Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.224
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) Ilomata International Journal of Tax and Accounting JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN MANAJEMEN Educoretax Pengmasku Journal of Law, Administration, and Social Science Akuntansiku Jurnalku Jurnal Nusantara Mengabdi Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Suparna Wijaya
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Educoretax

 1 
Moderasi Keterbukaan Perdagangan Pada Pendapatan Per Kapita Dan Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak Di ASEAN-5 Dian Irsalina Listikarini; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 3 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i3.471

Abstract

Kinerja perpajakan di wilayah Asia Tenggara, khususnya ASEAN-5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, masih relatif rendah di bawah “titik kritis” menurut Bank Dunia dengan rata-rata penerimaan pajak hanya sebesar 13%. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari konsep kinerja perpajakan secara lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan untuk menguji moderasi keterbukaan perdagangan pada pendapatan per kapita dan Foreign Direct Investment terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data panel terhadap negara ASEAN-5 pada periode 2008-2018. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linier berganda. Berdasarkan pengujian model panel, Pooled Least Square merupakan model yang terbaik. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Secara parsial, pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak dan setelah dimoderasi dengan variabel keterbukaan perdagangan ternyata memperlemah hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan peneriman pajak. Sementara itu, FDI baik secara parsial maupun setelah dimoderasi dengan variabel keterbukaan perdagangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan kebijakan yang komprehensif dan tepat oleh setiap negara di ASEAN-5 agar keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat hubungan antara pendapatan per kapita dan FDI terhadap penerimaan pajak.
Pengaruh Sektor Jasa Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Variabel Pengendalian Korupsi Evan Harlan; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 3 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i3.472

Abstract

Pajak merupakan salah satu komponen yang penting dan berkontribusi besar dalam pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, dirasa penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor jasa dan pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak dengan moderasi variabel tingkat pengendalian korupsi. Penelitian dilakukan terhadap negara-negara Eropa dan Asia Tengah. Data yang digunakan bersumber dari World Bank periode 2010-2019. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan merupakan kombinasi data cross section dan data panel. Dari proses pengujian model, didapatkan hasil bahwa model regresi random-effect dipilih sebagai model yang paling sesuai. Bersama-sama, variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Secara terpisah, kontribusi sektor jasa berpengaruh negatif signifikan. Namun setelah dimoderasi pengaruhnya menjadi positif signifikan. Pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan dan setelah dimoderasi tetap berpengaruh positif signifikan namun koefisien pengaruhnya mengalami pelemahan. Sementara itu, tingkat pengendalian korupsi secara parsial berpengaruh negatif signifikan. Disarankan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait senantiasa melakukan upaya penguatan sektor jasa, peningkatan kesejahteraan serta pengendalian korupsi.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia Fitria Wandani; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.405

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme pengenaan pajak terhadap transaksi digital game online atas pembelian properti virtual, mengetahui kontribusi pangsa pasar game online terhadap penerimaan pajak, serta mengidentifikasi bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap transaksi dalam negeri dan luar negeri. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemajakan transaksi digital game online tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun memiliki mekanisme yang sama dengan transaksi digital lainnya, yaitu menggunakan mekanisme pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disebut dengan PMSE. PPN dikenakan atas pembelian barang kena pajak tidak berwujud berupa property virtual. Karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur, kontribusi penerimaan PPN atas transaksi digital game online tidak dapat diperkirakan jumlahnya, namun memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Pengawasan transaksi dalam negeri dilakukan dengan pengukuhan penyelenggara PMSE (PPMSE) dalam negeri sebagai pengusaha kena pajak. Sementara itu, pengawasan transaksi luar negeri dilakukan dengan penunjukan PPMSE luar negeri sebagai pemungut PMSE oleh Menteri Keuangan.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Sedan Dan Station Wagon Sebelum Dan Sesudah Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dicky Pranata Hutajulu; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.412

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai atas transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak terhadap kendaraan jenis sedan dan station wagon sebelum dengan setelah berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP). Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai atas kendaraan sedan dan station wagon setelah berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan mengalami perubahan jika dibandingkan sebelum berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun, aturan turunan yang mengatur mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai pada kendaraan sedan dan station wagon lebih lanjut belum dikeluarkan oleh pemerintah terutama Kementerian Keuangan.
Effect Of Imports, Industrial Sector, And Service Sector On Value-Added Tax With Regulatory Quality As A Moderating Variable Yuninda Anggraini Putri; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 4 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i4.658

