Articles
<![CDATA[Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT ]]>
<![CDATA[Muhammad Luthfi Radian]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v4i1.2310
<![CDATA[The growing of importance meaning of the land to human life today may causes increase of the potential for conflicts or land disputes, to prevent or at least to reduce the potential for conflict or dispute are required legal and orderly system of land administration. Therefore is required to transfer land rights to be registered must be proven by deed of PPAT. As authentic documents PPAT deed must meet procedures for making the deed of PPAT as determined by the laws and other rules. Making the deed that is incompatible with how making PPAT deed may pose a risk to the certainty of land rights arising or recorded on the basis of such deed. Based on this background the authors give the title of this thesis, The Legal Consequences of Making the Deed of Sale and Purchase of Land That is Incompatible With PPAT Deed Making Procedures. The aim of this study is to determine the forms, causes and legal consequences of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with the procedure making the deed of PPAT. The method of juridical approach used is empirical research with prescriptive specifications and data sources used are primary and secondary data. Collecting data is done by doing library research and field study and then after the data were analyzed conclusion is by using the method of inductive thinking. Based on this research found that, the legal effect of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with procedures for making the deed of PPAT is: PPAT can be dishonorably discharged, PPAT deed degraded the strength of proof becomes deed under hand and third parties may utilize it to its interests.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Terhadap Aktivitas Merekam Film Pada Bioskop Ditinjau Dari Kajian Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>;
<![CDATA[Muhammad Luthfi Radian]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jh.v4i2.2945
<![CDATA[Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI ialah sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi yang merupakan ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. penelitian hukum secara normatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Yang Mengalami Sengketa Merek Dagang ]]>
<![CDATA[Syifa Aulia Agustine]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4343
<![CDATA[The purpose of this research is to explain the procedure for registering intellectual property rights and to provide information about legal protection for business actors. The method used in this research is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The result of this research is that legal protection for business actors to protect their trademark rights can be obtained by following the trademark registration procedures according to the prevailing regulations. In the era of globalization and increasingly fierce business competition, trademarks have become an important asset for entrepreneurs to differentiate their products and services from others. The legal system in Indonesia has provided a comprehensive legal framework to protect the rights of entrepreneurs regarding trademarks. Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides a strong legal foundation for entrepreneurs to register, use, and maintain their trademark rights. Legal protection is fully obtained by business actors to avoid losses caused by trademark disputes. This legal protection for registered trademarks includes preventive and repressive measures that can be fully utilized by business actors.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2 ]]>
<![CDATA[Indri Yuliani]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4345
<![CDATA[The background to the writing of this thesis was a financing agreement with a Murabahah contract and a Wadiah contract entered into by PT. Madani National Capital, research that uses empirical methods to analyze legal reviews of defaults made by customers in PT financing agreements. Madani National Capital Unit Serangbaru 2. This research aims to gain a deeper understanding of cases of default that occur in sharia financing institutions. The research method used is an empirical method by collecting field data from respondents, observations, interviews who were directly involved in default and secondary data, namely books related to the discussion in this research. Discussion and analysis use qualitative analysis methods. The results of this research are that the factors that cause customers not to perform are economic factors such as a decline in the customer's financial condition, and there are also customers who deliberately do not want to fulfill their obligations. Efforts that can be made by PNM Mekaar Unit Serangbaru 2 are by means of Rescheduling, Restructuring, Reconditioning and joint responsibility.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe ]]>
<![CDATA[Dwi Nabila Yuliaputri]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4411
<![CDATA[Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masayarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Barang kadaluarsa atau barang yang telah melewati batas kelayakan nya tidak layak dikonsumsi namun dalam kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat bahwa aturan yang dibuat untuk melindungi konsumen belum juga terlaksana sebagaimana mestinya. Pelaku usaha didalam kegiatan usahanya dilarang menjual dan memperdagangkan barang yang telah melewati tanggal batas kelayakan produk tersebut atau sudah kadaluarsa tapi apabila kedua pihak telah sepakat atas tindakannya maka secara eksplisit dapat dikatakan bahwa konsumen itu tidak mendapat suatu perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.Konsumen tidak dapat menuntut produsen ataupun distributor terhadap produk yang dijualnya karena minimnya data dan informasi layanan pengaduan kepada produsen. Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Minuman Bervitamin Yang Tidak Bersesuaian Dengan Iklan ]]>
<![CDATA[Manuel Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4517
<![CDATA[Seiring kemajuan tekhnologi saat ini iklan menjadi salah satu sarana yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan maupun mempromosikan suatu produknya kepada konsumen. Dengan adanya iklan konsumen akan memperoleh suatu produk dengan mudah, tetapi tidak semua produk tersebut sesuai dengan iklan yang sering muncul di layar kaca televisi maupun radio dan bahkan internet. Hal ini tak jarang membuat para konsumen merasa dirugikan atas suatu informasi produk yang dinilai memberi kesan menyesatkan atau bahkan mengelabui karena ketidak sesuaian atas produk yang diterima. Sebenarnya sangat penting sekali mengenai informasi dari produk yang diberitakan sehingga dengan begitu konsumen bisa mengetahui mutu produk tersebut, agar terwujudnya keamanan dan jaminan kualitas produk yang diiklankan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan akses informasi tentang suatu barang dan/atau jasa serta menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dari para pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas suatu produk yang tidak bersesuaian dengan iklan dan juga membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan panduan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya kedudukan dari konsumen jika dibandingkan dengan pelaku usaha dilihat dari iklan produk yang ada. Untuk itu diharapkan menjadi pendobrak agar pelaku usaha lebih memperhatikan segala peraturan yang berlaku demi tercapainya rasa keadilan antara pelaku usaha dan konsumen.]]>
