Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

EVALUASI KESESUAIAN PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PADA BPKP PUSAT DENGAN PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Usman, Fadlil
JURNAL INFO ARTHA Vol 1, No 1 (2017): JULY EDITION
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (892.655 KB) | DOI: 10.31092/jia.v1i1.17

Abstract

Probity audit is an independence assessment activity to ensure the goods/services procurement processes have been implemented consistently appropriate with the principle of upholding integrity, uprightness, honesty and fulfill certain occur legislation aimed for improving the accountability for the use of public sector fund. Probity audit is done in real time simultaneously with the goods/services procurement process. This study aims to evaluate the suitability of the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter as agency that initiated the implementation of probity audit in Indonesia compared with the Probity audit Guidelines for Procurement of Goods/Services as criteria. The results of this study indicate that the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter has been implemented adequately, but there are activities that do not fit the criteria, especially in the activities of the determination of the scope of the audit, the preparation of working papers and the follow-up monitoring of the audit results. Probity audit merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Probity audit dilakukan secara real time yaitu bersamaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat selaku instansi yang menginisiasi pelaksanaan probity audit di Indonesia dibandingkan dengan kriteria berupa Pedoman Probity audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat sudah dilaksanakan secara memadai, namun masih terdapat hal yang belum sesuai dengan kriteria terutama dalam kegiatan penentuan ruang lingkup audit, penyusunan kertas kerja dan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit.
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DESA PELAWAD KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG) Usman, Fadlil; Haryanto, Sulistyo Dwi
JURNAL INFO ARTHA Vol 2 (2015): EDISI SEPTEMBER
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (920.394 KB) | DOI: 10.31092/jia.v2i1.104

Abstract

Villagefund isanew source of incomeforthe village government, sourcedfrom the state budget allocation. This fund began to be allocated and disbursed the first time in 2015. The village government will earn huge amounts of money in running the village administration, but on the other hand demanded readiness in the management of village finances better. This study aims to determine the readiness of the Pelawad village government in the management of the Village Fund andknowing the constraintsfaced. The analytical method used is descriptive analysis and index analysis to quantify the level of readiness in managing the Village Fund. Some Factors that support the readiness of the ofthe Village Government in managing the Village Funds are organizational commitment, human resources and information systems. The results showed that Pelawad Village Government has a strong commitment in the management ofthe VillageFund.The quantityof human resourcesare sufficient, whileintermsof quality is not sufficient. The information systems to support the processing of village financial data have been available, but the human resourcesare not fully ready to operate the systems. Pelawad village government readiness in the overall managementof village funds are categorized on the level set by the value of theindex 66.
ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM DAN SESUDAH MENJADI PAJAK DAERAH DIKABUPATEN SUKOHARJO Usman, Fadlil; Yohandika, Victario Marthaardi
JURNAL INFO ARTHA Vol 2 (2015): EDISI SEPTEMBER
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (888.824 KB) | DOI: 10.31092/jia.v2i1.105

Abstract

Handover of PBB P2 to local governments is based on Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah(PDRD).In its implementation,local governments need to be ready in all management aspects including the administration of the collection.This study aimed to compare the implementation of managing PBB P2 before and after becoming local taxes. The research method used is descriptive qualitative analysis. The results showed that there were no differences in the implementationof PBBP2 management, in the SOP PBB P2, in PBB P2 rate and the number of villages served.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU MELALUI PENDEKATAN PERILAKU Yoda Mustikasasti, Elvanes; Usman, Fadlil
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 1 (2019): PARADIGMA BARU KEUANGAN NEGARA
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i1.595

Abstract

This research is a survey conducted on taxpayers with specific gross circulation in the area of KPP Pratama Pondok Aren. The title of this research is "Factors Affecting Taxpayer Compliance with Specific Gross Circulation Through Behavioral Approach (Case Study at KPP Pratama Pondok Aren)".This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance with specific gross circulation according to PP 46 Tahun 2013.Sampling using simple random sampling with the Slovin method. From the calculation results obtained the number of samples is 100 respondents. The analytical tool in this study is multiple regression analysis which is used to see the factors that influence taxpayer compliance with specific gross circulation according to PP 46 Tahun 2013.The results of this study indicate that there are two factors that influence taxpayer compliance with spesific gross circulation according to PP 46 of 2013, namely attitude and religiosity.
Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Sektor Perkebunan Tahun Pajak 2020 Terhadap Tahun Pajak 2019: (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga) Mustofa, Sahara Muhammad Hamzah Wildan; Usman, Fadlil
Educoretax Vol 1 No 3 (2021): September 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v1i3.43

