Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Depan Gerbang 1 Universitas Negeri Medan Fadillah Melani Putri; Egrin Manurung; Ray Dinho Simatupang; Julia Ivanna
JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 3 No 1 (2023): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PKL memainkan peran yang sangat penting di perkotaan dengan menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan aspek lainnya. Tujuan di tulisnya artikel ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima di depan gerbang 1 Universitas Negeri Medan. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti pada riset ini merupakan deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus yaitu untuk menganalisa dan memberikan deskripsi terkait fenomena dan objek riset. Landasan legalistik yang relevan terhadap penataan serta penertiban dari pedagang kaki lima pada kasus di seberang gerbang utama Universitas Negeri Medan adalah peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan Universitas Negeri Medan berada di wilayah Deli Serdang sehingga di bawah naungan bupati Deli Serdang. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan regulasi untuk sekiranya dapat dijadikan pedoman sekaligus diindahkan oleh para pedagang kaki lima dan juga bagi para aparatur yang ditugaskan untuk melakukan penertiban tempat.
Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Denai Kabupaten Kota Medan: Studi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mandala Kecamatan Medan Denai Berliana Grace Devali Sianturi; Riska Marpaung; Nur Woda Yani; Ray Dinho Simatupang; Julia Ivanna.
JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol 3 No 1 (2023): JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayananmerupakantugasutamabagiaparatur negara sebagaiabdi negara dan abdimasyarakatdalampembukaanUndang-Undang Dasar 1945 alineaKeempat, yang meliputiempataspekpelayananpokokaparaturterhadapmasyarakat yang berbunyi :Melindungisegenapbangsa dan seluruhtumpahdarah Indonesia memajukankesejahteraanumum dan mencerdaskankehidupanbangsa. Rendahnyakinerjapelayananakanmembanguncitraburuk pada Puskesmas, dimanapasien yang merasatidakpuasakanmenceritakankepadarekan-rekannya. Begitu juga sebaliknya, semakintinggikinerjapelayanan yang diberikanakanmenjadinilai plus bagiPuskesmas, dalamhalinipasienakanmerasapuasterhadappelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. PenelitianinibertujuanuntukmengetahuiDenganmenggunakanmetodepenelitiankualitatif
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IKAN PORA-PORA DI SAMOSIR YANG TERANCAM PUNAH Paiman Eliaezer Nadeak; Ray Dinho Simatupang; Yohanes Purba; Rahmat Fitrah; Reh Bungana Br PA; Parlaungan Gabriel Siahaan
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 4 No. 1 (2022): Juli: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sinov.v4i1.716

Abstract

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003, Kabupaten Samosir terbentuk diPropinsi Sumatera Utara yang berada di jajaran Bukit Barisan dan terletak pada garis 2°24 - 2°48 Lintang Utara dan 98°30’ - 99°01’serta berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun di sebelah Utara, Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan di sebelah Timur, Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat di sebelah Selatan, serta Kabupaten Toba Samosir di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Samosir adalah 2.069,05 Km2 yang terdiri dari luas daratan 1.444,25 Km2 dan perairan Danau Toba seluas 624,80 Km2 serta terletak dijajaran pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Samosir terdiri 9 (sembilan) Kecamatan, 6 kelurahan dan 111 desa. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hukum yang resposif diperlukan, aturan yang tidak tumpang tindih, koheren, dan konsistensi menjadisalah satu cara untuk memperbaiki kawasan Danau Toba dari jalur regulasinya. Pembentukan hukum yang memasukan nilai-nilai kearifan masyarakat merupakan perwujudan dari hukum yang responsive dan progresif untuk membentuk aturan yang memiliki nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum juga diperlukan bagi setiap tindakan masyarakat atau oknum tertentu yang melakukan pencemaran lingkungan agar menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan tindakan pencemaran.