dalam menjalankan usahanya sehingga tujuan ini tidak sampai dirasakan pelaku usaha. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan peran sertifikat halal dalam meningkatkan nilai tambah pelaku usaha dan keberlanjutan usaha kue tradisional Aceh dan tantangan dalam penerapan peran tersebut di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yurudis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pelaksanaan peran sertifikat untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal belum terlaksana secara optimal karena masih banyak pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pegetahuan tentang sertifikat halal. Tantangan dalam penerapan peran sertifikat halal ialah belum semua pelaku usaha memiliki sertifikat halal, walaupun terdapat beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun pada kemasan produk tidak mencantumkan label halal. Label halal menjadi salah satu jembatan komunkasi guna meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah. Pentingnya peran sertifikat halal bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menambah nilai ekonomi pada usahanya. Penerapan sertifikat halal secara maksimal dan pencantuman label halal pada kemasan produk akan berpengaruh atas tercapainya tujuan tersebut.
THE LEGAL POLITICS OF MINING MANAGEMENT IN ACEH AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 3 OF 2020 ON MINERAL AND COAL MINING Putri Kemalasari; Eza Aulia; M. Nahyan Zulfikar; Ilka Sandela
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. The enactment of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining has had an impact on Aceh as a special autonomous region in the management of mining activities. The ratification of this law is considered to be in conflict with Law Number 11 of 2006 on the Governance of Aceh and Government Regulation Number 3 of 2015 concerning National Government Authority in Aceh. Aceh’s special status in the mining sector includes the authority to issue Mining Business Licenses. In response to this issue, the Aceh Government, through letter Number 543/11240, affirmed its stance on maintaining Aceh's special authority in managing mineral and coal mining. Subsequently, the Ministry of Home Affairs issued Letter Number 118/4773/OTDA, reaffirming that the Central Government retains authority to determine Norms, Standards, Procedures, and Criteria (NSPK) related to mining affairs, human resource development supervision, and foreign investment (PMA) matters.This study employs a normative legal research method with a statutory approach. The aim of the study is to examine the legal politics of mining management in Aceh following the enactment of Law Number 3 of 2020, particularly in the context of its special autonomy. The study further seeks to analyze and describe the harmonization of both legal frameworks in determining the special authority of Aceh in mining management. The research findings show that, normatively, the provisions of Law Number 3 of 2020 also apply to the regions of Yogyakarta, DKI Jakarta, Aceh, West Papua, and Papua, insofar as no specific law regulates otherwise for these regions. With the enforcement of this law, Aceh's authority in the mining sector, as previously granted under Law Number 11 of 2006, has been reduced. Based on an Instruction from the Governor of Aceh, mining management in Aceh continues to operate as usual. This is supported by an Instruction from the Ministry of Home Affairs, which confirms that Aceh may disregard provisions of the new law if there are existing regulations specifically governing mineral and coal mining in the region.
Co-Authors Adella Yuana Dara Quthni Effida Effida Eza Aulia Ilka Sandela M. Nahyan Zulfikar Nila Trisna