Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PAX HUMANA Jurnal HAM Kritis Human Rights in The Global South (HRGS) Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Yesaya Sandang
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Resensi Buku Philosophical Issues in Tourism Sandang, Yesaya
KRITIS Vol 23 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.482 KB) | DOI: 10.24246/kritis.v23i2p168-174

Abstract

-
Pariwisata Indonesia dalam Citra Mooi Indie: Dahulu dan Sekarang Sandang, Yesaya; Sanjaya, Rindo Bagus
KRITIS Vol 24 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.25 KB) | DOI: 10.24246/kritis.v24i2p129-139

Abstract

From time to time Indonesia tourism image has been evolving and influnced by many factors. However since the colonial era, Indonesia tourism image has been designed in terms of Mooi Indie, and although the image it self already evolving, the terms of Mooi Indie stays in debate. This article tries to argue despite the pro and contra about the bad impact of tourism in terms of Mooi Indie, there are some differences between Mooi Indie in past and present time. Under the current development of tourism paradigm in the world as well in Indonesia, there are new hopes for overcoming bad impacts brought by tourism activities. In the end, Indonesia tourism image will always remain in tension between what is beautiful and the what’s in the reality. Thus, Mooi Indie can not be allowed an understood as the only image and tools to produce tourism reality, but rather as a critisism and motivation to achive the ultime goal of tourism in Indonesia.
PERAN HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM MEMFASILITASI TERLAKSANANYA UU NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Sariayu, Viona Alamanda; Sandang, Yesaya; Mayopu, Richard G.
KRITIS Vol 27 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/kritis.v27i2p163-179

Abstract

Communication is a process of transmitting messages from sources to recipients through various channels. While the purpose of human communication is to share experience and knowledge, delivered in the language of signals, words, writing, movement, and broadcasting. The results of the process are created a theory named diffusion of information, also stands for innovation diffusion theory. for some institution, the task is the duty of a Public Relations. In performing its job, as of 2010 the Public Relations motion was increasingly 'supervised' by the constitutional Law No.14 of 2008, as well as Public Relations of Salatiga Local Government. This research was conducted in Public Relations of Salatiga Local Government for two months of observation and interviewing using a qualitative approach especially grounded theory research. Data triangulation was conducted at the Department of Transportation, Communication, Culture, and Tourism (Dishubkombudpar) in Salatiga and interviews with two of the four Chairmen of the Forum of Public Communication Institutions (FLKM) in Salatiga. In addition, the implementation of Law on the Openness of Public Information in Salatiga is not reserve in accordance with the Mayor's Decree No. 950/434/2012 and information management guidelines and documentation for officials at the State Public Agency Central and Regional Level (Issued by the Ministry of Communication and Information Indonesia).
Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran) Yesaya Sandang; Eko Wijayanto
PAX HUMANA Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Yayasan Bina Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2973.68 KB)

Abstract

Pembahasan tentang konsep hak sebagai bagian dari kehidupan manusia merupakan sebuah perjalanan panjang seiring sejalan dengan perkembangan sejarah peradaban umat manusia. Liberalisme yang hadir pada awal abad ke 17 mencoba meletakan sebuah landasan filosofis bagi eksisnya hak-hak yang dimiliki setiap individu demi kebaikan dirinya dan sesama. Hingga saat ini gagasan yang coba diusung lewat pemikiran liberalisme telah banyak mengalami modifikasi. Ini dikarenakan tantangan serta realitas yang dihadapi seiring berjalannya waktu juga mengalami perubahan. Rawls dan Nozick sebagai pemikir yang berbasis pada tradisi ini (liberalisme) mencoba untuk mengembangkan pandangannya masing-masing terkait dengan konsep hak. Dalam pembahasan tentang hak, paling tidak dapat dikonstruksikan melalui tiga aspek utamanya, yaitu: subjek, dasar, serta tujuan (Shapiro, 1986). Pada Nozick dan Rawls walau mereka banyak dipengaruhi tradisi liberal, dalam pengembangan selanjutnya terdapat perbedaan model pendekatan dan penekanan. Pada Nozick penekanannya terdapat pada kebebasan individu sedangkan pada Rawls lebih ditekankan pada aspek keadilan. Walau demikian keduanya sepakat bahwa hak adalah basis dari pemikiran mereka yang melekat pada individu dengan argumentasinya masing-masing. Pada akhirnya yang kemudian menjadi penting adalah konsekuensi dari pandangan mereka tersebut. Bahwasannya hak yang dimiliki setiap individu perlu mendapat perhatian yang lebih konkrit demi mewujudkan kesehjateraan masing-masing individu tersebut, yang tetap bersandar pada spectrum kebebasan
Kepemimpinan dalam Bingkai Multikulturalisme Yesaya Sandang
PAX HUMANA Vol 2, No 1 Jan (2015)
Publisher : Yayasan Bina Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (926.108 KB)

