Garuda - Garba Rujukan Digital

DIALEKTIKA FATWA & HUKUM POSITIF DI INDONESIA “Meneguhkan Urgensi Dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara” sutopo, umarwan
Justicia Islamica Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1435

Fatwa bagi tradisi umat islam merupakan salah satu media untuk menyampaikan hukum-hukum islam (shariah). Masyarakat muslim mempunyai kecenderungan untuk bertanya tentang banyak hal, pernikahan, muamalah, jinayah, ibadah dan persoalan-persoalan lainnya. Selain itu, keberadaan fatwa berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama umat muslim yang dijamin oleh undang-undang. Persoalannya adalah bagaimana jika antara fatwa dengan ketetapan pemerintah/ aturan hukum positif terjadi persinggungan yang tidak selaras apalagi bertolak belakang? Baik dengan hukum secara khusus maupun dengan keanekaragamaan suku, budaya dan ras yang berada di Indonesia. Hal ini mencuat misalnya pada kasus penodaan agama, fatwa keharaman rokok, serta awal ramadhan dan syawal yang sama sekali berbeda dengan ketetapan pemerintah. Pada posisi seperti ini sebenarnya, bagaimana posisi dan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat muslim sebagai kaum beragama sekaligus warga negara, serta bagaimana sikap yang seharusnya dikedepankan?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait pro dan kontra terhadap beberapa fatwa dengan analisis yang mendalam, lalu dikaitkan dengan kedudukan fatwa dalam sistem hukum positif (yang berlaku), serta urgensi fatwa bagi umat islam secara umum dan muslim indonesia secara khusus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fatwa bagi umat islam Indonesia menduduki wilayah yang sangat urgen. Meski keberadaannya tidak masuk dalam sistem hukum positif di Indonesia, seandainya ada persinggungan yang tidak seirama antara keduannya, maka perwujudannya harus disikapi secara bijaksana, baik oleh negara, pembuat fatwa dan masyarakat Indonesia.

TOLERANSI BERAGAMA (Toleransi Masyarakat Muslim dan Budha di Dusun Sodong Perspektif Islam) Umarwan Sutopo
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3395

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki beragam suku, bahasa, ras bahkan agama. Perbedaan itu menyimpan potensi positif sebagai kekuatan dan kekayaan bangsa. Namun demikian seandainya tidak dirawat dengan baik, potensi positif tersebut berubah menjadi negatif, yaitu konflik yang merugikan masing-masing pihak. Usaha untuk merawat kemajemukan tersebut adalah menumbuhkembangkan toleransi. Masyarakat Sodong sebagai kumpulan 2 (dua) komunitas beragama berbeda memberikan potret bahwa mereka telah mengimplementasikan hal tersebut secara intens dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan bahkan persoalan agama. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa penganut agama yang berbeda memahami dan mengejawantahkan toleransi yang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari, padahal setiap agama secara lazim mempunyai ciri khas dan batasan-batasan hubungan dengan agama lainnya?, terkecuali daripada itu, bagaimana pandangan islam terhadap kenyataan tersebut, karena nyatanya islam sebagai agama pedoman hidup muslim memiliki pandangan sendiri kaitannya dengan toleransi. Penelitian ini bercorak field research dengan mendeskriptifkan terhadap persepsi dan perilaku masyarakat Sodong terhadap toleransi berikut pandangan islam terhadapnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa toleransi agama yang terbangun di sana tidak semata-mata berlatar belakang agama, melainkan juga berasal dari aspek sosial, budaya dan politik. Praktik-praktik toleransi yang telah terjadi perlu penguatan, terutama di bidang sosial kemasyarakatan. Adapun pada persoalan yang bersinggungan dengan agama masih membutuhkan perhatian dan peran edukasi pemuka muslim agar toleransi tidak mengarah pada tindakan sinkretisme.Kata Kunci:Sodong, toleransi beragama. Indonesia as a pluralistic country has various ethnicities, languages, races and even religions. The difference holds positive potential as the strength and wealth of the nation. However, if it is not properly cared for, the positive potential turns into a negative one, namely a conflict that harms each party. Efforts to maintain this plurality is to cultivate tolerance. The Sodong community as a collection of 2 (two) different religious communities provides a portrait that they have implemented this intensely in social, economic, political and even religious aspects. This of course raises the question, how can adherents of different religions understand and manifest such great tolerance in daily life, even though every religion in general has characteristics and limitations on relations with other religions? to this fact, because in fact Islam as a religion as a way of life for Muslims has its own views regarding tolerance. This research is a field research by describing the perception and behavior of the Sodong community towards tolerance and the Islamic view of it. The results of the study reveal that the religious tolerance that is built there is not solely a religious background, but also comes from social, cultural and political aspects. Tolerance practices that have occurred need to be strengthened, especially in the social field. As for issues that intersect with religion, it still requires attention and the educational role of Muslim leaders so that tolerance does not lead to acts of syncretism. Keywords:Sodong, religious tolerance.

