Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ASAS PENGAYOMAN DALAM SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI KABUPATEN ACEH BARAT Adella Yuana; Ilka Sandela; Nila Trisna
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.13738

Abstract

Aceh Qanun No. 8/2016 on Halal Product Guarantee System is based on the principle of protection. The principle of protection is a function of the Government of Aceh to protect the lives of all people, not only Muslims, but all other religious communities. In this case, the Government of Aceh tries to provide a guarantee of legal certainty for products consumed by the community. Based on the data found, there are 94 MSMEs in West Aceh Regency, but only 30 MSMEs have halal certificates. Based on this, there are two problems, namely the implementation of the principle of protection in the halal product guarantee system and how the form of Local Government supervision of the halal product guarantee system in West Aceh Regency. The research method used is empirical juridical which produces descriptive data regarding the Principle of Protection in the Halal Product Guarantee System in West Aceh Regency. The result of the research found that the implementation of the principle of penayoman by the Government of Aceh to provide legal certainty guarantees for products consumed by the public has not been maximized. This can be seen from the number of Micro, Small and Medium Enterprises that do not have halal certificates that are still many. The application of the principle of protection that has not been maximised is also influenced by the supervision system that has not been maximised either. Supervision involves several institutions in the West Aceh District Government such as the Ministry of Religion and the Health Office. The main obstacle that occurs is the lack of funds allocated for this limited supervision so the supervision of halal products for Micro, Small and Medium Enterprises in West Aceh is not optimal
Penyuluhan Literasi Keuangan dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Petani di Desa Pegasing Aceh Tengah Hafizhah Risnafitri; Adella Yuana
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jpma.v2i3.876

Abstract

Tingkat kesejahteraan petani masih rendah, terlihat dari rendahnya pendapatan dan ketidakpastian pendapatan yang diperoleh petani. Permasalahan keuangan timbul akibat dari tidak terencananya keuangan dengan baik. Tujuan kegiatan pengabdian ini memberikan penyuluhan terkait literasi keuangan pada para petani yang berada di Desa Pegasing Aceh Tengah. Metode pengabdian yaitu ceramah dan tanya jawab. Hasil kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani terkait literasi keuangan yang akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani.
PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM PENINGKATAN NILAI EKONOMI DAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA KUE TRADISIONAL ACEH Dara Quthni Effida Effida; Nila Trisna; Putri Kemalasari; Adella Yuana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.13232

Abstract

Sertifikat halal ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Thaun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengatur tujuan sertifikat halal salah satunya ialah untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Kue tradisional Aceh kue karah merupakan salah satu produk khas dan unggulan di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sebagai home industry yang menjadi salah satu penghasilan utama masyarakat di daerah tersebut. Peran sertifikat halal menjadi penting bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha dan menunjang keberlanjutan usaha. Namun masih banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki sertiifkat halal dalam menjalankan usahanya sehingga tujuan ini tidak sampai dirasakan pelaku usaha. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan peran sertifikat halal dalam meningkatkan nilai tambah pelaku usaha dan keberlanjutan usaha kue tradisional Aceh dan tantangan dalam penerapan peran tersebut di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yurudis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pelaksanaan peran sertifikat untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal belum terlaksana secara optimal karena masih banyak pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pegetahuan tentang sertifikat halal. Tantangan dalam penerapan peran sertifikat halal ialah belum semua pelaku usaha memiliki sertifikat halal, walaupun terdapat beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun pada kemasan produk tidak mencantumkan label halal. Label halal menjadi salah satu jembatan komunkasi guna meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah. Pentingnya peran sertifikat halal bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menambah nilai ekonomi pada usahanya. Penerapan sertifikat halal secara maksimal dan pencantuman label halal pada kemasan produk akan berpengaruh atas tercapainya tujuan tersebut.
Financial Risk Mitigation for Gayo Coffee Processors : Interventions in Financial Management and Business Legal Hafizhah Risnafitri; Adella Yuana; Noer Octaviana Maliza; Rahma Aliya; Murlida Murlida; Dara Angreka Soufyan
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 7 No. 1 (2026): February
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v7i1.18338

Abstract

This community service program aims to mitigate financial risks faced by Gayo Arabica coffee processors through interventions in financial management capacity building and the strengthening of business legality. The program was implemented using a three-stage approach consisting of socialization, hands-on assistance and practical training, and evaluation. A total of ten members of the partner group participated in the program, with activities focused on identifying operational costs, preparing simple financial statements, and drafting basic sales and purchase contracts. Data were analyzed using a mixed-methods approach, integrating quantitative and qualitative techniques to evaluate the program’s effectiveness. The results, evaluated through pre- and post-test assessments, indicate a significant increase in participants’ capacity. In the financial aspect, a paradigm shift was observed from a lack of cost awareness to improved cost consciousness, with 100% of participants demonstrating an understanding of the importance of financial record-keeping. In terms of business legality, all partners (100%), exceeding the initial target of 60%, were able to draft simple written sales contracts. Overall, the program effectively reduced financial risks by strengthening partners’ bargaining power, providing greater income certainty, and enhancing business professionalism through the application of structured financial management practices and formal legal contracts.