Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Wiraya Aidiliya Utama
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PRESERVASI JALAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU Wiraya Aidiliya Utama; Zulfikar Jayakusuma; Junaidi Junaidi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Januari - Juni 2023
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 19 Paragraph (2) of Pekanbaru Mayor Regulation Number 94 of 2016 states that thetask of the road and bridge preservation section is to preserve roads and bridges in order tomaintain steady road conditions in accordance with the level of service and ability when theroad is built and operated. However, it is still not applied, especially on roads in PekanbaruCity which is the authority of the Pekanbaru Public Works and Spatial Planning Office incarrying out road preservationThis type of research is sociological legal research, because it is based on field research,namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature reviews that have arelationship with the problem to be studied assisted by primary, secondary and tertiary dataThis research was conducted in the Regional People's Representative Council of PekanbaruCity, Public Works and Spatial Planning Office of Pekanbaru City, while the population andsample are all parties related to the problem studied. This study used qualitative data analysisand produced descriptive data.It can be concluded that, First, the Implementation of the Authority of the Public Works andSpatial Planning Office of Pekanbaru City on Road Preservation Based on Pekanbaru MayorRegulation number 94 of 2016 has not performed its duties well in the road preservationprogram Second, the inhibiting factors for the implementation of the authority of thePekanbaru City Public Works and Spatial Planning Office on Road Preservation based onPekanbaru Mayor Regulation number 94 of 2016 are poor drainage factors, weather factors,WWTP (Wastewater Management Plant) project factors, human resource factors and budgetfactors. Third, efforts made to overcome inhibiting factors are to preserve roads in PekanbaruCity regularly, improve drainage on damaged roads, and supervise the implementation of themayor's regulation.Keywords: Authority-Mayor Regulation-Road Preservation
PERGESERAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUMPUN KEKUASAAN EKSEKUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Wiraya Aidiliya Utama; Ardiansah; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.18990

Abstract

Penelitian ini membahas pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam rumpun kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pergeseran tersebut telah memunculkan berbagai pandangan mengenai independensi KPK sebagai lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis historis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada posisi dan fungsi KPK dalam sistem ketatanegaraan, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kedudukan KPK yang kini berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif berimplikasi pada tantangan dalam menjaga independensi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme checks and balances serta jaminan independensi institusional untuk memastikan KPK tetap menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi.
PERGESERAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUMPUN KEKUASAAN EKSEKUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Wiraya Aidiliya Utama; Ardiansah; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.18990

Abstract

Penelitian ini membahas pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam rumpun kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pergeseran tersebut telah memunculkan berbagai pandangan mengenai independensi KPK sebagai lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis historis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada posisi dan fungsi KPK dalam sistem ketatanegaraan, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kedudukan KPK yang kini berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif berimplikasi pada tantangan dalam menjaga independensi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme checks and balances serta jaminan independensi institusional untuk memastikan KPK tetap menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Co-Authors Ardiansah Junaidi Junaidi Yelia Nathassa Winstar Zulfikar Jayakusuma