Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLIKASI PASAL 57 UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERHADAP HAK MEMILIH : IMPLICATIONS OF ARTICLE 57 OF LAW NO. 10 OF 2016 CONCERNING THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS ON THE RIGHT TO VOTE Muhammad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak yang diakibatkan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap hak memilih warga negara, Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normative, hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberlakuan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat berpotensi terhadap kerugian hak konstitusional warga negara yaitu hak memilih pada pemilihan kepala daerah, Oleh karena itu Pasal 57 UU No 10 tersebut sangat tidak relevan terhadap perlindungan hak memilih warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak memilihnya. Persyaratan teknis administrasi memang sangat diperlukan namun tidak dapat menghilangkan subtansi dari pelaksanaan pemilihan umum yaitu sebagai sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya.

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Terhadap Penyandang Disabilitas : Fulfillment of the Right to Higher Education Against Disabilities Muhammad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas pendidikan tinggi penyandang disabilitas serta untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan terhadap penyandang disabilitas untuk memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengakses hak atas pendidikan di perguruan tinggi. Metode penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan dengan pendekatan normatif analisis dan pendekatan kasus. Pendekatan normatif analisis yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan. Prasarana dan infrastruktur yang berada pada lingkungan perguruan tinggi semestinya dapat menyediakan jalur khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitasnya, serta persyaratan administrasi perlu untuk mendukung keberadaan penyandang disabilitas, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak membatasi siapa saja yang mendapatkan pendidikan, yang terpenting ialah warga negara dan berkependudukan di Indonesia. Tidak ada pembatasan terhadap orang yang kemampuan yang sama pada umumnya maupun bagi penyandang disabilitas karena semuanya layak menerima pendidikan dan dijamin oleh negara.

Kerangka Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Pada Kekhususan Dan Keberagaman Daerah: Framework for Preparing Regional Legal Products Based on Regional Specificity and Diversity Muhammad Abdi Sabri I Budahu; Arliyanda
Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v11i2.567

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terkait problematika peraturan daerah yang kehilangan dasar keberlakuannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui penelitian hukum ini diharapkan dapat mendeteksi permasalahan peraturan perundang-undangan terkait keberlakuan peraturan daerah yang secara Teknik dan subtansi telah sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan namun kehilangan dasar keberlakuannya karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Serta menemukan apakah benar peraturan daerah yang bermasalah ataukah sebenarnya peraturan diatas lebih tinggi dari peraturan daerah yang sebenarnya yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan konsep otonomi daerah sehingga peraturan daerah tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada didaerah karena harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun apabila merujuk pada Pasal 18 UUD NRI 1945 peraturan daerah masih memiliki dasar keberlakuan dengan syarat hal yang diatur merupakan kewenangan pemerintah daerah dan bukan merupakan urusan pemerintah pusat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan harus dilandaskan pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi: Legal Standing of the Applicant Regarding the Submission of Judicial Review in the Constitutional Court Muhammad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v12i1.636

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan kualifikasi legal standing pemohon dalam pengujian UU terhdap UUD NRI 1945. permohonan yang didalilkan oleh pemohon harus memenuhi unsur-unsur terkait dengan legal standing pemohon dalam pengujian Judicial Review di Mahkamah Konstitusi sehingga dapat membuktikan bahwa benar UU yang berlaku telah menyebabkan adanya kerugian hak konstitusional. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normative. Pengujian konstitusionalitas norma UU terhdap UUD NRI 1945, para pemohon harus memperhatikan kualifikasi legal standing secara saksama terhadap keberlakuan suatu UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, para pemohon juga harus memperhatikan aspek konstitusionalitas norma dan implementasi norma dari sebuah UU. Mahkamah Konsitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas norma dari sebuah UU. Bukan menguji implementasi dari sebuah norma UU yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Rekonstruksi Marwah Konstitusi Sebagai Kontrak Sosial: Reconstructing the Constitution as a Social Contract Muhammad Abdi Sabri I Budahu; Trisno R Hadis
Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v12i2.729

Konstitusi dalam prespektif hukum diletakan sebagai hukum tertinggi dan paling mendasar sehingga muatan materi dalam sebuah konstitusi sangat bersifat fundamental, Menurut friedrich carl von savigny “hukum merupakan manifestasi dari volksgeist, jiwa bangsa”. Artinya bahwa konstitusi negara harus mengambarkan dan mencerminkan jiwa bangsa secara konseptual maupun secara kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang diselaraskan terkait dengan basis teroritis yang dimaksud untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait konsep tentang arti penting dan nilai konstitusi dan konsep konstitusi sebagai kontrak sosial yang difokuskan pada implikasi dari adanya peraturan perundang-undangan yang tidak berkesesuaian dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bernegara yang menyebabkan terjadinya problematika pada tahap pelaksanaannya. Konstitusi merupakan kontrak sosial antara warga negara dan negara yang mana didalam kontrak sosial tersebut terdapat hak dan kewajiban. Rakyat sebagai pemegang hak yang memberikan tugas kepada pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam mengelola aktivitas ketatanegaraan dan menyediakan akses kepada rakyat dalam melaksanakan haknya. Didalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah dan pemerintahan. Perintah merupakan norma yang tertulis dalam teks konstitusi sedangkan pemerintah merupakan individu-individu yang menduduki suatu jabatan didalam lembaga negara yang bertugas menjalankan perintah norma konstitusi, dan pemerintahan adalah sistem kerja lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search