Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PERBANDINGAN DI KELAS VII TULIP SMP NEGERI 14 PALU Aniza, Aniza; Hasbi, Muh.; Paloloang, Baharuddin
Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako Vol 4, No 03 (2017)
Publisher : Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.818 KB)

Abstract

 Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh deskripsi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perbandingan di kelas VII Tulip SMP Negeri 14 Palu. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang mengacu pada desain penelitian Kemmis dan Mc. Taggart, yakni perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VII Tulip SMP Negeri 14 Palu dengan jumlah siswa 25 orang. Dari subjek penelitian tersebut dipilih 3 orang informan dengan kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perbandingan di kelas VII Tulip SMP Negeri 14 Palu yaitu dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut: 1) tahap penyampaian tujuan dan memotivasi siswa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara lisan dan memotivasi siswa untuk bersemangat dan terlibat aktif dalam pembelajaran, 2) tahap penyajian informasi, guru mendeskripsikan secara singkat tentang tahap-tahap model pembelajaran kooperatif tipe NHT, 3) tahap pengorganisasian kelompok belajar dan penomoran, siswa dikelompokkan dalam 5 kelompok belajar dan setiap anggota kelompok diberi nomor yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5, 4) tahap pengajuan pertanyaan, guru membagikan LKPD  pada masing-masing kelompok, 5) tahap berpikir bersama, siswa diminta untuk mengerjakan LKPD dan berdiskusi bersama untuk memperoleh jawaban yang tepat, 6) tahap pemberian jawaban, siswa yang nomornya diperoleh dari hasil undian mengacungkan tangan dan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan 7) tahap pemberian penghargaan, guru memberikan penghargaan kepada kelompok dalam bentuk tepuk tangan dan pujian.Kata kunci: Numbered Heads Together, hasil belajar, perbandingan.
The Contestation of Authority in Islamic Marriage Law Indonesia Nasir, Muhammad; Aniza, Aniza; Muzakkir, Muzakkir; Roni, Muhammad
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 November (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v8i2.7896

Abstract

This article describes the contestation between government authorities and religious scholars (ulemas) in the creation of marriage laws in Aceh. The research data were derived from observations, interviews, and documentation, constituting a qualitative study with a theoretical framework based on the relationship between the state and religion, as well as the Theory of Legal Certainty, employing a socio-legal approach. The findings of this study illustrated that the authority of the ulemas was manifested through the issuance of fatwas by Acehnese ulemas, which also operated in society illegally. On the other hand, government authority was realized through the enactment of marriage laws and the Islamic Criminal Code (KHI) implemented by government institutions. The fragmentation and contestation of these authorities occurred following the enactment of the Special Autonomy Law, which granted authority to the ulemas to issue fatwas. As a result, dualism in marriage laws emerged in Aceh, leading to various issues such as legal uncertainty, a lack of trust in state institutions, and the proliferation of illegal marriages in Aceh. Additionally, Acehnese ulemas sought to establish their own local laws for Aceh, independent of national marriage laws. Therefore, it is imperative to establish Aceh's marriage laws through regional regulations (qanun) while accommodating the fatwas issued by Acehnese ulemas.