Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Dengan Bank Tungul: (Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang) Tarmidzi Tarmidzi; Nur Afifah
el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.996 KB) | DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7359

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya transaksi hutang piutang dikalangan masyarakat muslim dengan terdapat tambahan jumlah pengembalian bagi orang yang berhutang, khususnya dalam perjanjian hutang piutang dengan Bank Tungul yang notabenenya mengandung bunga yang tinggi. Tambahan dalam hutang piutang secara hukum Islam telah jelas bahwa hukumnya haram karena terdapat unsur riba didalamnya sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Namun demikian, dalam masyarakat praktik seperti itu masih di jalankan dan dianggap biasa oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan Bank Tungul, serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan hutang piutang kepada Bank Tungul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang dengan Bank Tungul terbilang rendah. Masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai keharaman riba khususnya dalam transaksi hutang piutang, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika melakukan pinjaman tidak mempertimbangkan adanya bunga dalam pinjaman tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Kebumen dalam melakukan hutang piutang kepada Bank Tungul antara lain karena faktor pendidikan, agama, sosial, ekonomi, dan faktor kemudahan bertransaksi.
Diplomatic Appointments and Competency Standards in Indonesia: A Siyasah Dauliyah Analysis of Meritocracy and Ambassadorial Selection Marha Awanis Syamlina; Muhammad Asro; Lutfi Fahrul Rizal; Tarmidzi Tarmidzi
Borneo International Journal of Islamic Studies Vol. 8 No. 1 (2026): Borneo International Journal of Islamic Studies, Vol. 8(1), May 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/bijis.v8i1.13153

Abstract

The appointment of ambassadors is crucial to a state's diplomatic effectiveness and representation in international forums. In Indonesia, the appointment of non-career diplomats to strategic ambassadorial positions has raised concerns regarding compliance with meritocratic governance and competency requirements. This study examines whether Indonesia's regulatory framework governing diplomatic appointments adequately ensures diplomatic competence and aligns with the principles of Siyasah Dauliyah. Employing normative legal research, the study uses statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the 1945 Constitution, Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations, Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus, and Presidential Regulation No. 56 of 2021. The findings reveal that the existing framework grants broad discretion over ambassadorial appointments while lacking measurable, enforceable competency standards. This gap weakens the implementation of merit-based governance and may affect diplomatic effectiveness. Drawing on the principles of amanah (trustworthiness), kifayah (competence), and 'adalah (justice), this study proposes an integrated evaluative framework for diplomatic appointments. It argues that legal reform is necessary to establish objective competency benchmarks and transparent selection mechanisms for both career and non-career diplomats.