Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Sahrul Sahrul
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam Sardjana Orba Manullang; Syarifuddin Syarifuddin; M Nur Shidiq; Irsan Rahman; Sahrul Sahrul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas fenomena perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam. Praktik perkawinan bersyarat merupakan tradisi yang melibatkan penambahan syarat-syarat tambahan di luar persyaratan dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat, dengan fokus pada faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan, termasuk buku, jurnal, dokumen hukum, dan pendapat ulama. Berdasarkan analisis data kepustakaan, artikel ini menyajikan gambaran umum tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat. Perspektif hukum Islam mengenai praktik perkawinan bersyarat menekankan pentingnya kesepakatan dan persetujuan antara calon mempelai, serta pemenuhan syarat-syarat valid yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hukum Islam juga mengedepankan prinsip keadilan, menjaga prinsip-prinsip agama, dan perlindungan hak individu dalam perkawinan. Namun, perspektif ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diadopsi oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Dalam konteks perspektif adat, praktik perkawinan bersyarat sering kali terkait dengan pemeliharaan nilai-nilai budaya, menjaga hubungan sosial dan keluarga, penyeimbangan kekuasaan dan harta, serta pemertahanan struktur sosial dalam masyarakat. Perspektif adat cenderung mencerminkan dinamika budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan antara perspektif hukum Islam dan perspektif adat terkait fenomena ini. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam memahami perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum yang kompleks, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat yang terus berkembang.
Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis di Era Teknologi Kecerdasan Buatan: Perlindungan Pengguna dan Tanggung Jawab Perusahaan Muhamad Ammar Muhtadi; Sahrul Sahrul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.674

Abstract

Kemunculan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengantarkan era transformatif bagi bisnis di seluruh dunia, menghadirkan peluang dan tantangan yang tak tertandingi. Dalam konteks Indonesia, negara dengan perekonomian yang berkembang pesat, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara Hukum Perlindungan Konsumen, Etika Bisnis, dan ranah AI yang sedang berkembang. Melalui lensa multidisiplin, penelitian ini meneliti kerangka hukum yang ada, pertimbangan etika, dan tanggung jawab perusahaan yang terkait dengan teknologi AI. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, termasuk analisis hukum, wawancara kualitatif, dan survei, penelitian ini bertujuan untuk mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan pengguna dan tanggung jawab perusahaan dalam lanskap AI di Indonesia. Temuan ini berkontribusi pada wacana global tentang penyelarasan dimensi hukum, etika, dan perusahaan di era AI.
Analisis Peran Keputusan Dewan Keamanan PBB dalam Menentukan Status Hukum Teritorial di Tepi Barat Shohib Muslim; Arief Fahmi Lubis; Sahrul Sahrul
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.796

Abstract

Penelitian ini menyelidiki hubungan yang rumit antara keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan status hukum suatu wilayah, dengan fokus khusus pada Tepi Barat dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dengan menggunakan metodologi analisis dokumen kualitatif, penelitian ini mengkaji resolusi-resolusi DK PBB, instrumen hukum, perjanjian bilateral, dan pernyataan-pernyataan para pemangku kepentingan untuk mengurai dinamika yang membentuk lanskap hukum di Tepi Barat. Analisis kronologis resolusi-resolusi DK PBB mengungkapkan fase-fase yang berbeda, menyoroti pergeseran dalam pendekatan Dewan dan memberikan wawasan ke dalam narasi hukum yang berkembang. Pemeriksaan terhadap instrumen-instrumen hukum, terutama Kesepakatan Oslo dan perjanjian KTT Camp David, menggarisbawahi keseimbangan antara norma-norma internasional dan negosiasi bilateral. Perspektif para pemangku kepentingan menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang interpretasi yang diperdebatkan, yang menekankan kompleksitas penentuan hukum di wilayah tersebut. Sintesis temuan-temuan ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai hukum internasional, resolusi konflik, dan kompleksitas konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung.
Co-Authors Arief Fahmi Lubis Irsan Rahman, Irsan M Nur Shidiq Muhamad Ammar Muhtadi Sardjana Orba Manullang Shohib Muslim Syarifuddin Syarifuddin