Garuda - Garba Rujukan Digital

THE ROLES OF INVESTIGATOR IN IMPLEMENTING DIVERSION ON CHILDREN CRIMINAL ACTION Zakki Mubarok; Achmad Sulchan
International Journal of Law Reconstruction Vol 2, No 1 (2018): : INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW RECONSTRUCTION
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v2i1.2992

Some efforts were made to overcome internal obstacles: improving coordination among investigators, intensive approaches to witnesses, improving socialization of the Criminal Justice System Law and Child Protection Act. While the efforts to overcome the external obstacles: education, rigorous interrogation, improving facilities and infrastructure and bringing together an understanding of the meaning of recidivist. This research is based on the increasingly widespread criminal cases committed by children that occurred in the jurisdiction of Polrestabes Semarang in particular and in various major cities in Indonesia in general. The results of the research indicate that: (1) The role of the investigator in the diversion implementation of child crime cases, namely the internal roles among which are coordinating with the community and with various institutions or related parties, upholding the legal system and criminal justice system in accordance with the mandate of the Act, as well as involving police (Investigator) members in training or special education. (2) The constraints faced by the investigators in the diversion implementation of child crime cases are internal constraints: lack of coordination among investigators, lack of legal understanding of witnesses, lack of socialization of the Criminal Justice System Law and Child Protection Law.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU HATE SPEECH PADA MASA PEMILU DI INDONESIA Zakki Mubarok; Khamarudhin Syahrul Jihad
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i1.12

Law enforcement and the public are increasingly paying attention to the rise of hate speech in public life during the election season. Hate speech that targets individuals based on culture, ethnicity, race, religion, disability, sexual orientation, gender, skin color, nationality, or other characteristics can lead to hatred, provocation, incitement, violence, and even national division in the election season. Speech that encourages hate can create tension in society and lead to acts of discrimination, violence and/or death if it is not handled effectively, immediately and in accordance with the law. The author raises two issues regarding hate speech in response to its increasingly detrimental impact on victims: the need for criminal punishment for perpetrators of hate speech and legal protection for victims of hate speech. After analyzing research materials, this research uses a normative writing methodology and approaches legislative issues related to hate speech. The findings of this research provide legal protection to victims of hate speech which can give them a sense of security and protect individuals who are also targets of hate speech. Speech that encourages hatred is considered a criminal offense because every person who, whether intentionally or unintentionally, commits an unlawful act is required by the relevant law to be responsible for his or her actions and is considered guilty of an act that is punishable by imprisonment or a fine.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI INDONESIA Zakki Mubarok; Pandu Dwi Nugroho
Smart Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v1i1.54

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantara merekapun ada yang mengangkat anak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian kepustakaan atau doktrinal yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Bersifat deskriptif dengan mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif dengan memberikan argumentasi teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil menunjukkan bahwa pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.

PENERAPAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA Zakki Mubarok
Smart Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v1i2.66

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya disektor teknologi finansial telah dimanfaatkan oleh lembaga pinjaman online (pinjol) ilegal untuk melakukan kejahatan. Dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang terdesak hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang yang masyarakat dapatkan berasal dari dana pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Maraknya pinjaman online ilegal dinilai telah meresahkan masyarakat karena masyarakat sering mendapat teror tagihan dan intimidasi dari lembaga pinjaman online tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana lembaga pinjaman online ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau doktrinal. Karena dalam penulisan ini mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Sifat yang dimiliki dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi teori oleh penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : lembaga pinjaman online ilegal yang telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat, baik materiil maupun non materiil tidak cukup hanya dicabut izin operasional dan aplikasinya, tetapi perlu diproses hukum pidana. Jika tidak, mereka akan membuat bisnis baru dengan mengubah nama dan aplikasinya.

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN UPAYA PENYAMARAN DALAM MENANGANI KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA Zakki Mubarok; Zenda Vidya Uttamo
Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v2i1.74

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat merupakan masalah serius. Generasi muda dapat disasar oleh jaringan pengedar untuk menjadi korban berikutnya dalam kondisi apapun, tanpa kecuali. Aparat penegak hukum, khususnya polisi, memiliki kewenangan untuk melakukan penyamaran guna mengungkap kasus ini. Teknik ini memiliki efektivitas yang baik dalam mengidentifikasi jaringan pengedar narkoba. Ketika jaringan pengedar narkoba menggunakan taktik ranjau, cara ini menemui tantangan karena polisi (yang menyamar) tidak ketemu kurir secara langsung.

DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA PERJUDIAN ONLINE BAGI MAHASISWA DI INDONESIA Mubarok, Zakki; Wahid, Ahmad
Smart Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v3i2.84

ABSTRAK Masalah besar perjudian online di kalangan anak muda kini telah merambah ke bidang pendidikan, khususnya pelajar dan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya perjudian online bagi pemuda khususnya mahasiswa di Indonesia. Mengenai fenomena perjudian online di Indonesia serta penyebab dan dampak perjudian online terhadap kehidupan, penulis mengemukakan dua hal. Penelitian ini menerapkan pendekatan masalah legislasi pada perjudian online dan proses penulisan normatif setelah menilai bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan judi online mempunyai banyak dampak buruk, termasuk dampak psikologis, fisik, dan sosial. Secara psikologis, kecanduan judi online dapat menimbulkan berbagai gejala, antara lain depresi, kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Alasan utama perlunya pelarangan perjudian online adalah karena hal tersebut merusak kesehatan mental masyarakat, khususnya anak-anak muda (mahasiswa), dan mendorong kemalasan masyarakat untuk mengejar keuntungan finansial tanpa kerja keras. Padahal, kasus perjudian sudah diatur didalam KUHP pasal 303 dan 303 bis tentang delik terhadap akhlak yang baik.

POLITIK HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Zainuddin, Muhammad; Mubarok, Zakki; Bachriani, Rielia
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Guna mengetahui dan menganalisis konsep restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka diperlukan pengkajian secara akademis dan mendalam. Selain itu pula untuk mengetahui bagaimana politik hukum restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimasa mendatang. Melalui metode yuridis normatif dalam penelitian ini, sehingga digunakan data sekunder melalui bahan pusataka. Politik hukum restorative justice terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia masih berlangsung sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Landasan pembangunan politik hukum sebagai sistem hukum nasional melalui Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar. Pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substallfive), hukum pelaksanaan pidana, dan hukum pidana formil (hukum acara pidana. Salah satu bentuk politik hukum pidana melalui konsep restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan melalui non-litigasi. Melalui pendekatan retributif (pembalasan) akan bergeser ke pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep restorative justice menjadi politik hukum yang permanen dalam membangun sistem peradilan pidana secara nasional dimasa yang akan datang.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU HATE SPEECH PADA MASA PEMILU DI INDONESIA Zakki Mubarok; Khamarudhin Syahrul Jihad
Smart Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Law enforcement and the public are increasingly paying attention to the rise of hate speech in public life during the election season. Hate speech that targets individuals based on culture, ethnicity, race, religion, disability, sexual orientation, gender, skin color, nationality, or other characteristics can lead to hatred, provocation, incitement, violence, and even national division in the election season. Speech that encourages hate can create tension in society and lead to acts of discrimination, violence and/or death if it is not handled effectively, immediately and in accordance with the law. The author raises two issues regarding hate speech in response to its increasingly detrimental impact on victims: the need for criminal punishment for perpetrators of hate speech and legal protection for victims of hate speech. After analyzing research materials, this research uses a normative writing methodology and approaches legislative issues related to hate speech. The findings of this research provide legal protection to victims of hate speech which can give them a sense of security and protect individuals who are also targets of hate speech. Speech that encourages hatred is considered a criminal offense because every person who, whether intentionally or unintentionally, commits an unlawful act is required by the relevant law to be responsible for his or her actions and is considered guilty of an act that is punishable by imprisonment or a fine.

PENERAPAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA Zakki Mubarok
Smart Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya disektor teknologi finansial telah dimanfaatkan oleh lembaga pinjaman online (pinjol) ilegal untuk melakukan kejahatan. Dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang terdesak hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang yang masyarakat dapatkan berasal dari dana pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Maraknya pinjaman online ilegal dinilai telah meresahkan masyarakat karena masyarakat sering mendapat teror tagihan dan intimidasi dari lembaga pinjaman online tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana lembaga pinjaman online ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau doktrinal. Karena dalam penulisan ini mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Sifat yang dimiliki dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi teori oleh penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : lembaga pinjaman online ilegal yang telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat, baik materiil maupun non materiil tidak cukup hanya dicabut izin operasional dan aplikasinya, tetapi perlu diproses hukum pidana. Jika tidak, mereka akan membuat bisnis baru dengan mengubah nama dan aplikasinya.

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN UPAYA PENYAMARAN DALAM MENANGANI KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA Zakki Mubarok; Zenda Vidya Uttamo
Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat merupakan masalah serius. Generasi muda dapat disasar oleh jaringan pengedar untuk menjadi korban berikutnya dalam kondisi apapun, tanpa kecuali. Aparat penegak hukum, khususnya polisi, memiliki kewenangan untuk melakukan penyamaran guna mengungkap kasus ini. Teknik ini memiliki efektivitas yang baik dalam mengidentifikasi jaringan pengedar narkoba. Ketika jaringan pengedar narkoba menggunakan taktik ranjau, cara ini menemui tantangan karena polisi (yang menyamar) tidak ketemu kurir secara langsung.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search