Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Law, Development and Justice Review TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum
Lesly Saviera
Universitas Sumatera Utara
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia) Cheryl Patriana Yuswar; Lesly Saviera; Rosmalinda; Ningrum Natasya Sirait
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8515

Abstract

Artikel tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tanggung jawab platform e-commerce terhadap penjualan buku bajakan dalam regulasi di Indonesia dan Malaysia. Data-data dikumpulkan melalui penulisan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa platform e-commerce bertanggung jawab pada penyelenggaraan sistem elektronik yang aman. Namun di Indonesia dan Malaysia, penyedia platform e-commerce tidak dapat diminta bertanggung jawab secara hukum jika terbukti ada kesalahan dari penjual yang menggunakan platfromnya untuk kegiatan yang dilarang oleh hukum seperti penjualan buku bajakan. Sebagai gantinya, platform e-commerce dapat melakukan tanggung jawab moral dengan melakukan monitoring dan menegakkan tindakan yang menjadi kebijakan platform e-commerce pada websitenya.
Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Saviera, Lesly
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.192-212

Abstract

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya peningkatan perdagangan internasional yang signifikan. Hal ini berdampak pada kebebasan konsumen dalam memilih berbagai macam produk dari berbagai negara. Sertifikasi halal menjadi isu krusial di Indonesia, dikarenakan dengan jumlah penduduk muslim yang tinggi.. Tulisan ini menganalisis perlindungan hukum konsumen melalui sertifikasi halal produk pangan impor. Sehingga diketahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur kebijakan sertifikasi halal produk pangan impor. Masalah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metodologi penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam publikasi ini melibatkan pemeriksaan produk hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah.. Studi ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan domestik dan impor. Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk mengawasi proses ini. Pemerintah melalui BPJPH, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan lembaga terkait lainnya memiliki peran sebagai pemantau dan memberikan kepastian hukum bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan halal. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menjaga integritas proses sertifikasi halal di Indonesia.
The Urgency of Reforming Electric Bicycle Regulations in Indonesia in Providing Legal Certainty Khairunnisa, Khairunnisa; Hasibuan, Khairuna Malik; Saviera, Lesly; Yulistari, Faradila
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Issue 3, May 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v6i3.3858

Abstract

Introduction: The increasing popularity of e-bikes in Indonesia has not been offset by comprehensive regulations, creating safety risks. Law Number 22 of 2009 has not explicitly classified electric bicycles, while Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020, although regulating technicalities and areas of use, is still limited to the absence of clear violation sanctions, including for underage users. Purposes of the Research: Analyze the importance of electric bicycle regulation in Indonesia by examining the existing regulations in Law Number 22 of 2009 and Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020, and identifying the urgency of strengthening regulations. Methods of the Research: Using normative legal research methods with a legislative approach. Findings of the Research: This study found that the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 only covers the definition, requirements for completeness, and areas of use of electric bicycles, but does not regulate the sanctions for violations in detail. This legal vacuum hinders law enforcement and safety assurance. Therefore, strengthening regulations through stricter safety standards and strict sanctions is very urgent to minimize traffic accidents and provide legal certainty.
Co-Authors Cheryl Patriana Yuswar Hasibuan, Khairuna Malik Khairunnisa Khairunnisa NINGRUM NATASYA SIRAIT Rosmalinda Yulistari, Faradila