PILKADES LANGSUNG DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH (STUDI KRITIS PILKADES LANGSUNG DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAT) Umarwan Sutopo
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2591

ABSTRAK: Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah hajatan politik yang berlangsung secara rutin di Indonesia. Mekanisme suksesi kekuasan tingkat desa tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian poin dalam peraturan tersebut yang menjadi pembahasan tulisan ini adalah keberlakuan model pilihan langsung seorang kepala desa. Unifikasi sistem pilkades dalam perjalanannya justru tidak jarang meninggalkan aspek negative terhadap masyarakat. Akibatnya kerukunanan, tepo sliro, dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas dan budaya penduduk desa bisa tercabik-cabik. Fiqh Siyasah melalui pendekatan maslahat menawarkan gagasan tentang keniscayaan berlangsungnya pesta pilkades yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Artinya bentuk suksesi kepemimpinan tingkat desa bisa secara langsung one man one vote, perwakilan, atau berpijak pada kearifan lokal dimana hal tersebut justru mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar pada masyarakat.

Implikasi Penambangan Pasir terhadap Perekonomian Petani: Perspektif Maqāṣhid Syarī’ah Popy Anggun Brilianti; Umarwan Sutopo
Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

One of the uses of natural resources is sand mining, as happened in the village of Bolosingo, Pacitan. However, these activities have a negative impact on the environment that affect the economy of the surrounding farmers. Damage to agricultural land make it unproductive and result in sub-optimal yields. The study aims to explain the maqashid sharia review of sand mining which has an impact on the damage to agricultural land in the village of Bolosingo, Pacitan and a review of maqashid sharia on the socio-economic impact of the surrounding community in the village of Bolosingo, Pacitan. The research method used is a qualitative method. With data collection techniques through observation, interviews and documentation. From this research, it can be concluded that the implications of sand mining for farmers in the village of Bolosingo, Pacitan which have an impact on the damage to agricultural land are not in accordance with the maqashid sharia, which has not realized the benefits to be achieved both in the world and in the hereafter. From the impact of the need to protect the environment from damage and greed caused by human hands. While the socio-economic impact of sand mining on the farmer’s economy is not appropriate according to the maqashid sharia hifdzu nafs and hifdzu mal, because the negative impact caused by sand mining has a greater risk than the benefits. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah penambangan pasir seperti yang terjadi di Desa Bolosingo Pacitan. Namun demikian, kegiatan tersebut menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yang berpengaruh terhadap perkonomian petani sekitar. Rusaknya lahan pertanian menjadikan tidak produktif dan berakibat hasil panen tidak maksimal. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan maqāṣhid syarī’ah terhadap penambangan pasir yang berdampak kepada kerusakan lahan pertanian di Desa Bolosingo Pacitan dan tinjauan maqāṣhid syarī’ah terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar di Desa Bolosingo Pacitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikasi penambangan pasir terhadap petani di Desa Bolosingo Pacitan yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian belum sesuai dengan Maqāṣhid Syarī’ah yaitu belum mewujudkan kemaslahatan yang hendak dicapai baik didunia maupun diakhirat. Dari dampak yang ditimbulkan perlunya untuk menjaga lingkungan dari kerusakan dan keserakahan ulah tangan manusia. Sedangkan dampak sosial ekonomi dari adanya penambangan pasir terhadap perekonomian petani belum sesuai menurut Maqāṣhid Syarī’ah hifdzu nafs dan hifdzu mal, karena dampak negatif yang ditimbulkan penambangan pasir memiliki resiko yang lebih besar daripada manfaatnya.

