Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Impact of Globalization of Technology on Treatment and Care Systems For People with Mental Disorders Sri Budi Raharjo; Burham Pranawa; Nanik Sutarni; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.338

Abstract

Globalization is a traditional process of exchanging world paradigms for the work, understanding and aspects of local wisdom of a nation which encourages the emergence of a situation of mutual dependence (interdependence) for technological, economic, health, social and cultural activities. Health globalization is closely related to economic and social globalization as a phenomenon to describe something that is complex or consists of various interrelated elements, such as for example in psychology which describes individual traits or characteristics that cannot be simplified. These changes have an impact on citizens in general and individuals, causing a complex influence on the incidence and causes of mental disorders in population development. In addition, the ways in which mental disorders are understood and shaped by ongoing global shifts. This problem is also possible with increasing industrialization and urbanization, access to western traditions to medical systems will become more common and sophisticated as a shift that can lead to changes in health technology. Internet access is a form of technological progress that cannot be avoided and will influence philosophical, ideological and political views of the world. The prevalence of mental disorders is closely related to social, economic and cultural conditions. If we consider all the previously mentioned changes in information technology, we can easily predict that the form and content of mental disorders, psychological treatments and psychotherapy as well as pharmacotherapy will undergo serious changes. Considering developments in the current era of globalization of modern technology and increasingly fierce competition in society, it is possible that people are not strong enough to live their lives so they can experience mental disorders and it needs to be underlined that mental illnesses can attack anyone.
The Impact of Globalization of Technology on Treatment and Care Systems For People with Mental Disorders Sri Budi Raharjo; Burham Pranawa; Nanik Sutarni; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.338

Abstract

Globalization is a traditional process of exchanging world paradigms for the work, understanding and aspects of local wisdom of a nation which encourages the emergence of a situation of mutual dependence (interdependence) for technological, economic, health, social and cultural activities. Health globalization is closely related to economic and social globalization as a phenomenon to describe something that is complex or consists of various interrelated elements, such as for example in psychology which describes individual traits or characteristics that cannot be simplified. These changes have an impact on citizens in general and individuals, causing a complex influence on the incidence and causes of mental disorders in population development. In addition, the ways in which mental disorders are understood and shaped by ongoing global shifts. This problem is also possible with increasing industrialization and urbanization, access to western traditions to medical systems will become more common and sophisticated as a shift that can lead to changes in health technology. Internet access is a form of technological progress that cannot be avoided and will influence philosophical, ideological and political views of the world. The prevalence of mental disorders is closely related to social, economic and cultural conditions. If we consider all the previously mentioned changes in information technology, we can easily predict that the form and content of mental disorders, psychological treatments and psychotherapy as well as pharmacotherapy will undergo serious changes. Considering developments in the current era of globalization of modern technology and increasingly fierce competition in society, it is possible that people are not strong enough to live their lives so they can experience mental disorders and it needs to be underlined that mental illnesses can attack anyone.
Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak dan Dispensasi Nikah di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Burham Pranawa; Nanik Sutarni; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/bppm.v1i1.13143

Abstract

Merebaknya fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari pandemi Covid-19 menjadikan inisiatif bagi kami untuk mengadakan penyuluhan hukum berkaitan dengan hal tersebut di masyarakat Desa Penggung. Metode penyuluhan ini dilakukan secara dialog interaktif tanya jawab yang didahului dengan adanya pemaparan materi dari narasumber dan kemudian sesi tanya jawab dari peserta. Dari dialog interaktif yang dilakukan diperoleh banyak pertanyaan dari warga dan warga sangat antusian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum serta dispensasi nikah yang saat ini sedang terjadi di sekitar mereka. Saran yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada : 1) Keberadaan perkumpulan masyarakat khususnya PKK diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pencerahan dan penyadaran hukum bagi kaum wanita. 2) Diperlukan peranan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah desa untuk menyuarakan pentingnya kerukunan dalam rumah tangga untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak. 3) Penggunaan media sarana desa secara masif sebagai sarana sosialisasi dan bentuk mengkomunikasikan informasi hukum kepada masyarakat khususnya mengenai perlindungan anak. 4) Diperlukan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Perkawinan secara intensif dan masif kepada masyarakat
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETIDAKNETRALAN APARATUR DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIDOWARNO, WONOSARI, KLATEN Suseno Suseno; Nanik Sutarni; Ananda Megha Wiedhar Saputri
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 5 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i5.2026.1231-1246

Abstract

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang bertujuan untuk memilih pemimpin desa secara langsung oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, netralitas aparatur desa menjadi unsur penting guna mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang jujur, adil, dan demokratis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaknetralan aparatur desa yang berpotensi memengaruhi objektivitas proses Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ketidaknetralan aparatur desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten serta untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap ketidaknetralan aparatur desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ketidaknetralan aparatur desa dalam Pemilihan Kepala Desa dapat berupa keberpihakan terhadap calon tertentu, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, memengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu, serta penggunaan jabatan dan pengaruh sosial untuk kepentingan politik praktis. Secara yuridis, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019. Ketidaknetralan aparatur desa juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas profesionalitas, asas kepentingan umum, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.