<![CDATA[BANK’S LEGAL LIABILITY FOR STANDARD CLAUSES IN APARTMENT OWNERSHIP CREDIT AGREEMENTS FOR UNBUILT APARTMENTS ]]>
<![CDATA[Tri Sufitri]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 11 No. 3 (2026): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The growing development of apartments through the pre-project selling scheme has expanded public access to home ownership through Apartment Ownership Credit. However, this scheme also gives rise to legal problems when a project remains unbuilt or fails to be completed, while consumers remain obliged to continue paying their instalments to the bank. This study aims to analyze the application of standard clauses in KPA agreements for apartment projects that have not yet been built, and to examine the legal liability of conventional banks for losses suffered by consumers. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings show that standard clauses have the potential to place consumers in an unbalanced position, as they shift construction risk onto consumers. Such a practice is inconsistent with the principle of contractual balance, the principle of good faith, and Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Banks remain responsible for applying the principles of prudence, transparency, and consumer protection in both the drafting and the implementation of credit agreements.]]>
<![CDATA[Pendampingan Islamic Entrepreneurship Jamaah Majelis Taklim al Barokah Melalui Kegiatan Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Kerajinan Bernilai Jual ]]>
<![CDATA[Listian Indriyani Achmad]]>;
<![CDATA[Nani Hartati]]>;
<![CDATA[Sarwo Edy]]>;
<![CDATA[Nenda Nenda]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pelita Pengabdian Vol. 1 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[DPPM Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jpp.v1i2.2491
<![CDATA[Kurangnya pendapatan yang memadai untuk menunjang kehidupan menyulitkan para ibu di lingkungan Majelis Taklim al Barokah Desa Mekarsari. Kurang adanya keinginan untuk berwirausaha juga menjadi salah satu faktor yang berperan. Salah satu usaha untuk memberi solusi bagi per masalahan ini selain dari menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan jamaah, juga dengan memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan nilai suatu barang, yang tadinya berupa limbah plastik, menjadi barang kreasi yang dapat bernilai guna. Sampah plastik bisa menjadi produk yang menarik pembeli. Karya kreasi dari sampah plastik memiliki nilai komersial yang menjanjikan. Pengolahan sampah plastik menjadi bermacam-macam kerajinan yang bernilai jual, diharapkan mampu menciptakan peluang usaha pada anggota majelis taklim. Demikian pula dengan pendekatan Islami, dalam arti sambil dilatih untuk berkreasi, jamaah pun diberikan masukan untuk peningkatan semangat wirausaha mereka. Diharapkan tercapai kesejahteraan spiritual dan ekonomi bagi masyarakat mitra kegiatan pengabdian ini. Kata Kunci: Islamic entrepreneurship; pengolahan sampah plastik The lack of adequate income to support life makes it difficult for mothers in the Majelis Taklimal Barokahl of Mekarsari Village. The lack of entrepreneurship is also a contributing factor. One of the efforts to provide a solution to this problem apart from cultivating an entrepreneurial spirit among the members, is also by providing training that can increase the value of an item, which was previously in the form of plastic waste, into a creation that can be of use value. Plastic waste can be a product that attracts buyers. Creative works of plastic waste have a promising commercial value. The processing of plastic waste into various handicrafts with sale value is expected to create business opportunities for members of the majelis taklim.. Likewise with the Islamic approach, in the sense that while being trained to be creative, the members are also given input to increase their entrepreneurial spirit. It is hoped that spiritual and economic well-being will be achieved for the partner community for this community service activity. Keywords: Islamic entrepreneurship; plastic waste management]]>
<![CDATA[Pelatihan Upcycle Limbah Kresek Plastik Menjadi Produk Bernilai Ekonomi Bagi Ibu-Ibu Majelis Taklim al Barokah ]]>
<![CDATA[Listian Achmad]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>;
<![CDATA[Yudianto Achmad]]>;
<![CDATA[Rini Setyowati]]>;
<![CDATA[Muhammad Cholid Abdurrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pelita Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2026): Januari 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[DPPM Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Volume sampah plastik kresek di lingkungan permukiman masih menjadi masalah serius. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Barokah di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, melalui pelatihan keterampilan upcycle. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan mengenai bahaya sampah plastik, diskusi interaktif, dan praktik langsung mengubah kresek menjadi produk kerajinan yang bernilai jual, seperti tas atau wadah serbaguna. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta akan isu sampah plastik dan terampilnya mereka dalam membuat produk kerajinan. Sebanyak 10 prototype produk berhasil dihasilkan. Kegiatan ini tidak hanya berpotensi mengurangi volume sampah di tingkat rumah tangga tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis keterampilan praktis efektif dalam menggalakkan gerakan mengurangi sampah plastik. Diperlukan pendampingan berkelanjutan untuk aspek pemasaran produk.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi ]]>
<![CDATA[Cinta Cantika Darminto Putri]]>;
<![CDATA[Wulan Windiarti]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Kampus Akademik Publiser ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3044
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi serta penerapan yang dapat dilakukan tenaga kerja perempuan untuk memperoleh hak-hak dasarnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh kajian jurnal mengenai PT Alpen Food Industry (AICE) Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki pengaturan hukum yang memadai dalam melindungi hak pekerja perempuan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan perusahaan, belum maksimalnya pengawasan ketenagakerjaan, serta kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak-hak yang dimilikinya. Pekerja perempuan dapat memperoleh perlindungan hukum melalui pemahaman terhadap hak-haknya, penyelesaian perselisihan secara bipartit, pendampingan serikat pekerja, pelaporan kepada pengawas ketenagakerjaan, dan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial.]]>
