Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.896
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ JURNAL PUSAKA : Media Kajian dan Pemikiran Islam Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah MAQASHID : Jurnal Hukum Islam Journal of Industrial and Syariah Economics Journal of Islamic Finance and Syariah Banking JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam
Fatkhul Wahab, Fatkhul
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Politik Islam Jamaluddin Al Afghani Wahab, Fatkhul; Zainuddin
JURNAL PUSAKA : Media Kajian dan Pemikiran Islam Vol. 12 No. 1 (2022): Edisi 18
Publisher : LPPI Universitas Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/ps.v12i1.866

Abstract

Jamaluddin Al Afghani is a true Islamic fighter, his whole life from when he was young until the end of his life was devoted to fighting for Muslims from the clutches of the invaders. According to Jamaluddin Al Afghani, the decline of Muslims is actually the result of Muslims themselves who have misunderstood the teachings of Islam, so that they really lag behind the Western world. In addition to the absence of a sense of unity and unity among Muslims themselves, not only among the common people but also among the ulama. The absence of communication and interaction between the ulama led to the breakdown of the ulama network which of course had an impact on the general public. Another factor is the absolute system of government that acts arbitrarily against its people, making the backwardness of Muslims worse. For Jamaluddin Al Afghani, a good and ideal government system is a republican or democratic government system, because this government system involves the people in making decisions through their representatives who sit in parliament. This democratic system of government is what the Qur'an actually wants, not the caliphate government system, where in this government, wisdom and authority are only in the hands of the caliph, and this allows violations of individual rights. Key words: Jamaluddin Al Afghani, Islam, politics, revolution, modernism.
Sejarah dan Perkembangan Dinasti Bani Umayyah dalam Dunia Islam Wahab, Fatkhul
JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam Vol. 13 No. 02 (2023): Edisi 21
Publisher : LPPI Universitas Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/ps.v13i02.1138

Abstract

Bani umayyah merupakan dinasti pertama dalam Islam yang berentuk monarkhi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Mu’awiyah bin Abu Sofyan. Meskipun berbentuk monarkhis, namun Bani Umayyah telah membawa kemajuan peradaban dalam Islam baik dalam pemerintahan, keilmuan maupun ekspansi wilayah. Oleh karena itu dalam kajian ini difokuskan pada bagaimana Perkembangan Budaya dan Peradaban Dinasti Bani Umayyah Dalam Dunia Islam. Kajian ini adalah kajian pustaka dengan sumbernya berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan pokok bahasan Hasil kajian ini yaitu bahwa berdirinya dinasti Bani Umayyah terjadi, setelah adanya kesepakatan dengan Hasan bin Abi Thalib. Walaupun akhirnya Mu’awiyah mengingkarinya dengan menjadikan pemerintahannya pemerintahan absolut-monarkhi dan mengangkat putranya Yazid sebagai penggantinya. Keputusan ini diambil karena memiliki alasan yang rasional yaitu menghindari terjadinya konflik yang di antara sesama umat Islam karena pada waktu itu muncul kelompok-kelompok lain yang memiliki ambisi untuk menjadi Khalifah dengan jalan menentang dan memberontak kepada perintahan yang legal. Kelompok-kelompok ini, tampaknya bersatu dalam melawan Mu’awiyah namun sesungguhnya terjadi persaingan di antara mereka. Di antara kelompok ini adalah Husen bin Abi Tholib dan Abdullah bin Zubeir. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selam 90 tahun dengan 14 Khalifah. Dalam rentang waktu 90 tahun, yang telah dicapai diantaranya (1) Penataan Organisasi Negara yang meliputi L a). Organisasi Politik (b) Tata Usaha Negara (c) Angkatan Laut (d) Organisasi Keuangan/Ekonomi (e) Organisasi Kehakiman (2). Perkembangan Ilmu Pengetahuan: (a) Ilmu pengetahuan Agama (b) Ilmu Pengetahuan Umum (c) Seni dan Budaya. (3) Ekspansi Wilayah yang meliputi wilayah-wilayah di benua Afrika (Afrika Utara), Eropa (Spanyol), dan beberapa wilayah Asia hingga memasuki perbatasan China Kata kunci: Sejarah dan Perkembangan
Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam di Indonesia Wahab, Fatkhul; Ihsan, Moh.
Journal of Islamic Finance and Syariah Banking Vol. 2 No. 2 (2025): April
Publisher : Program Studi Perbankan Syariah STAI Senori Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63321/jifsb.v2i2.74

