Lenny Sriwijaya
Universitas Tarumanagara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS MEDIASI TERHADAP KASUS KORUPSI DAN PENYUAPAN PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA Lenny Sriwijaya; Gunardi Lie; Moody R. Syailendra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1358-1369

Abstract

Dalam kasus PT Garuda Indonesia dan Rolls Royce, penyelesaian sengketa yang menggunakan mediasi menjadi alternatif yang baik dan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang kompleks dan memakan waktu. Proses mediasi harus dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel agar kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Namun, dalam kasus ini juga terdapat kasus korupsi yang terjadi di perusahaan, di mana mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, menerima suap dari pihak-pihak terkait Rolls Royce. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip good corporate governance dan integritas perusahaan. Kaitan antara mediasi dan kasus korupsi ini menunjukkan pentingnya menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga integritas dalam segala aspek bisnis. Proses mediasi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan transparansi, sehingga terhindar dari praktik-praktik korupsi dan penyuapan. Dalam konteks BUMN, seperti PT Garuda Indonesia, tata kelola perusahaan yang baik dan integritas menjadi hal yang sangat penting. Perusahaan perlu menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyuapan. Dalam kesimpulannya, kasus PT Garuda Indonesia dan Rolls Royce menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang baik dalam menyelesaikan sengketa bisnis, namun perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip good corporate governance dan integritas perusahaan. Oleh karena itu, BUMN dan perusahaan-perusahaan lainnya perlu memastikan bahwa mereka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan mengedepankan integritas dalam segala aspek bisnis, termasuk dalam penyelesaian sengketa bisnis.
PERAN PEMERINTAH DAN SOSIALISASI DALAM MEMPERKUAT PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDUSTRI PINJAMAN ONLINE Lenny Sriwijaya; Khanifa Fauziah; Lisentia Putri; Jeane Neltje Saly
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2504-2517

Abstract

Industri pinjaman online telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, memberikan konsumen akses dana yang cepat dan mudah. Namun, dengan berkembangnya industri ini, kekhawatiran tentang perlindungan konsumen yang memadai juga muncul. Oleh karena itu, peran pemerintah dan upaya sosialisasi menjadi sangat penting dalam memperkuat perlindungan konsumen di industri pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dan upaya sosialisasi dalam meningkatkan perlindungan konsumen di industri pinjaman online. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan perwakilan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan di industri pinjaman online. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan penting dalam melindungi konsumen di industri pinjaman online melalui pengembangan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat. Upaya sosialisasi juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan risiko yang terkait dengan pinjaman online. Kampanye sosialisasi yang berkelanjutan dan inovatif telah berhasil membawa perubahan perilaku konsumen dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap industri. Kesimpulannya, kolaborasi antara pemerintah dan industri pinjaman online melalui regulasi yang tepat dan program sosialisasi yang efektif merupakan kunci penguatan perlindungan konsumen di industri pinjaman online. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pemerintah, regulator,