Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Tiyas Asri Putri
Universitas Tarumanagara
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Juridical Analysis of Debt Settlement Through Bankruptcy (Study of Decision 24/Pdt.Sus-Bankrupt/2019/PN Niaga Sby) Tiyas Asri Putri; Gusnardi Lie; Moody Rizqy Syailendra Putra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.517

Abstract

Every bankruptcy has legal consequences for both the debtor and the creditor, one of which is the ability to represent the bankrupt debtor in property law matters. As a result, the authority of the debtor is very limited. Therefore, the debtor remains liable for outstanding debts in the event of bankruptcy, and the creditor must use all reasonable efforts to collect outstanding debts. Regarding debt settlement through bankruptcy (Decision of the Surabaya District Court Case PT. Sinar Pembangunan Abadi) to find out the basis for the considerations of the Panel of Judges in case number: 24/Pdt.Sus-Pailit/2019. This case was originally with the bankruptcy respondent having debts to the bankruptcy applicants that were due and could be collected for severance/compensation payments. This study uses the method of literature review. This type of research data is secondary data. The normative approach to analyzing juridical legal analysis is to resolve issues related to debt settlement difficulties in the consideration that the Commercial Court at the Surabaya District Court has stated that it is proven that it has not fulfilled the legal or debt obligations mentioned above, then the legal consequences (legal consequences) of the bankruptcy respondent can be declared negligent law (ingebreke stelling) can be declared negligent or default on their obligations (counter-performance) in accordance with the provisions of Article 1238 of the Civil Code.
URGENSI PENGESAHAN RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI,SOSIOLOGI,DAN ANTROPOLOGI Satria Hadi Wibowo; Rolin Yahuli; Rose Benedict Angel; Tiyas Asri Putri; Devina Melosia Mangiwa
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2314-2322

Abstract

Hukum Adat mengambil andil yang cukup penting dalam pembentukan suatu perundangan di Republik ini,sebaliknya pemerintah pun harus hadir dalam memberikan suatu bentuk rasa tanggung jawab untuk melindungi masyarakat hukum adat.Perlindungan,pengakuan dan pemenuhan hak terhadap masyarakat hukum adat berhubungan erat dengan substansi hak asasi manusia yang tertuang dalam UndangUndang Dasar 1945.Hak-hak masyarakat adat perlu dilindungi demi menjaga agar tidak terjadi suatu konflik yang berkepanjangan yang dilatar belakangi oleh berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat adat seperti contohnya konflik mengenai hak ulayat tanah adat,dan konflik antar perseroan dan badan pemerintah dengan masyarakat adat yang sering kali menyusahkan banyak pihak.Di Indonesia sendiri Hukum adat adalah suatu aturan tidak tertulis yang diakui keberadaannya oleh negara,Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi mendesak dikarenakan perlu adanya suatu peraturan yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi masyarakat adat dan tidak hanya itu namun menjamin juga hak-hak konstitusi dari masyarakat adat tersebut.Tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca agar dapat mengetahui apa yang menjadi urgensi dari RUU Masyarakat Adat dilihat dari beberapa aspek seperti antropologi,sosiologi dan psikologi.Serta bagaimana RUU ini dilihat dari kacamata perundangan nasional,dan apa yang menjadi cita-cita dari pembentukan RUU tersebut.
PENERAPAN SISTEM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN DI INDONESIA Delvina Koniardy; Tiyas Asri Putri; Rasji
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.347

Abstract

Pada sektor ekonomi, terdapat banyak hubungan bisnis yang terjadi antara para pihak yang berkepentingan. Suatu kesepakatan dalam hubungan bisnis akan dituangkan di dalam perjanjian. Perjanjian yang timbul bagi kedua belah pihak sehingga perjanjian dibuat untuk memberikan kejelasan hukum bagi para pihak perjanjian hubungan kerja yang terbentuk tanpa menandatangani perjanjian kerja atau dikenal dengan perjanjian kerja lisan dalam pernyataan persetujuan ini diketahui kedua belah pihak dan sebaiknya disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hukum dari perjanjian kerja lisan dan sejauh mana perlindungan hukum karyawan ketika perjanjian kerja lisan menjadi dasar hubungan kerja mereka.
Co-Authors Delvina Koniardy Devina Melosia Mangiwa Gusnardi Lie Moody Rizqy Syailendra Putra Rasji Rolin Yahuli Rose Benedict Angel Satria Hadi Wibowo