Abstract

The digital revolution in the Islamic banking sector in Indonesia marks a pivotal transformation from conventional service models to technology-driven, Sharia-compliant financial solutions. This article explores how digital innovation fosters the development of Islamic financial services in Indonesia. Utilizing a qualitative-descriptive approach, this research examines the integration of digital platforms, including mobile banking, fintech sharia, and blockchain, in creating inclusive and transparent Islamic financial ecosystems. The study also highlights the role of regulatory support from financial authorities in accelerating digital adaptation while maintaining Sharia compliance. Key findings indicate that digital transformation not only enhances service efficiency but also expands access to Sharia-compliant finance, particularly for the digitally literate younger generation. However, challenges remain in terms of infrastructure gaps, digital literacy, and the need for standardized Sharia governance frameworks in digital platforms. This paper concludes that the synergy between technology and Islamic values provides a strategic opportunity for Indonesia to lead in global Islamic financial innovation.
Sejarah dan Perkembangan Dinasti Bani Umayyah dalam Dunia Islam Wahab, Fatkhul
JURNAL PUSAKA: Media Kajian dan Pemikiran Islam Vol. 13 No. 02 (2023): Edisi 21
Publisher : LPPI Universitas Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/ps.v13i02.1138

Abstract

Bani umayyah merupakan dinasti pertama dalam Islam yang berentuk monarkhi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Mu’awiyah bin Abu Sofyan. Meskipun berbentuk monarkhis, namun Bani Umayyah telah membawa kemajuan peradaban dalam Islam baik dalam pemerintahan, keilmuan maupun ekspansi wilayah. Oleh karena itu dalam kajian ini difokuskan pada bagaimana Perkembangan Budaya dan Peradaban Dinasti Bani Umayyah Dalam Dunia Islam. Kajian ini adalah kajian pustaka dengan sumbernya berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan pokok bahasan Hasil kajian ini yaitu bahwa berdirinya dinasti Bani Umayyah terjadi, setelah adanya kesepakatan dengan Hasan bin Abi Thalib. Walaupun akhirnya Mu’awiyah mengingkarinya dengan menjadikan pemerintahannya pemerintahan absolut-monarkhi dan mengangkat putranya Yazid sebagai penggantinya. Keputusan ini diambil karena memiliki alasan yang rasional yaitu menghindari terjadinya konflik yang di antara sesama umat Islam karena pada waktu itu muncul kelompok-kelompok lain yang memiliki ambisi untuk menjadi Khalifah dengan jalan menentang dan memberontak kepada perintahan yang legal. Kelompok-kelompok ini, tampaknya bersatu dalam melawan Mu’awiyah namun sesungguhnya terjadi persaingan di antara mereka. Di antara kelompok ini adalah Husen bin Abi Tholib dan Abdullah bin Zubeir. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selam 90 tahun dengan 14 Khalifah. Dalam rentang waktu 90 tahun, yang telah dicapai diantaranya (1) Penataan Organisasi Negara yang meliputi L a). Organisasi Politik (b) Tata Usaha Negara (c) Angkatan Laut (d) Organisasi Keuangan/Ekonomi (e) Organisasi Kehakiman (2). Perkembangan Ilmu Pengetahuan: (a) Ilmu pengetahuan Agama (b) Ilmu Pengetahuan Umum (c) Seni dan Budaya. (3) Ekspansi Wilayah yang meliputi wilayah-wilayah di benua Afrika (Afrika Utara), Eropa (Spanyol), dan beberapa wilayah Asia hingga memasuki perbatasan China Kata kunci: Sejarah dan Perkembangan
KUALITAS HADIS SHAHIH, HASAN, DHAIF SEBAGAI HUJJAH DALAM HUKUM ISLAM Wahab, Fatkhul
MAQASHID Vol. 6 No. 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v6i1.1009

