Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Kajian tentang Aspek Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Shohib Muslim; Farida Akbarina
Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis Vol 10, No 1 (2016): Jurnal Administrasi dan Bisnis 2016
Publisher : Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/j-adbis.v10i1.7

Abstract

AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tindakan bisnis e-commerce yang ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia khususnya Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. Hasil kajian ini bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam e-commerce tetap sah dan mengikat sepanjang para pihak tidak mempermasalahkannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui e-commerce, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UUITE dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, penggunaan CA (Certification Authority), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa. AbstractThis paper aims to determine the validity of the e-commerce business action viewed from the agreement laws in Indonesia, especially Book III of Civil Code and consumer legal protection laws in the commercial transaction. The results concludes that the contract in internet trading (e-commerce) has fulfilled some aspects of contract law in Book III of Civil Code regarding the validity of the agreement terms despite fulfillment of the elements of maturity as prerequisite skills can’t be met, the contract in the e-commerce continue to be valid and binding on all the parties as long as they are not put into dispute. Consumers Protection Law(UUPK)and Information and Electronic Transactions Law (UUITE) have been able to give adequate protection for the consumers in conducting transactions through e-commerce. The legal protection is reflected in the provisions of UUPK and UUITE, inwhich both rules regulate the use of consumers personal data, the validity requirements of e-commerce transactions, the use of CA (Certification Authority) and also regulate the actions that are prohibited for business to market and produce good and services.
Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law Hudriyah Mundzir; Sri Hudiarini; Shohib Muslim
SENTIA 2016 Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : SENTIA 2016

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (848.738 KB)

Abstract

Politik hukum pertambangan mineral dan batubara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bangsa sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kepentingan bangsa. Adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak adanya kerugian ekonomi masyarakat. Disatu sisi memberikan perlindungan, di lain sisi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Artikel ini merupakan gagasan konseptual yang membahas politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan pendekatan analysis economic of law. Sistematika pembahasan adalah dengan kajian pustaka tentang politik hukum dan analysis economic of law dilanjutkan dengan analisis politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan pendekatan analysis economic of law didukung dengan data-data di lapangan yang merupakan hasil penelitian sebelumnya. Dari analisis dan kajian tersebut melahirkan sebuah kesimpulan, yaitu perlu dilakukan adanya pemaknaan dan rekonstruksi politik hukum pertambangan mineral dan batubara.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan Shohib Muslim; Khrisna Hadiwinata
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2017): Juli 2017
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.516 KB)

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam perkawinan, terkait dengan kekaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kata kunci: Perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, perkawinan
Analisis Komparatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Al-Umm tentang Tidak Wajibnya ‘Iddah Karena Khalwah Shahihah. Shohib Muslim
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 4 No. 2 (2019): Februari 2019
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.157 KB)

Abstract

Artikel ini membahas tentang perspektif Kitab Al-Umm dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Tidak Wajibnya ‘Iddah Karena Khalwah Shahihah seorang isteri yang bercerai dengan suaminya dalam talak raj'i, maka jika suami dan isteri sempat ber-khalwah tidak wajib 'iddah kecuali telah melakukan persetubuhan. Pendapat ini berbeda dengan jumhur ulama. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memahami kata al-massu (menyentuh). Jumhur ulama mengatakan bahwa al-massu itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila terjadi hubungan kelamin, maka wajib ‘iddah. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti khalwah tidak mewajibkan iddah. Kata kunci : Kitab Al-Umm, Undang-Undang, ‘Iddah, Khalwah Shahihah
ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE PREVENTION IN ISLAMIC LAW AND LAW PERSPECTIVE Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Hudriyah Mundzir
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juli 2021
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Domestic violence can happen to anyone regardless of social status or economic situation. Based on Article 1 point 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is stated that Domestic Violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household. including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the household. The protection provided by the Domestic Violence Law supports the right of citizens to feel safe and free from all forms of violence. Protection for citizens against domestic violence is in accordance with the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords : Socialization, mentoring, domestic violence
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH Shohib Muslim; Hairus; Rokiyah
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juli 2021
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses land ownership rights in fiqh and positive law in Indonesia. The results of the study conclude that. Based on the results of the analysis, it can be concluded: first, UUPA No. 5/1960 explained the control over the earth, water, space, including the natural resources contained therein by the state. Based on the right of control on land, property rights can be given/controlled by individuals (people) and legal entities that have the authority to use the land according to the type of land rights. Second, in the perspective of fiqh, the land is limited and cannot be developed, such as other factors of production, then the regulation needs to be precisely regulated. Regulations regarding ownership and other rights to land, such as usufructuary rights, building use rights, and so on, become very important. Keywords; Rights, land ownership, fiqh, positive law
Sosialisasi Penangkalan Berita Hoax di Perkumpulan Ibu-Ibu PKK Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang Hudriyah Mundzir; Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Sri Hudiarini; Moh. Abdullah Anshori
Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat
Publisher : UPT Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/jppkm.v8i2.88

