Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

BUKU SAKU PARIWISATA DAN AIR SEBAGAI MEDIA PENGUATAN KAPASITAS PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI WARGA Sandang, Yesaya
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 31 No. 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpkm.v31i2.65406

Abstract

Industri pariwisata menggunakan jumlah air yang signifikan, dan pertumbuhannya yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas air di destinasi wisata. Peningkatan pariwisata global dan kegiatannya, yang menggunakan lebih banyak air, bersamaan dengan perubahan dalam sistem iklim global yang mengarah pada penurunan sumber daya air. Beberapa destinasi, termasuk di Yogyakarta, Indonesia, berisiko mengalami stres air dimasa depan. Tekanan untuk mengelola kebutuhan air, akibat dari peningkatan permintaan pariwisata, berdampak terhadap akses air warga dan menimbulkan konflik. Tata kelola partisipatif dari pengelolaan air memerlukan informasi yang memadai, termasuk kondisi ketersediaan air umum dan aktual, penggunaan sektor domestik, industri, dan pariwisata, makna dan kearifan lokal atas air. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam tata kelola air, dan penyebaran informasi yang memadai, menggunakan media dan metode yang tepat, diperlukan untuk mempromosikan partisipasi masyarakat. Buku saku dapat berfungsi sebagai media yang cocok untuk memperkuat kapasitas masyarakat tentang tata kelola air. Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan Lingkar Keadilan Ruang Yogyakarta, membuat buku saku pariwisata dan air untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas warga dalam tata kelola air perhotelan dan pariwisata di Yogyakarta. Buku ini berguna untuk kampanye, advokasi, dan penguatan kapasitas warga. Buku ini juga bisa digunakan sebagai bahan ajar untuk mahasiswa jurusan Pariwisata, Desain Komunikasi Visual, dan Studi Pembangunan. Mahasiswa dapat mempelajari tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat lokal. Selain itu mahasiswa juga dapat mempelajari desain media yang aplikatif untuk kampanye, advokasi, dan penguatan kapasitas warga mengenai isu lingkungan hidup, khususnya air.
Bridging Practice And Policy: Slow Tourism Governance in Urban Indonesia Iacocca, Warren Milton; Sandang, Yesaya
Gadjah Mada Journal of Tourism Studies Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/gamajts.v8i1.118547

Abstract

This study examines the governance of slow tourism in Salatiga, a secondary city in Central Java, Indonesia, by analyzing the relationship between formal policy frameworks and community-level tourism practices. While slow tourism has been widely discussed as a sustainable alternative to mass tourism, its governance in small and medium-sized cities, particularly in Southeast Asia, remains underexplored. Adopting a qualitative approach, this study integrates document analysis of the local tourism master plan, semi-structured interviews with government and community stakeholders, and field observations of tourism sites. The findings reveal a significant disjunction between policy and practice. Slow tourism is actively enacted through community-based initiatives emphasizing experiential depth, local engagement, and small-scale development. However, these practices remain weakly institutionalized within formal governance structures. Policy frameworks demonstrate partial alignment with slow tourism principles, particularly in terms of locality and community participation, but lack integration in key areas such as mobility planning, destination branding, and experience-based performance indicators. Governance remains fragmented, with limited coordination across sectors and a continued reliance on visitor volume metrics. This study argues that slow tourism in Salatiga exists more as a social practice than as a policy design. It contributes to the literature by demonstrating how governance gaps, rather than resource limitations, constrain slow tourism development in secondary cities of the Global South.