Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.734
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Inovasi Global
Erny Kencanawati
Universitas Jayabaya
Astronomy Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum Akta Jual Beli Tanah yang Dibuat Atas Dasar Janji Pihak Ketiga: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 126/PDT/2018/PT YYK Erny Kencanawati; Chaerunissa Chaerunissa
Jurnal Inovasi Global Vol. 4 No. 10 (2026): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v4i10.613

Abstract

Akta jual beli tanah memberikan kepastian hukum dalam peralihan hak, tetapi sengketa dapat muncul ketika akta didalilkan menyamarkan hubungan utang piutang yang melibatkan janji pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akta tersebut dan akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 126/PDT/2018/PT YYK. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya janji pihak ketiga tidak secara otomatis mengakibatkan ketidakabsahan akta jual beli tanah. Dalil mengenai harga transaksi yang tidak wajar, penguasaan fisik oleh pemilik semula, dan hubungan utang piutang yang mendasari transaksi memerlukan pembuktian memadai untuk menunjukkan cacat kehendak atau transaksi simulatif. Berdasarkan pembahasan dalam naskah, pengadilan menolak gugatan pembatalan sehingga akta dan peralihan hak yang disengketakan tetap berlaku. Pembahasan menegaskan perlunya membedakan kekuatan pembuktian akta autentik dari keabsahan perbuatan hukum yang dimuatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pemilik tanah bergantung pada penilaian syarat sahnya perjanjian dan kecukupan bukti. Klarifikasi kehendak para pihak sebelum penandatanganan akta diperlukan untuk mendukung kepastian transaksi dan mencegah sengketa yang bersumber dari perbedaan pemahaman mengenai maksud peralihan hak.
Kepastian Hukum Atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam Proses Peradilan Elena Kristianto; Erny Kencanawati; Khoirul Anwar
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.6854

Abstract

Notarial deeds as authentic instruments hold a crucial role in Indonesia’s civil law evidence system, providing perfect proof under Article 1868 of the Civil Code. However, in practice, such deeds are often denied by one party in court, raising debates about the certainty of their evidentiary power. This study examines the legal consequences of denying a notarial deed for the parties in litigation and the assurance of legal certainty for those holding such deeds. Using R. Soeroso’s Theory of Legal Consequences and Jan Michael Otto’s Theory of Legal Certainty, this normative juridical research employs statutory, conceptual, analytical, and case approaches, with literature-based data collection and interpretative legal analysis. The findings reveal that denial of a notarial deed may create new legal relationships, alter good-faith relations into disputes, and result in sanctions imposed by court rulings. Meanwhile, legal certainty remains guaranteed, as authentic deed regulations are clear, binding, and enforceable, serving as a guideline in resolving disputes and upholding sanctions.  
Co-Authors Anriz Nazaruddin Halim Chaerunissa Chaerunissa Elena Kristianto Heri Yuristin Rivano Ibnu Hanafi Khoirul Anwar Muhammad Rizky Muzzaki Putri Rosmala Dewi Ramlani Lina Sinaulan Renanda Arizona Riki Rustandi Wira Franciska Yuhelson Yuhelson