Ahmad Hasan Afandi, Ahmad Hasan
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Pola Dukungan Politik Kyai Musta’in Romly Terhadap Pengembangan Pesantren Afandi, Ahmad Hasan; Yudha Utama, Jeny; Suprapto
MAJAPAHIT POLICY Vol 1 No 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/majapahitpolicy.v1i1.877

Abstract

Kyai telah menjadi kekuatan tersendiri dalam struktur sosial budaya masyarakat, bahkan kyai memegang peran penting dalam mengubahpeta sosial kehidupan masyarakatnya. Aspek politik kepemimpinan kyai perlu diperhatikan, otoritas dan kekuasaan kyai dalam masyarakatmenimbulkan pengaruh kyai tidak terbatas pada hubungan sosial saja, tetapi dapat juga diterapkan dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam mengawaliperkembangan politik lokal di Jombang, terdapat perbedaan cara pandang berpolitik di kalangan nahdliyin, ketika Kyai Musta'in Romly selaku mursyidtarekat Qodiriyah wa Naqsabandiyah aktif politik mendukung partai Golkar, menyongsong pemilu tahun 1977. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dengan pendekatan Fenomenologi guna untuk membantu mengurai persoalan pola dukungan politik Kyai tarekat terhadap perkembanganpesantren Rejoso, dengan hasil penelitian mengulas tentang bagaimana perkembangan pesantren Darul ‘Ulum sebelum dan sesudah Kyai tarekat aktifpolitik, potret perkembangan pesantren sejak pendirian tahun 1885 sampai tahun 2009 serta menganalisis tindakan Rasional yang dilakukan KyaiMusta’in dalam dukungan politik
Dinamika Peralihan Fungsi Lahan di Wilayah Peri-Urban: Analisis Peran Pemerintah Desa Slempit, Gresik Anggraini, Shinta Devi; Afandi, Ahmad Hasan; Utama, Jenny Yudha
Philosophiamundi Vol. 3 No. 4 (2025): Philosophiamundi August 2025
Publisher : PT. Kreasi Karya Majakata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam proses peralihan fungsi lahan, faktor pendorong dan hambatan yang memengaruhi, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, dengan studi kasus di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan, yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan fungsi lahan di Desa Slempit didorong oleh pertumbuhan penduduk, posisi geografis strategis, peningkatan nilai ekonomi lahan, dorongan pengembang, dan kebijakan tata ruang kabupaten. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, mediator, dan administrator, namun menghadapi hambatan berupa ketiadaan SOP, keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya koordinasi lintas pemerintah, tekanan sosial-ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dampak peralihan lahan meliputi pergeseran mata pencaharian dari sektor agraris ke non-agraris, hilangnya lahan pertanian produktif, meningkatnya risiko banjir, penurunan kualitas lingkungan, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi lokal, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pengendalian konversi lahan yang terencana dan partisipatif guna menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
DINAMIKA KORUPSI DALAM SISTEM BIROKRASI: STRATEGI SOLUTIF DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFEKTIF Muhaimin, Hikmah; Utama, Jenny Yudha; Afandi, Ahmad Hasan; Alifa, Nur; Rosana, Nunik
Jurnal Honai Vol 4 No 2 (2025): Juni
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.5.1.8-15

Abstract

Bureaucracy plays an important role in Indonesian government and society, corruption in the public sector is one of the biggest challenges that hinders efforts to create a clean bureaucracy with integrity in Indonesia. The strategy in creating effective policies and eradicating corruption is to integrate preventive, repressive and collaborative approaches. The preventive approach involves anti-corruption education, strengthening integrity values, and increasing transparency in bureaucratic processes through the use of digital technology, such as e-government and online-based information systems. The repressive approach includes firm and non-discriminatory law enforcement, imposing heavy sanctions on perpetrators of corruption, as well as strengthening internal and external supervisory institutions. This article discusses solution and effective strategies that can be implemented to overcome corruption in the public sector with the aim of creating a clean and transparent bureaucracy.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (Studi tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto) Tahun 2019 Ariva Nur Savitri; Afandi, Ahmad Hasan; Rinayuhani, Tri Ratna
PAWITRA KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora Vol 2 No 1 (2021): Volume 2 nomor 1 Juni 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hal yang diperlukan masyarakat. Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan PeraturanDalamNegeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraanPATEN di Kecamatan Gondang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PATEN di Kecamatan Gondang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan, observasi dan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PATEN di Kecamatan Gondang sudah berjalan dengan baik namun masih memiliki kekurangan pada faktor sumberdaya yaitu kuantitas dan kualitas staf serta fasilitas. Pada faktor komunikasi, Kecamatan Gondang telah melakukan transmisi dan memberi pemahaman mengenai PATEN. Pada faktor disposisi dapat diketahui bahwa staf-staf telah memahami tugas-tugas yang dimiliki, tidak ada penolakan dan bersikap baik saat melayani masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat pada Implementasi PATEN di Kecamatan Gondang adalah sumberdaya. Faktor pendorong Implementasi PATEN di Kecamatan Gondang adalah komunikasi dan disposisi.