Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi
Asniah Asniah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam Asniah Asniah; Yeni Huriani; Eni Zulaiha
Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi Vol 13, No 1 (2023): Jurnal Socio-Politica
Publisher : FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/socio-politica.v13i1.25388

Abstract

Penafsiran yang “kurang tepat” terhadap suatu fenomena sosial adalah suatu hal yang wajar, selama penafsiran itu tidak membawa kepada pereduksian hak-hak asasi manusia, terhadap the interpretation of gender misalnya, yang justru kebanyakan membuat salah satu jenis kelamin manusia baik kehormatan, derajat, martabat, keadilan menjadi tereliminir. Banyak orang menyepelekan hal  ini sebagai sesuatu yang alami yang berlaku dalam suatu komunitas sosial. Sehingga ketidakadilan dan ketidaksamaan peran seakan tampak legitimated. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender dalam konteks Al-Quran, hadis, ijma’, dan qiyas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab suci Al-Quran, hadis, dan kajian-kajian akademis terkait. Temuan penelitian menunjukan bahwa kesetaraan gender dalam hukum Islam merupakan isu yang kompleks dan bervariasi dalam konteks yang berbeda. Namun, terdapat konsensus di antara para ulama bahwa kesetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita dalam agama dan masyarakat harus diakui dan dihormati. Kesimpulannya bahwa hukum Islam memiliki perspektif yang seimbang dan adil dalam hal kesetaraan gender, di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Namun, terdapat juga beberapa ketidaksetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan, seperti dalam hal warisan dan pewarisan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender, yang dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dalam mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat Muslim.
The Role of Religious Leaders in Resolving Conflict and Political Violence in Pilrio in Air Gemuruh Village, Jambi Province Yayan Saputra; Asniah Asniah; Sefriyono Sefriyono
Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat Vol. 23 No. 2 (2024): Refleksi
Publisher : Faculty of Ushuluddin Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ref.v23i2.40703

Abstract

This article discusses the role of religious leaders in overcoming political violence in Pilrios in Air Gemuruh Village. Religious leaders are essential in mobilizing community participation in an election. The success of religious figures in reconciling the political violence of the community in the election in the Air Gemuruh village area is determined mainly by the ability and style of religious figures in giving their political speeches. This is very interesting to elaborate further, so to see the relationship encourages this research to be carried out. This research uses qualitative research methods that are descriptive of the type of field research. Data collection by observation, interviews and documentation. Research findings show that the role of religious leaders in resolving and overcoming political violence is conducting intra-candidate dialogue, mediation and reconciliation, providing ethical and moral understanding, monitoring and monitoring elections and implementing election codes of ethics. The conclusion is the chronology of political violence caused by several crucial problems before the election's implementation, including setting dates. Second the issue of funding. Third, the conflict and practice of money politics. In the pre-implementation of the election, the Permanent Voters List (DPT) is first. Second is the neutrality of the bureaucracy and Civil Servants (PNS). Third, conflicts occur in the implementation of Pilrio in several regions with different scales and scopes. Fourth, lack of transparency. Fifth Pilrio result. Then the role of religious leaders in preventing and overcoming political violence is to convey the message of political peace and conduct political education.
Co-Authors Sefriyono, Sefriyono Yayan Saputra Yeni Huriani Zulaiha, Eni