Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PAX HUMANA Kritis Gadjah Mada Journal of Tourism Studies Human Rights in The Global South (HRGS) Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal HAM
Yesaya Sandang
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Bridging Practice And Policy: Slow Tourism Governance in Urban Indonesia Warren Milton Iacocca; Yesaya Sandang
Gadjah Mada Journal of Tourism Studies Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/gamajts.v8i1.118547

Abstract

This study examines the governance of slow tourism in Salatiga, a secondary city in Central Java, Indonesia, by analyzing the relationship between formal policy frameworks and community-level tourism practices. While slow tourism has been widely discussed as a sustainable alternative to mass tourism, its governance in small and medium-sized cities, particularly in Southeast Asia, remains underexplored. Adopting a qualitative approach, this study integrates document analysis of the local tourism master plan, semi-structured interviews with government and community stakeholders, and field observations of tourism sites. The findings reveal a significant disjunction between policy and practice. Slow tourism is actively enacted through community-based initiatives emphasizing experiential depth, local engagement, and small-scale development. However, these practices remain weakly institutionalized within formal governance structures. Policy frameworks demonstrate partial alignment with slow tourism principles, particularly in terms of locality and community participation, but lack integration in key areas such as mobility planning, destination branding, and experience-based performance indicators. Governance remains fragmented, with limited coordination across sectors and a continued reliance on visitor volume metrics. This study argues that slow tourism in Salatiga exists more as a social practice than as a policy design. It contributes to the literature by demonstrating how governance gaps, rather than resource limitations, constrain slow tourism development in secondary cities of the Global South.
Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia Yesaya Sandang
Jurnal HAM Vol 10 No 1 (2019): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2019.10.1-17

Abstract

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang pesat di Indonesia, kepariwisataan tidak terpisahkan dari pembahasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mengulas lebih jauh hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia serta mengkategorikan berbagai ranah pembahasannya secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, artikel ini secara sistematis mengulas berbagai kelompok pembahasan pariwisata dan hak asasi manusia serta mengaitkan salah satunya dengan perkembangan terkini dalam area bisnis dan hak asasi manusia, yakni Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs). Artikel ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan hubungan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia ke dalam sektor pariwisata sembari membahas peluang dan tantangan pengarusutamaan prinsip-prinsip tersebut bagi kepariwisataan di Indonesia. Kesimpulannya, mengelola dimensi HAM dalam hubungannya dengan kepariwisataan membutuhkan pendekatan yang saksama (prinsip kehati-hatian). Perhatian utama perlu diberikan terhadap sejauh mana terdapat ketegasan untuk mengarusutamakan implementasi bisnis dan HAM bagi usaha pariwisata. Singkatnya, apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepariwisataan masih perlu dielaborasi lebih jauh pada berbagai jenjang regulasi (hingga ke tingkat destinasi) dan subsektor usaha pariwisata. Pada akhirnya, diajukan beberapa rekomendasi strategis dalam upaya mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi sektor pariwisata di Indonesia.
Co-Authors Aldi Herindra Lasso Bambang Ismanto Christian Lilik HS Nivak Eko Wijayanto Lasti Nur Satiani Richard Gordon Mayopu Rindo Bagus Sanjaya Rini Kartika Hudiono Sariayu, Viona Alamanda Tabuni, Narik Yimin Titi Susilowati Prabawa Warren Milton Iacocca