Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Endang Kusmana; Bob Mustafa; Uray Muhammad Noor
Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 4, No. 1, Juni 2023
Publisher : Politeknik Negeri Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35314/iakp.v4i1.3288

Abstract

This study aims to describe the level of transparency in regional financial management that has been carried out by the Regency/City Government based on the Minister of Home Affairs Instruction No. 188.52/1797/SJ of 2012. This research was conducted in 14 districts/cities in West Kalimantan. The data analysis method used in this research is the descriptive quantitative analysis which focuses on measuring the transparency index of regional financial management. Descriptive statistics in this study were used to look at the level of regional transparency in general and based on each indicator at the APBD planning stage, APBD implementation stage, and APBD reporting and accountability stages consisting of 10 (ten) indicators. The results of the study show that the average level of transparency in regional management for 14 district/city governments in West Kalimantan is still very low, namely 5.30% or overall the district/city governments in West Kalimantan are still in the qualification of insufficient transparency. . The Sanggau District Government has the highest regional financial management transparency index, with a score of 4.5 out of a maximum score of 29 (15.52%). Meanwhile, Mempawah Regency Government, Ketapang Regency Government, Bengkayang Regency Government, Sekadau Regency Government, Melawi Regency Government, Kayong Utara Regency Government, Kubu Raya Regency Government, and Pontianak City received the lowest score, and index, namely a score of 1 (3.45%).Keywords: Transparency, Regional Finance
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Resiko Bisnis Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Rizky Adithya; Linda Suherma; Kartawati Mardiah; Yani Riyani; Susan Andriana; Baidhillah Riyadhi; Agus Widodo; Endang Kusmana; Haryati Haryati
JURPIKAT Vol 6 No 2 (2025): Vol. 6 No. 2
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v6i2.2131

Abstract

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan BUMD milik Provinsi Kalimantan Barat yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang penjualan lumbung pangan, penyediaan barang dan jasa dan jasa lainnya. Namun belum terdapat pedoman pengukuran kinerja dan standar operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Hal ini dikarenakan banyak aset tetap milik perumda yang disewakan kepada masyarakat sehingga bertentangan dengan Perda Kalbar Nomor 3 Tahun 2023 dan menjadi temuan dalam audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP. Tujuan dilaksanakan PKM ini : 1). Meningkatkan peran manajemen Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan penyusunan pedoman audit kinerja; 2). Penyusunan SOP resiko bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mencegah terjadinya resiko yang dihadapi oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat serta sebagai tindak lanjut yang belum dilaksanakan. Pelaksanaan PPM ini dilakukan dengan berkoordinasi unit terkait. Hasil dari kegiatan PPM ini yakni tersusunnya pedoman audit kinerja dan SOP pengukuran kinerja.