Abstract

Permasalahan saat ini adalah informasi hoax yang telah memecah belah publik. Hal itu diperparah dengan kondisi bahwa sejumlah media massa sudah berpihak kepada satu pihak sehingga kepercayaan masyarakat pada media mainstream sudah luntur. Masyarakat harus menyelidiki benar atau tidak informasi yang akan dibagikannya (cek sumber). Salah satu upaya untuk menangkal berita hoax adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya berita hoax dan penangkalannya kepada perkumpulan ibu-ibu PKK sebagai bentuk kepedulian sosial. Pengetahuan yang diberikan kepada ibu-ibu adalah tentang bahaya berita hoax, dampak berita hoax, dan penangkalan berita hoax. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab, yaitu penyampaian materi tentang arti hoax, ciri informasi hoax, jenis informasi hoax, contoh berita hoax, cara cerdas menangkal berita hoax, dan ikut grup diskusi anti hoax. Selain ceramah juga dilakukan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam memahami lebih lanjut tentang materi yang disampaikan.Hasil dari kegiatan ini ibu-ibu PKK khususnya di kelurahan Karang Besuki RT 11 RW 3 adalah wawasan penangkalan berita hoax dan mampu menjadi solusi dalam menangkal berita hoax melalui media sosial. Kata Kunci : berita hoax, ibu-ibu, penangkalan.
PELATIHAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PEMASARAN IKAN BETTA SPLENDENS DAN BRANDING BISNIS DI KELURAHAN SUMBERSARI KOTA MALANG Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Hudriyah Mundzir
Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat
Publisher : UPT Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/jppkm.v8i2.104

Abstract

Selama hampir satu tahun terakhir, pandemi virus corona telah mengubah pola kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan bisnis, sosial, politik, pendidikan dan teknologi. Di tengah pandemi saat ini, pelaku usaha baik kecil, menengah dan besar harus berpikir keras dalam menjalankan usahanya. Pemanfaatan teknologi yang dibarengi dengan pemasaran dan branding bisnis produk melalu media sosial menjadi solusinya. Tak sedikit pelaku usaha memanfaatkan media sosial Instagram untuk menjual produknya itu, akan tetapi banyak juga persoalan yang dihadapi dalam pemanfaatan jejaring tersebut. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menganalisa sejauh mana peran media sosial Instagram sebagai media pemasaran dan branding bisnis di era pandemic covid 19 saat ini dan mengambil tempat di peternak Ikan Betta Splendens. Instagram sebagai salah satu media sosial di Indonesia yang memiliki banyak penggemar disinyalir akan membantu pemasaran dan branding bisnis kepada para pelaku usaha. Karena di era pandemi saat ini tidak hanya pengusaha kecil saja yang terkena dampak tapi juga pengusaha besar mengalami dampak kelesuan di penjualan produknya. Media sosial instagram sebagai salah satu sarana dalam melakukan promosi penjualan yang mudah dan efektif, instagram juga memiliki banyak keuntungan bagi pemasar, salah satunya adalah pemasar atau pelapak tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya promosi produk mereka, dengan begitu pelaku usaha bisa melakukan promosi sepuasnya agar produk mereka bisa menguasai pasar. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan penjualan produk lokal di tengah pandemic khususnya ikan Betta Splendens. Kata Kunci : Media Sosial Instagram, Media Pemasaran, Branding Bisnis
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Ane Fany Novitasari; Rokiyah Rokiyah; Shohib Muslim
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2518.978 KB) | DOI: 10.33474/yur.v5i1.13818

Abstract

The obligation of a producer is not only to produce consumer needs, but to create and maintain a healthy business atmosphere is also part of the producer's duty. In fact, many food products cause people to get sick. This is because the perpetrators are negligent in producing food, but there are also business actors who deliberately make mistakes so that they can get a lot of profit. The purpose of this study is to analyze the accountability of business actors to consumers related to food products. This study uses a normative juridical method. The results of the study indicate that Article 2 of Law Number 8 of 1999 includes five principles which include the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and consumer safety, and the principle of legal certainty. The responsibility of business actors to consumers regarding food safety is by making demands against food business actors who produce and sell dangerous food, namely by proving the guilt of the business actor with the principle of responsibility.
Website socialization as a marketing media for well drilling services in Kalisongo Village, Malang City Hudriyah Mundzir; Shohib Muslim; Yushintia Pramitarini; Abdul Chalim; Mohammad Fahrial Amrulla
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 7, No 2 (2022): May 2022
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v7i2.6791

Abstract

Various problems faced by well drillers in carrying out drilling. The problem is the lack of understanding of well drillers in marketing well drilling services that are in accordance with today's all-digital conditions. The next problem is the well drillers who do not understand and apply occupational health and safety when drilling. The purpose of this community service is to increase the productivity of artesian well drillers in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency, which is carried out by the method of socializing the website as a marketing medium for well drilling services and introducing website marketing of well drilling services to well drillers and understanding the importance of implementing health and work safety. The result of our dedication is the formation of the matair.id website as a marketing medium for artesian well drilling services and the application of occupational health and safety for well drillers.