Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Equality Before The Law Equality Before The Law
Mariya Azis
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI WILAYAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.2178/PID.B/2016/PN.MKS) febrilia wulandini; Muhammad Fadli Asri; Mariya Azis
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.38 KB)

Abstract

. Artikel penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri kota makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis, yang menjadikan undang-undang dan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan sebagai sumber utama. Kehidupan masyarakat Indonesia terus maju dan berkembang sehingga kebutuhan hidup menjadi semakin beragam, salah satunya adalah kebutuhan akan adanya aliran tenaga listrik. Adanya penelitiaan ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum materil dan formil terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran kegiatan jasa penunjang tenaga listrik di wilayah kota Makassar Perkara Nomor 2178/Pid.B/2016/PN.MKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada kecenderungan mayarakat mengatasinya dangan cara-cara yang menyimpang, baik karena motifasi ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran hukum dan moral, dampaknya sangat dirasakan pada masyarakat yang kurang pemahaman akan teknologi yang ada pada masa kini, misalkan banyaknya berkembang alat-alat dalam bidang kelistrikan, seperti halnya kasus yang akan penulis kaji di dalam penelitian ini.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) Moh Ery Kusmiadi; Aldilla Yulia Wiellys Sutikno; Mariya Azis
Equality Before The Law Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.015 KB)

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah dan faktor-faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah di Kabupaten BimaHasil Penelitian: Prosedur pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima masih belum optimal dikarenakan sumber daya aparatur dan kesadaran hukum masyarakat serta tingkat ekonominya, dan adapun faktor yang menghambat proses pendaftaran hak pakai atas tanah adalah substansi hukum atau aturan-aturan terkait hak pakai, struktur hukum atau penegak hukum terhadap hak pakai, budaya hukum masyarakat dan aparatur pertanahan ataupun kesadaran hukum masayarakat. Rekomendasi penelitian; Perlu peningkatan sumber daya manusia dari kantor pertanahan kabupaten Bima dalam proses pendaftaran hak pakai atas tanah, Memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat tentang peraturan dan ketentuan mengenai pendaftaran hak pakai atas tanah di kabupaten Bima dan Peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Tahun 2021-2023) Destika Simanjuntak; muhamad Hasan Rumlus; Mariya Azis; Aldila y.w Sutikno; Moh. Ery Kusmiadi
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1165

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Empiris, deskriptif. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen, wawancara, dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan teori konsep dan perspektif sarjana hukum terkemuka. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan roda dua sangat memberikan dampak yang besar bagi Masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih sebagai bahan evaluasi dari pihak kepolisian resort Kabupaten Sorong. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Sorong ialah, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pengawasan dari pihak kepolisian.
The Role of the Regional Tax and Retribution Management Agency in Controlling Tax Avoidance in Land Sale Transactions in Sorong Regency Sri Juliana Syam; Aldilla Yulia Wiellys Sutikno; Mariya Azis; Adi Randi M. Rajab
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the role of the Regional Tax and Retribution Management Agency in controlling tax avoidance in land sale and purchase transactions, especially related to Land and Building Acquisition Fees in Sorong Regency. This study uses a socio-legal research and legislation approach (Statute Approach) by analyzing and understanding the hierarchy of legislation and how the law operates in real life, not only from a normative perspective but also empirically. This study shows that BP2RD has an important responsibility in ensuring taxpayer compliance through field verification before the issuance of the BPHTB sheet letter. However, in reality, tax avoidance still occurs due to lack of supervision from BP2RD. The results of this study are expected to provide insight for local governments in improving supervision and enforcement of regulations related to BPHTB in order to maximize state cash receipts from the tax sector.
Analysis of the Legal Status of Children Born from Unregistered (Siri) Marriages under Law Number 16 of 2019 concerning Marriage at the Sorong Religious Court Maria Juliana; Mariya Azis; Moh. Ery Kusmiadi
Equality Before The Law Vol 6 No 2 (2026): Equality Before The Law
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/ebl.v6i2.6090

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the legal status of children born from unregistered (siri) marriages under the framework of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and its judicial implementation at the Sorong Religious Court. Using an empirical legal research method with a socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews with judges, registrars, and advocates at the Sorong Religious Court, as well as document analysis of case files concerning applications for marriage ratification (isbat nikah). The results show that, according to the judges of the Sorong Religious Court, the regulation of the legal status of children from siri marriages already has an adequate legal basis through Law Number 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, the Child Protection Law, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. In practice, children from siri marriages can still obtain legal certainty of status through the mechanism of marriage ratification followed by a determination of the child's parentage. However, the interview results indicate that the main obstacles do not lie in the juridical aspect, but rather in the low level of public knowledge regarding legal procedures, the strong cultural influence that still regards siri marriage as a normal practice, limited public access to judicial services in island regions, and economic factors that cause communities to delay marriage registration. Pregnancy outside of marriage and early-age marriage are also factors that encourage the occurrence of siri marriages and affect the fulfillment of children's civil rights. Legal protection for children from siri marriages is, in principle, already available through the applicable legal mechanisms; however, its effectiveness remains influenced by social, cultural, and economic factors, as well as low public legal awareness. Therefore, enhanced legal outreach, easier access to judicial services, and education on the importance of marriage registration are needed to ensure optimal protection of children's rights.
Co-Authors Adi Randi M. Rajab Aldila y.w Sutikno Aldilla Yulia Wiellys Sutikno Destika Simanjuntak febrilia wulandini Maria Juliana Moh Ery Kusmiadi Moh. Ery Kusmiadi Muhamad Hasan Rumlus Muhammad Fadli Asri Sri Juliana Syam