Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT Muhammad Luthfi Radian; Wulan Windiarti
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.2310

The growing of importance meaning of the land to human life today may causes increase of the potential for conflicts or land disputes, to prevent or at least to reduce the potential for conflict or dispute are required legal and orderly system of land administration. Therefore is required to transfer land rights to be registered must be proven by deed of PPAT. As authentic documents PPAT deed must meet procedures for making the deed of PPAT as determined by the laws and other rules. Making the deed that is incompatible with how making PPAT deed may pose a risk to the certainty of land rights arising or recorded on the basis of such deed. Based on this background the authors give the title of this thesis, The Legal Consequences of Making the Deed of Sale and Purchase of Land That is Incompatible With PPAT Deed Making Procedures. The aim of this study is to determine the forms, causes and legal consequences of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with the procedure making the deed of PPAT. The method of juridical approach used is empirical research with prescriptive specifications and data sources used are primary and secondary data. Collecting data is done by doing library research and field study and then after the data were analyzed conclusion is by using the method of inductive thinking. Based on this research found that, the legal effect of making the deed of sale and purchase of land not in accordance with procedures for making the deed of PPAT is: PPAT can be dishonorably discharged, PPAT deed degraded the strength of proof becomes deed under hand and third parties may utilize it to its interests.

Kajian Yuridis Terhadap Aktivitas Merekam Film Pada Bioskop Ditinjau Dari Kajian Hukum Perdata Wulan Windiarti; Muhammad Luthfi Radian
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Pelita November 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i2.2945

Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat KI ialah sebuah hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilik hak cipta tersebut, oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual ini haruslah dilindungi yang merupakan ciptaan yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program-program komputer yang sangat berperan besar dalam memperkaya dan membentuk peradaban manusia dari abad ke abad atau dari jaman ke jaman. Pelanggaran terhadap hak cipta didasari oleh dua (2) hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang. Salah satu penyimpangan dari hak cipta ialah memperbanyak dan memberitahukan film-film melewati media jaringan atau internet dengan cara menstreaming atau mengunduh, dimana dengan mengunduh film secara gratis yang tidak memiliki izin dari sang pencipta karya hal ini sangat merugikan pemegang hak cipta. penelitian hukum secara normatif. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang merupakan penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma dan kaidah-kaidah sesuai dengan hukum positif terkait alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek di Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Yang Mengalami Sengketa Merek Dagang Syifa Aulia Agustine; Wulan Windiarti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4343

The purpose of this research is to explain the procedure for registering intellectual property rights and to provide information about legal protection for business actors. The method used in this research is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The result of this research is that legal protection for business actors to protect their trademark rights can be obtained by following the trademark registration procedures according to the prevailing regulations. In the era of globalization and increasingly fierce business competition, trademarks have become an important asset for entrepreneurs to differentiate their products and services from others. The legal system in Indonesia has provided a comprehensive legal framework to protect the rights of entrepreneurs regarding trademarks. Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides a strong legal foundation for entrepreneurs to register, use, and maintain their trademark rights. Legal protection is fully obtained by business actors to avoid losses caused by trademark disputes. This legal protection for registered trademarks includes preventive and repressive measures that can be fully utilized by business actors.

Tinjauan Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2 Indri Yuliani; Wulan Windiarti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4345

The background to the writing of this thesis was a financing agreement with a Murabahah contract and a Wadiah contract entered into by PT. Madani National Capital, research that uses empirical methods to analyze legal reviews of defaults made by customers in PT financing agreements. Madani National Capital Unit Serangbaru 2. This research aims to gain a deeper understanding of cases of default that occur in sharia financing institutions. The research method used is an empirical method by collecting field data from respondents, observations, interviews who were directly involved in default and secondary data, namely books related to the discussion in this research. Discussion and analysis use qualitative analysis methods. The results of this research are that the factors that cause customers not to perform are economic factors such as a decline in the customer's financial condition, and there are also customers who deliberately do not want to fulfill their obligations. Efforts that can be made by PNM Mekaar Unit Serangbaru 2 are by means of Rescheduling, Restructuring, Reconditioning and joint responsibility.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Soe Dwi Nabila Yuliaputri; Wulan Windiarti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4411

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masayarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Barang kadaluarsa atau barang yang telah melewati batas kelayakan nya tidak layak dikonsumsi namun dalam kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat bahwa aturan yang dibuat untuk melindungi konsumen belum juga terlaksana sebagaimana mestinya. Pelaku usaha didalam kegiatan usahanya dilarang menjual dan memperdagangkan barang yang telah melewati tanggal batas kelayakan produk tersebut atau sudah kadaluarsa tapi apabila kedua pihak telah sepakat atas tindakannya maka secara eksplisit dapat dikatakan bahwa konsumen itu tidak mendapat suatu perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.Konsumen tidak dapat menuntut produsen ataupun distributor terhadap produk yang dijualnya karena minimnya data dan informasi layanan pengaduan kepada produsen. Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan.

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Minuman Bervitamin Yang Tidak Bersesuaian Dengan Iklan Manuel Simanjuntak; Wulan Windiarti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4517

Seiring kemajuan tekhnologi saat ini iklan menjadi salah satu sarana yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan maupun mempromosikan suatu produknya kepada konsumen. Dengan adanya iklan konsumen akan memperoleh suatu produk dengan mudah, tetapi tidak semua produk tersebut sesuai dengan iklan yang sering muncul di layar kaca televisi maupun radio dan bahkan internet. Hal ini tak jarang membuat para konsumen merasa dirugikan atas suatu informasi produk yang dinilai memberi kesan menyesatkan atau bahkan mengelabui karena ketidak sesuaian atas produk yang diterima. Sebenarnya sangat penting sekali mengenai informasi dari produk yang diberitakan sehingga dengan begitu konsumen bisa mengetahui mutu produk tersebut, agar terwujudnya keamanan dan jaminan kualitas produk yang diiklankan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan akses informasi tentang suatu barang dan/atau jasa serta menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dari para pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas suatu produk yang tidak bersesuaian dengan iklan dan juga membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan panduan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya kedudukan dari konsumen jika dibandingkan dengan pelaku usaha dilihat dari iklan produk yang ada. Untuk itu diharapkan menjadi pendobrak agar pelaku usaha lebih memperhatikan segala peraturan yang berlaku demi tercapainya rasa keadilan antara pelaku usaha dan konsumen.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search