Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Dewantara Normative: Jurnal Ilmiah Hukum
Fitra Oktoriny
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI Fitra Oktoriny; Marisa Jemmy; Yunimar Yunimar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.345

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 66 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa; “Perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui : a. Penyebar luasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI Fitra Oktoriny
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA Vol 3 No 1 Februari (2020): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga pada saat perkawinan diharapkan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Senmakin banyak yang mengetahui program PUP dan manfaatnya, maka pernikahan dini dapat ditekan dan juga menguranggi anggaka kekearasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini maka di perlu dilakukan upaya pencegahan pernikahan dini yaitu perlinya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya sehingga terhindar dari pergaulan bebas memperkenalkan ajaran agama sejak dini sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik serta mengawasi dan membatasi anak dalam memerlukan seluruh akses internet di kalangan sekolah warnet dan rumaha yang bebas dari stus-situs porno.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Fitra Oktoriny
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2017): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Child Criminal Court should provide guidance, guidance, education through the verdict imposed. Aspects of child protection in child criminal justice in terms of psychology aims to avoid violence, neglect, persecution and so forth. Our perspective can not be separated from the Criminal Justice System of the Child. Through the criminal justice process that issues children in providing protection to children and taking into account the rights of children. Criminal Justice Process both children as perpetrators and children as victims, then terterhadap child issues put forward Human Rights (HAM).
ASPEK HUKUM PIDANA PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Fitra Oktoriny
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6 No 2 November (2018): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal acts are prohibited and threatened with crime, for short, they are called criminal acts, criminal acts or offenses. Regarding actions which are considered as criminal acts, the principle of legality is the principle which determines that no action can be punished except on the strength of the criminal rules in the existing laws and regulations, before the act is carried out (Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code), it means that a person cannot be convicted of a criminal offense if there are no legal rules governing it first. That domestic violence has fulfilled the elements of criminal acts or criminal acts, menginggat forms of domestic violence also found in the Law in Criminal Law and the emergence of new offenses should be estimated more specific regulations.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG Fairus Hanna Pertiwi dan Fitra Oktoriny
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 2 November (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System will provide a new understanding that can be a way out for the problems of Indonesian children, where law enforcement officials are demanded to be more wise in understanding and interpreting cases of child offenders. Legal aid is an embodiment of Human Rights (HAM) including the rights of children in it, so children as perpetrators of crime are entitled to legal protection in accordance with Article 3 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The author uses empirical juridical research methods that are descriptive, the type of data used is primary data and secondary data. Based on the discussion, 3 (three) conclusions were drawn, namely, First, the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law regarding legal assistance at the level of investigation is not the same as resolving adult cases. In assisting children in conflict with the law, they are accompanied by legal advisors, parents and Bapas. Secondly, the obstacles come from investigators from Padang Police, the community, families of children in conflict with the law, children in conflict with the law and community leaders. Third, the effort to overcome the obstacle is that the investigator tries as much as possible to resolve the case even though in a short time, inadequate facilities can be carried out immediately because it is in the construction stage and when the investigator uses the official attributes which can disrupt the psychological child, the community believes that the offender's child a criminal act is a bad person so it is explained to the public that the child as the perpetrator of the crime is not the same as an adult, the family of the offender who protects his child when the arrest is notified to his family as well, when in the examination the child gives a convoluted statement then the examination is carried out in very different ways and community leaders who were absent were given an invitation letter and the letter explained the purpose of the diversion process.
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI OLEH PROVOS DI POLDA SUMBAR Fitra Oktoriny
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7 No 1 April (2019): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri akan diproses menurut ketentuan peraturan disiplin anggota Polri. Dalam penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar adalah dengan mencanangkan tentang perlindungan saksi orang sipil, dan Kabidpropam Polda Sumbar melakukan koordinasi kedepannya dengan Direktur Reskrimum Polda Sumbar tentang Nikah Siri yang dilakukan oleh Anggota Polri untuk di Proses Tindak Pidana berhubung ancaman Hukuman Tindak Pidana lebih berat dari pada Hukuman Disiplin, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM Personil Provos, serta mengajukan penambahan personil kepada pimpinan. Bahwa Penerapan Hukuman Disiplin tehadap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Sumbar telah berjalan sebagaimana mestinya pemberian sanksi disiplin terhadap pelaku telah menimbulkan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota Polda Sumbar.
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Fitra Oktoriny
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5 No 2 November (2017): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal Justice Process Children in certain cases are often unable to develop their rights, it is necessary to receive assistance and protection in exercising their rights and obligations in a balanced and humane way, including pedampingan, inclusion of supervision, prevention and not ignore the mental aspects, physical social of a child. The Criminal Justice System of the Child through the judicial process that in providing child protection should pay more attention to the rights of the child.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERUPA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA PADANG Rifqi Kurniawan dan Fitra Oktoriny
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 9 No 1 April (2021): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The household is the smallest organization in society that is formed because of the existence of a marriage bond. Tensions and conflicts between family members are normal in the household. Conflicts between family members have resulted in domestic violence, various types of domestic violence are physical, psychological, sexual violence and domestic neglect. Many conflicts between family members stem from economic factors that lead to neglect in the household. The problem raised in this study is legal protection for wives who are victims of domestic violence (kdrt) in the form of neglect in the household at the Padang Police, what are the obstacles to legal protection for wives who are victims of criminal acts of domestic violence ) in the form of neglect in the household at the Padang Police, and how to overcome obstacles in legal protection for wives who are victims of criminal acts of domestic violence (kdrt) in the form of neglect in the household at the Padang Police. Legal protection for wives who are victims of criminal acts of domestic violence (kdrt) in the form of neglect in the household at the Padang Police is still not optimal because it has not been fully implemented in accordance with the rules in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.
Kegiatan Mapenaling Untuk Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Marisa Jemmy; Fitra Oktoriny; Yunimar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.438

Abstract

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosesdur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan bagian Pelaksanaan Mapenaling huruf B angka 1 menjelaskan bahwa Mapenaling (masa pengenalanan, pengamatan dan penelitian lingkungan) adalah masa pengenalan sebagai penyesuaian diri Narapidana/Anak didik pemasyarakatan dengan lingkungan pembinaan di dalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama narapidana/anak didik pemasyarakatan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan/perawatan selanjutnya. Selanjutnya angka 2 menyebutkan bahwa mapenaling merupakan salah satu kegiatan pembinaan/perawatan tahap awal dari proses pemasyarakatan/perawatan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
Co-Authors Marisa Jemmy Yunimar Yunimar Yunimar