Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Dedi Dedi
Institut Agama Islam Tasikmalaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PARADIGMA FIKIH PRIORITAS DALAM FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Dedi Dedi; Athoillah Islamy; Abdul Aziz Harahap
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v8i1.5420

Abstract

Upaya membumikan sistem ekonomi syariah di Indonesia tidak selamanya mendapat respons positif, melainkan seringkali menuai pandangan negatif dari masyarakat. Fenomena demikian di antaranya dipicu oleh paradigma yang keliru dalam merespons pelbgai fatwa ekonomi syariah yang ada. Penelitian normatif-filosofis ini bermaksud untuk mengidentifikasi paradigma fikih dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI). Teori analisis dalam penelitian ini, yakni paradigma fikih prioritas (fiqh al-awlawiyat) yang dicetuskan oleh Yusuf al-Qaradawi. Hasil penelitian menunjukan terdapat corak paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI. Pertama, paradigma fiqh al-muwazanat (fikih keseimbangan) dan fiqh al-wâqi‘ (fiqh realitas) dalam landasan al-Taysîr al-Manhaji dan al-Tafriq baina al-Halal wal Haram. Kecenderungan paradigma fiqh al-muwazanat dan fiqh al-waqi’ terlihat pada penekanan landasan al-Taysîr al-Manhaji yang membandingkan mempertimbangkan kadar kemaslahatan terbaik dan adaptable dengan kondisi empiris ekonomi yang ada.  Begitu juga dapat dilihat dalam penekanan landasan at-Tafriq baina al-Halal wal Haram yang memisahkan (harta yang halal dan yang haram, karena relaitas praktik sistem ekonomi syariah di Indonesia masih belum lepas secara totalitas dari sistem ekonomi konvensional. Kedua, paradigma fiqh al-maqasid (fikih tujuan) dalam landasan I‘adah al-Nazhar dan Tahqiq al-Manath. Hal tersebut dapat dilihat dari penekakanan kedua landasan tersebut yang menekankan peninjauan ulang terhadap implikasi fatwa maupun dasar penetapan fatwa untuk mengetahui sejauh mana implikasi maupun dasar penetapan sebuah hukum paralel atau justru berlawanan dengan wujud kemaslahatan yang menjadi tujuan inti dari perumusan fatwa. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukan bahwa keberadaaan dimensi corak paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI dapat senantiasa adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan sistem ekonomi modern. Keterbatasan penelitian ini, yakni belum membahas tentang bagaimana bentuk intervensi politik (pemerintah) dalam strategi perumusan pelbagai fatwa DSN-MUI terkait ekonomi syariah. 
Perbankan Syariah; Restrukturisasi Utang; Kepatuhan Syariah; Fikih Muamalah Abu Syhabudin; Dedi Dedi; Kurnia Rusmiyati; Alan Jaelani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6227

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of debt restructuring in syariah banking by exploring three key perspectives i.e., institutional policy, customer perception, and Islamic legal scholarship. Using BJB Syariah Majalengka as a case study, the research investigates how the bank’s restructuring mechanisms align with Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 and principles of Fiqh Muamalah. The study employs a qualitative approach, combining document analysis, in-depth interviews with bank officials and fiqh scholars, and structured questionnaires distributed to customers who have undergone restructuring. The findings reveal that BJB Syariah has implemented debt restructuring through rescheduling, restructuring, and reconditioning while maintaining the syariah-compliant framework. From the customers’ perspective, debt restructuring is perceived as a supportive solution during financial hardship, yet knowledge gaps about their rights and obligations persist. Meanwhile, fiqh scholars emphasize that the legitimacy of restructuring hinges on justice, transparency, and the avoidance of prohibited elements such as riba, gharar, and unjust enrichment (dzulm). This triangular perspective highlights the need for stronger integration between policy, customer literacy, and shariah oversight.
Co-Authors Abdul Aziz Harahap Abu Syhabudin Athoillah Islamy Jaelani, Alan Kurnia Rusmiyati