Telaah Kritis Kehalalan Produk di Toko Frozen Food: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Wildah Amalina; Umarwan Sutopo; Rizki Amalia Farhana; Marlon Eka Damara
Jurnal Antologi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Technology and knowledge in Indonesia are increasing daily so that they can create sophisticated and valuable goods for everyday life. But on the other hand, we must pay attention to information on the results of food technology, which sometimes cannot be fully understood by producers and consumers, so that it can harm consumers. Through LPPOM and the Fatwa Commission, MUI seeks to provide guarantees for halal products through halal certificates. However, many processed food and beverage products, such as frozen food, are still not yet halal-certified. This research aims to review Islamic law and positive law on the halalness of Babadan Ponorogo frozen food products. This type of research is field research with a qualitative approach. While data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The analytical method used in this study is the inductive method. From this study, it can be concluded that in a review of Islamic law, frozen food products that are halal certified are safe for consumption, food that is not yet halal certified but has a label can be deemed halal provided that the composition contained in the product does not contain food that is prohibited by Islamic law, while products that are not yet halal certified and without a label it is better to avoid because there is no clarity whatsoever about the product to prevent the occurrence of danger or the mixing of haram goods in the product. While a positive legal review regarding the halalness of Babadan Ponorogo frozen food products, it can be concluded that halal-certified products are safe for consumption and halal. In contrast, those that have not been halal-certified are still doubtful about their halal status because there has been no submission to LPPOM-MUI. And the product violates Law Article 4 Number 33 of 2014 and Law Article 97 paragraph (3) Number 18 of 2014. Teknologi dan pengetahuan di indonesia semakin hari semakin meningkat sehingga mampu menciptakan barang-barang yang canggih dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tetapi disisi lain harus memperhatikan informasi hasil teknologi pangan yang terkadang tidak dapat diketahui secara utuh oleh produsen maupun konsumen, sehingga dapat merugikan konsumen. MUI melalui LP POM dan Komisi Fatwa berupaya untuk memberikan jaminan produk halal melalui sertifikat halal. Tetapi pada kenyataannya masih banyak produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal seperti produk makanan frozen food. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kehalalan produk frozen food Babadan Ponorogo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam produk frozen food yang bersertifikat halal sudah aman dikonsumsi, makanan yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya bisa dihukumi halal dengan syarat komposisi yang terdapat dalam produk tersebut tidak terdapat makanan yang diharamkan oleh syariat Islam sedangkan produk yang belum bersertifikat halal dan tidak ada labelnya lebih baik dihindari karena tidak ada kejelasan apapun dari produk tersebut guna bertujuan untuk mencegah timbulnya bahaya atau tercampurnya barang haram dalam produk tersebut. sedangkan tinjauan hukum positif tentang kehalalan produk frozen food Babadan Ponorogo dapat disimpulkan bahwa produk yang bersertifikat halal aman dikonsumsi dan jelas kehalalannya, sedangkan yang belum bersertifikat halal masih diragukan kehalalannya karena belum ada pengajuan kepada LPPOM-MUI. Dan produk tersebut melanggar undang-undang pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-undang pasal 97 ayat (3) Nomor 18 Tahun 2014.

Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Sutopo, Umarwan; Basri, Achmad Hasan
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162

Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama dan Negara serta relevansi hubungan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kaitannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normative dengan pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan melalui Al Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Kiyas serta perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Islam dan negara keduanya merupakan hal berbeda, pertama adalah agama yang bersifat transendental dan suci sedang yang kedua adalah hasil peradaban manusia dalam pengaturan hubungan sesama manusia. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat semacam dialektika yang unik, dimana para ulama dan cendekiawan berpandangan bahwa keduanya memiliki relasi yang kuat tidak hanya berasal dari kesimpulan ulama kontemporer, melainkan memiliki sejarah panjang sejak zaman kenabian Muhammad SAW. Di Indonesia, relasi keduanya tampak dalam sejarah negara ini, pertentangan pemikiran tokoh agamawan dan nasionalis muslim di awal-awal kemerdekaan maupun kontak bersenjata mewarnai bukti relasi keduanya. Namun demikian, pada akhirnya, mayoritas muslim tidak memandang bahwa agama (islam) dan negara tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru perlu dielaborasikan dalam perpaduan yang cantik. Islam bisa dijadikan sebagai landasan spirit yang suci dalam penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan. Lahirnya kementrian agama, Peradilan agama, UU Pernikahan, maupun perda-perda syariah adalah bentuk-bentuk relasi yang relevan antara agama dan negara di Indonesia.This paper examines the relationship between religion and the state and the relevance of these relationships in the life of the nation and state, as well as their relation in Indonesia. This study uses a descriptive normative research method with a conceptual approach and an approach through the Qur'an, Hadith, Ijma' and Kiyas as well as legislation. The research findings show that Islam and the state are two different things, the first is a religion that is transcendental and sacred while the second is the result of human civilization in regulating human relations. However, in its development there is a unique kind of dialectic, where the scholars and scholars are of the view that the two have a strong relationship not only from the conclusions of contemporary scholars, but also having a long history since the time of the prophethood of Muhammad SAW. In Indonesia, the relationship between the two is evident in the history of this country, the conflicting thoughts of religious figures and Muslim nationalists in the early days of independence and armed contact coloring the evidence of their relationship. However, in the end, the majority of Muslims do not see that religion (Islam) and the state do not need to be contradicted. Both actually need to be elaborated in a beautiful combination. Islam can be used as the basis of a holy spirit in the administration of power or government. The birth of the Ministry of Religion, the Religious Courts, the Marriage Law, as well as Sharia Regional Regulations are forms of relevant relations between religion and the state in Indonesia.

Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif Sutopo, Umarwan
El-Dusturie Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i1.4067

Modin adalah satu jabatan religius di masyarakat pedesaan wilayah Kabupaten Ponorogo. Terkecuali daripada itu, mereka menganggap bahwa modin merupakan posisi resmi dalam Pemerintahan Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hak pengolahan bengkok bagi para modin sebagaimana perangkat desa lainnya. Perubahan peraturan terkait dengan Pemerintahan Desa berimbas pada hilangnya jabatan modin di Pemerintah Desa. Metodologi kajian ini bersifat libray research dimana hasil dari penelitian adalah bahwa dikarenakan kebutuhan terhadap peranan modin dalam masyarakat desa begitu penting, maka keberadaannya tetap dipertahankan oleh desa. Hanya saja bukan berdasarkan jabatannya, melainkan berdasarkan peranannya. Akhirnya sosok modin sampai saat ini secara kultural masih hidup di tengah tengah masyarakat meskipun secara struktural sudah tidak ada lagi di Pemerintahan Desa. Mereka yang masih dianggap dan dimintai bantuan sebagai modin oleh masyarakat desa, sejatinya bukan lagi seorang modin, melainkan berubah bentuk jabatannya, bisa jadi seorang kaur, kepala staf atau di luar jabatan pemerintah desa, yaitu para staf.

Synergy Between BPKN and Higher Education Institutions in Consumer Protection Education in the Digital Era Maulidia, Rohmah; Sutopo, Umarwan
El-Barka Journal of Islamic Economics and Business Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : El-Barka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The rise in consumer transactions in the digital era reflects the increasingly complex dynamics of consumer behavior. However, the Consumer Empowerment Index (IKK) in Indonesia remains relatively low, particularly in the higher education sector. This article aims to analyze the role of the National Consumer Protection Agency (BPKN) and higher education institutions in educating and protecting consumers, using the organizational transformation theory as its framework. This research employs a descriptive qualitative method, utilizing primary data collected through in-depth interviews with key figures from BPKN and consumer protection law lecturers, as well as secondary data from official BPKN documents. The findings reveal that although BPKN has implemented several educational programs in select universities, the involvement of State Islamic Higher Education Institutions (PTKIN) remains minimal. The primary obstacles include a lack of synergy, limited resources, and weak implementation of formal collaborations. Recommendations include strengthening consumer protection curricula, expanding strategic collaborations between BPKN and universities, and developing small claims court mechanisms to facilitate consumer access to dispute resolution. This study emphasizes the need for bureaucratic and educational transformation based on synergy to enhance consumer awareness and empowerment in Indonesia.

The Javanese Culture and Islamic Law: Pemilihan calon pengantin dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam Umarwan Sutopo, Umarwan Sutopo
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2021): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v2i2.522

Abstrak: Ketertarikan terhadap lawan jenis adalah fitrah alami manusia yang kemudian diakomodir syariat islam dalam bentuk pernikahan. Perkawinan memiliki beberapa proses dimana salah satu tahapannya adalah memilih calon pasangan yang ketentuannya telah ada dalam al Qur’an maupun al Hadis. Suku Jawa, termasuk di dalamnya sebagian penduduknya yang muslim tidak jarang masih mempercayai dan memegang teguh adat istiadat dan tradisi dalam pemilihan calon pasangan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan basis library research dimana hasilnya adalah tidak adanya benang merah antara larangan/ pantangan atas pemilihan calon pasangan perspektif budaya dengan dengan dalil-dalil syariat.

The Javanese Culture and Islamic Law: Pemilihan calon pengantin dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam Umarwan Sutopo, Umarwan Sutopo
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2021): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v2i2.522

Abstrak: Ketertarikan terhadap lawan jenis adalah fitrah alami manusia yang kemudian diakomodir syariat islam dalam bentuk pernikahan. Perkawinan memiliki beberapa proses dimana salah satu tahapannya adalah memilih calon pasangan yang ketentuannya telah ada dalam al Qur’an maupun al Hadis. Suku Jawa, termasuk di dalamnya sebagian penduduknya yang muslim tidak jarang masih mempercayai dan memegang teguh adat istiadat dan tradisi dalam pemilihan calon pasangan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan basis library research dimana hasilnya adalah tidak adanya benang merah antara larangan/ pantangan atas pemilihan calon pasangan perspektif budaya dengan dengan dalil-dalil syariat.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search