Abstract

Tujuan dari peninjauan ini yaitu untuk mengetahui penyebab perubahan NJOP PBB P3L Sektor Perkebunan pada Tahun Pajak 2020 terhadap Tahun Pajak 2019 di KPP Pratama Salatiga. Pada tahun 2020 terjadi perubahan terkait dasar peraturan penetapan NJOP PBB P3L dari semula PMK-139/PMK.03/2014 menjadi PMK-186/PMK.03/2019 selain itu juga terdapat perubahan pada isian SPOP wajib pajak. Data yang diperoleh pada saat pengamatan merupakan Data Primer yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga. Penelitian dilaksanakan dengan meninjau kesesuaian proses pelaksanaan penetapan NJOP di Sektor Perkebunan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Tahun Pajak 2019 dan Tahun Pajak 2020 dengan mempertimbangkan variabel pembentuk NJOP lainnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, diketahui bahwa pelaksanaan penilaian NJOP sektor perkebunan di KPP Pratama Salatiga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ditemui hambatan selama proses penetapan NJOP berlangsung. Oleh karena itu, perubahan NJOP hanya dipengaruhi oleh karena adanya perubahan variabel pembentuk NJOP dan bukan karena adanya hambatan proses penetapan NJOP. Variabel yang diuji merupakan pengaruh adanya perubahan terkait aturan klasifikasi dan perubahan data isian luas SPOP. Berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan NJOP yang terjadi pada tahun 2020 dipengaruhi secara simultan oleh variabel Perubahan Luas dan variabel Perubahan Aturan Klasifikasi. Akan tetapi jika dilakukan uji masing-masing variabel maka dapat diketahui bahwa perubahan luas yang terjadi pada tahun 2019 ke 2020 lebih mempengaruhi atas perubahan besaran NJOP 2020 daripada pengaruh atas terjadinya perubahan peraturan terkait klasifikasi yang diakibatkan oleh beralihnya peraturan dari PMK-139/PMK.03/2014 ke PMK-186/PMK.03/2019.
Penggunaan Informasi Harta Pada Pemilihan Wajib Pajak Yang Akan Diperiksa Jauhari, Habib Asfiya; Usman, Fadlil
Educoretax Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v1i4.61

Abstract

Pajak punya peran penting dalam pembangunan negara terutama dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Berdasarkan sistem self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya dilakukan beberapa upaya yang salah satunya adalah dengan penegakan hukum melalui pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Dengan adanya Pemeriksan Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Penelitian ini membahas penggunaan informasi harta pada pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa dalam pemeriksaan khusus dengan analisis risiko terkomputerisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selama ini nilai harta tidak digunakan dalam penentuan Wajib Pajak potensial untuk diperiksa karena sudah cukup banyak data-data yang ada yang menjadi pertimbangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informasi harta bisa digunakan dalam pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa. Nilai harta Wajib Pajak menunjukkan fiscal importance masing-masing Wajib Pajak.
PERANAN MEDIASI BELANJA PEMERINTAH DAN MODERASI AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH Hadiwibowo, Yuniarto; Priharjanto, Akhmad; Usman, Fadlil; Rakinaung, Ernest
Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol 6 No 2 (2023): Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, Desember 2023
Publisher : Faculty of Economics and Business University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/akurasi.v6i2.438

Abstract

This research aims to analyze the effects of mediation of government spending and moderation of financial accountability in the regional economy. This research uses panel data analysis to estimate mediation of government spending and moderation of accountability for the regional economy with local original income, regional wealth, and quality of human resources as independent variables. This research also takes into account the impact of the Covid-19 pandemic on the regional economy. The population in this research is all districts/cities in Indonesia from 2013 to 2021. This research shows that government spending plays a mediating role in the regional economy and financial accountability plays a moderating role in the relationship between government spending and the regional economy. The results of this research also prove that local own-source revenue, regional wealth, quality of human resources, and the Covid-19 pandemic have an influence on the regional economy. The implication of this research is the importance of management of the local own-source revenue and financial accountability to support the regional economy.
Determinan Kualitas Hasil Pengawasan Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Mubarok, Danang Andrian; Usman, Fadlil
Jurnalku Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v4i2.791

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu, kompetensi auditor dan objektivitas auditor terhadap kualitas hasil pengawasan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada auditor di Deputi 1 dan Deputi 2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Teknik analisa data yang digunakan adalah Structured Equation Model (SEM) untuk melakukan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kompleksitas tugas, kompetensi auditor dan objektivitas auditor bepengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. Sedangkan tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka evaluasi desain, strategi dan kebijakan pengawasan intern.
Do Competence, Information Technology, and Innovation Affect the Performance of Village-Owned Enterprises Priharjanto, Akhmad; Andriana, Nina; Usman, Fadlil
Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi Vol. 8 No. 3 (2024): Artikel Research July 2024
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/owner.v8i3.2212

Abstract

The Village-owned Enterprises’s performance that is not optimal is a question that continues to be answered. This study examines the relationship between competence, information technology and innovation on the performance of village-owned enterprises. The data used are primary data obtained through questionnaires. Questionnaires were distributed online to Directors, Secretaries, Treasurers, and Village-owned Enterprises staff in East Java from August to September 2022. The number of respondents in this study was 59 people. This research uses Structured Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS). Data processing uses the SMART PLS4. The test was carried out in two stages, namely the measurement model test and the structural model. Data analysis was carried out by testing the measurement model and structural model. The measurement model test was carried out by testing convergent validity, discriminant validity and reliability testing. While the structural model test was carried out with the Inner Model Test consisting of R-Square, Path Coefficient, T-Statistic Test, Predictive Relevance, and Fit Model. The test results show that competence has a significant effect on innovation and performance. Meanwhile, information technology has a significant effect on innovation but does not significantly affect the Village-owned Enterprises’s performance. Simultaneous test results show that competence and technology together influence the performance through innovation.