Abstract

State revenue to organize its government is mostly collected by taxation as the main source. In its implementation, taxes are imposed directly and indirectly. The indirect tax that plays a role in the structure of state revenue is Value Added Tax (VAT). VAT is imposed on goods or services consumed in an area based on a set rate. VAT imposition of the highest rates on average is imposed in European countries. There are 11 European countries with the highest VAT rates, which are the object of research, namely Hungary, Croatia, Denmark, Norway, Sweden, Greece, Iceland, Finland, Ireland, Poland, and Portugal. This study will discuss the effect of value added on the industrial and service sectors, which are the main sectors in the 11 countries as well as the effect of international trade activities, namely imports, on VAT revenues with a moderation of the regulatory quality index. The results show that the imported variable and the added value of the industrial and service sectors, both before and after interaction with the moderating variable of the regulatory quality index, significantly influence VAT acceptance. For the partial results, before moderation with the regulatory quality index, imports don't significantly affect VAT revenue. In contrast, the industrial and service sectors have significant negative effects on VAT revenue. Furthermore, after interacting with regulatory quality variables, imports, value added in the industrial and service sectors have a significant positive influence on VAT revenue. This shows that the moderating variable of the regulatory quality index plays a role in strengthening the relationship between the independent and dependent variables.
Exploring The Impact Of Per Capita Income And Population Size On VAT Revenue In APEC Member Countries Muhammad Hafiz Fadhilah; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 4 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i4.661

Abstract

This research aims to evaluate how per capita income and population size impact Value Added Tax (VAT) revenue, considering corruption control variables as moderating factors. VAT revenue is the dependent variable in this study, while per capita income and population size are the independent variables. The influence of corruption control variables is also explored as interacting with the independent variables in affecting VAT revenue. The data used is sourced from World Bank Data, covering the period from 2008 to 2020. The analytical method employed is panel data regression using the panel-corrected standard error (PCSE) model. The research results indicate that per capita income has a negative influence on VAT revenue, meaning that as a country's per capita income increases, VAT revenue tends to decrease. Meanwhile, population size has a positive impact on VAT revenue, indicating that as a country's population size grows, VAT revenue tends to increase. Furthermore, it is found that the influence of corruption control variables interacts with per capita income. This interaction strengthens its impact on VAT revenue. However, when corruption control variables interact with population size, their influence on VAT revenue becomes weaker.
Effect Of Industry And Service Sectors On Goods And Services Tax Revenue In The G20: Per Capita Income As A Moderator Dhinnessa Prabowo; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 4 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i4.662

Abstract

This research aims to examine the factors influencing the tax revenue from goods and services in G20 countries. After conducting various tests and analyses, it was found that the best model for this study is the Fixed Effect (FE) model. The analysis revealed that both the contribution of the industrial sector to GDP and the contribution of the service sector to GDP have a significant positive effect on tax revenue from goods and services. Additionally, per capita income also positively and significantly influences tax revenue. However, when moderated by per capita income, the positive effect of the industrial and service sectors on tax revenue weakened. This suggests that countries heavily reliant on a specific industrial sector for their GDP and tax revenue may face higher risks if that sector fluctuates. Similarly, if a country's economy is dominated by other sectors, the positive influence of the service sector on tax revenue might be hindered. Based on the results of this research, recommendations can be made for governments to enhance support for both the industrial and service sectors, diversify the economic structure to reduce dependency risks on a single sector, and formulate policies that foster inclusive economic growth and increased per capita income. Taking proactive measures based on the findings of this research is expected to enable G20 countries to achieve strong, sustainable, and inclusive economic growth, aligning with the objectives of the G20 formation.
Co-Authors Alfi, Muhammad Khoirul Amrie Firmansyah Ari Ihsan Bima Satria Anugerah Danang Tricahyono Daniel Gusta Permadi Dhinnessa Prabowo Dian Irsalina Listikarini Dicky Pranata Hutajulu Elfrida Christina Emilio Pascal Emilio Pascal Evan Harlan Ferry Irawan Fitria Wandani Ghina Syakira Hanik Susilawati Muamarah Hasbiul Hashfi Hendiva Tri Nugraha Hutri Zara Azizil Tatnya Kuat Sidik Wahyono Lola Inganta Saragih Michael Kusuma Muhammad Daffa Muhammad Hafiz Fadhilah Muhammad Hafiz Fadhilah Nabila Aulia Zahirah Nur Farida Liyana Padhilah Dikri Pius Aji Cakra Bagaskara Rahadi Nugroho Sinarta Putra P. Surbakti Siti Rachellia Imani Tafrij Ahmad Wildany Tarischa Naura Hapsari Yuninda Anggraini Putri