Abstract

As the second source of Islamic law after the Qur'an, Hadith is divided into three, namely Sahih, Hasan and Dhaif Hadith. Sahih hadith is a hadith that fulfills the conditions: Sanad hadith is continuous, the narrator is fair, dhabith, not syadz and safe from 'illat. Hasan Hadith is a hadith that has the following criteria: Sanad is continuous, the transmitter is fair. dlabith, not syadz and not violating the history of more tsiqah narrators. Dhaif hadith is a hadith that does not meet the requirements of qabul. This is due to: Defects in the narrator and the discontinuity of the sanad. On this basis, this research was conducted with a focus on: What is the position of Sahih, Hasan, Dhaif Hadith as Hujjah in Islamic Law? This research is a literature study with a qualitative descriptive approach using the Content Analysis method. The findings in this study are the practice of Sahih, Hasan and Dhaif Hadith. Scholars agree that the Hadith Sahih and Hasan must be practiced except according to Imam Bukhari and Ibn 'Arabi, Hasan Hadith cannot be practiced. Meanwhile, there are 3 madzhabs of Dhaif Hadith: (1) It is permissible to practice absolutely, both in fadhail a'mal, and in Shari'a law with the condition that the daif is not a dhaif syadid, (2) It is permissible to practice in terms of fadhail a'mal, zuhud, advice, stories -the story, apart from sharia law and creed, as long as the hadith is not a maudu hadith, (3) it is not permissible to practice a daif hadith absolutely.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG PERSPEKTIF SAYYID ABU BAKRI SYATHA DALAM KITAB I’ANATU ATH-THALIBIN Wahab, Fatkhul; Muhammad Zainur Roziqin
Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ Vol. 7 No. 2 (2023): constellation
Publisher : LP3M IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/intaj.v7i2.1117

Abstract

In this millennial era, many buying and selling transactions were found that did not exist at the time of the Prophet Muhammad. One of them is buying and selling bouquets in the form of money. There is no discussion of this transaction in the classics. However, this problem is interesting to study in the perspective of Sayyid Abu Bakar Syāthā in his book I’ānah al-Thālibīn. This is descriptive qualitative research using the Content Analysis method. Data sources include primary data sources, namely the perspective of Sayyid Abū Bakr Syāthā in his book I’ānah al-Thālibīn, and secondary data sources, namely Syafi'iyyah fiqh books, journals, and literature relevant to the material being studied. The data collection technique is to examine primary sources and secondary sources. The results of the study show that there are 3 important points in buying and selling a bouquet of money, namely: (1) buying and selling a bouquet of money is permissible if the pillars and conditions are met. (2) the buying and selling of bundles of money does not include usury so that there is no addition to the transaction (3) money is not included in the category of assets.
Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Wakaf Produktif: Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo Bululawang Wahab, Fatkhul; Fauziyah, Fauziyah; Ihsan, Moh.
Journal of Industrial and Syariah Economics Vol. 3 No. 1 (2025): October
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah STAI Senori Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63321/jise.v3i1.129

Abstract

Pesantren (Islamic boarding schools) play a strategic role as educational institutions in shaping character and empowering communities. However, many pesantren face significant challenges in terms of operational funding and institutional development. This study aims to: (1) analyze the utilization of productive waqf potential to promote economic self-reliance at Al Ihsan Al Murtadlo Islamic Boarding School in Bululawang, Malang; and (2) examine the management of productive waqf in supporting educational activities at the same institution. This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with the pesantren leader, waqf managers (Kyai H. Ahmad Suryanto, Ustadz Bambang Haryanto, and Ustadz Ahmad Fatoni), and community leaders, supplemented by observation and documentation. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing using triangulation techniques. The findings reveal that Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo has productively utilized waqf assets, including approximately 5,630 m² of agricultural land (3,060 m² for rice and sugarcane cultivation) and an operational cooperative. The annual budget allocation for productive waqf management reaches Rp103,000,000, with monthly operational costs of approximately Rp2,833,000. The income generated from these waqf activities is used to support operational needs, development of educational facilities, assistance for underprivileged students, and training for students.
Co-Authors Fauziyah Fauziyah Moh. Ihsan Muhammad Zainur Roziqin Zainuddin