Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah MAGISTRA Law Review Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Muslim Heritage JEBD Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan PESHUM Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Holijah Holijah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Jual Beli Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai Tantangan Demokrasi dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah Sukma Pratama; Holijah Holijah; Muhammad Torik
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.20152

Abstract

Praktik jual beli suara dalam pemilihan kepaa daerah merupakan salah satu persoalan serius yang berpotensi merusak integritas demokrasi, mengikis kepercayaan publik, dan melemahkan legitimasi hasil pemilihan. Meskipun praktik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kenyataannya jual beli suara masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik jual beli suara dalam pemilihan kepala daerah, serta menganalisisnya dalam perspektif siyāsah dustūriyyah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatanperundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap praktik jual beli suara telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain sulitnya pembuktian, lemahnya koordinasi antarlembaga dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, praktik jual beli suara merupakan bentuk risywah yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang penegfakan hukumnya merupakan kewenangan uill amri sedangkan sanksi terhadap pelaku dikategorikan ta’zir.Dengan demikian, diperlukan penguatan penegakan hukum yang lebih efektif,terkordinasiu, dan berintegritas menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan transparan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi. Keywords:jual beli suara, penegakan hukum, pemilihan kepala daerah, Siyasah Dusturiyyah  
Controversy of Early Marriage Between Religious Doctrine and Customs in Minority Areas in Indonesia Arne Huzaimah; Muhammad Abdillah; M. Tamudin; Holijah Holijah; Rohmawati Rohmawati; Intan Permata Sari
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 22, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v22i2.2344

Abstract

The early marriage controversy is a significant issue that affects people's views regarding marriage within the framework of Islamic religious doctrine and customs in Indonesia. This article examines how Islamic law adapts in response to socio-cultural changes, especially in regions with Muslim minority populations, which have mixed interpretations of the age of marriage. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection through news and literature relevant to the keyword "Early marriage controversy in Indonesia." The analysis was carried out inductively to identify the forms, factors, and impacts of early marriage controversies on the lives of young couples, both from the perspective of health, quality of life, and religious and cultural norms. The results of the study show that this controversy reflects the challenges of integrating Islamic religious doctrine with local customary values, creating both positive and negative consequences for couples who marry young. In the context of Muslim minorities, this article recommends a flexible and responsive approach to Islamic law to socio-cultural dynamics, in order to achieve a balance between religious norms and the social needs of diverse communities.
Co-Authors Ahmad Liano Al-Fayed Ananda Andesta Yoga Purnama Arne Huzaimah Dhio Pragus Adi Putra Dian Syaharania ersa putri amanda Faisal Amrullah Fatih Fabrian Ariawisesa Intan Permata Sari Khoiri Akhmadi M. Adrian M. Rifki Finando M. Tamudin Mohammad Toriq Mohammaf Syawaludin Muhammad Abdillah Muhammad Ramdani Muhammad Torik Nuraisyah Usyshifa Ramadhani Ramayanti Ramayanti Rina Antasari Rohmawati Sherly Maretha Sukma Pratama Sutarja Sutarja Wahyu Agus Susanto