Abstract

A leader in a multicultural society plays a very important role, especially in Indonesian context that already well known for their multicultural society. This article discuss about the ethical principles in the multicultural society and how it related with leadership quality. The aim of this discussion is to show the quality that could work as foundation for every leader in multicultural context. Ultimately this article suggests three qualities; openness and sense of acceptance, communicative, and ethical awerness for justice and solidarity. Keywords: Leadership, Multiculturalism, Ethics, Principles
Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata di Indonesia Yesaya Sandang
Jurnal HAM Vol 10, No 1 (2019): July Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (944.313 KB) | DOI: 10.30641/ham.2019.10.1-17

Abstract

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang terus berkembang pesat di Indonesia, kepariwisataan tidak terpisahkan dari pembahasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mengulas lebih jauh hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia serta mengkategorikan berbagai ranah pembahasannya secara sistematis. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, artikel ini secara sistematis mengulas berbagai kelompok pembahasan pariwisata dan hak asasi manusia serta mengaitkan salah satunya dengan perkembangan terkini dalam area bisnis dan hak asasi manusia, yakni Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs). Artikel ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan hubungan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia ke dalam sektor pariwisata sembari membahas peluang dan tantangan pengarusutamaan prinsip-prinsip tersebut bagi kepariwisataan di Indonesia. Kesimpulannya, mengelola dimensi HAM dalam hubungannya dengan kepariwisataan membutuhkan pendekatan yang saksama (prinsip kehati-hatian). Perhatian utama perlu diberikan terhadap sejauh mana terdapat ketegasan untuk mengarusutamakan implementasi bisnis dan HAM bagi usaha pariwisata. Singkatnya, apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepariwisataan masih perlu dielaborasi lebih jauh pada berbagai jenjang regulasi (hingga ke tingkat destinasi) dan subsektor usaha pariwisata. Pada akhirnya, diajukan beberapa rekomendasi strategis dalam upaya mengarusutamakan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi sektor pariwisata di Indonesia.
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata di Sidorejo Kidul Salatiga Sanjaya, Rindo Bagus; Satiani, Lasti Nur; Lasso, Aldi Herindra; Prabawa, Titi Susilowati; Sandang, Yesaya; Hudiono, Rini Kartika; Nivak, Christian Lilik Henri Setiawan
Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jms.v4i12023p37-47

Abstract

Manajemen tata kelola destinasi wisata merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah destinasi wisata. Destinasi wisata perlu memperhatikan tata kelola destinasi supaya dapat memaksimalkan dampak-dampak positif yang ada dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya kegiatan pariwisata. Di Salatiga, ada sebuah desa bernama Desa Sidorejo Kidul. Desa tersebut sedang mempersiapkan destinasinya menjadi destinasi wisata unggulan di Salatiga. Maksud dari pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat Desa Sidorejo Kidul agar mengenal manajemen tata kelola destinasi wisata dan lebih siap lagi dalam menjalankan destinasi wisata yang mereka miliki. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu tahap materi dan tahap pendampingan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022. Harapan dari kegiatan ini adalah masyarakat bisa lebih mandiri dalam mengelola destinasi wisata dan mengedepankan konsep pariwisata berbasis masyarakat.
Resensi Buku: Water Politics: Governance, Justice and the Right to Water Sandang, Yesaya
KRITIS Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/kritis.v32i2p198-202

Abstract

-
From Comfort to Conflict: Hotel Responsibilities and Water Rights in Yogyakarta Yesaya Sandang
Human Rights in the Global South (HRGS) Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56784/hrgs.v3i2.96

Abstract

This article provides a socio-legal analysis of hotel responsibilities in upholding the human right to water, with a focus on Yogyakarta, Indonesia. It explores the obligations of hotels beyond legal compliance, examining relevant regulations and integrating primary data from interviews and observations of government agencies. The study identifies a significant disparity between statutory laws and their practical implementation, revealing tangible societal impacts. Furthermore, it highlights a gap between sustainable tourism discourse and the application of sustainable practices in hotel operations. Constraints and challenges within the existing legal framework for sustainable tourism are critically analysed, emphasising the need for reform. This research underscores the urgency of integrating water governance into the broader agenda of sustainable tourism, aligning with government priorities on tourism development. Methodologically, the study employs a qualitative approach, utilising socio-legal analysis to connect regulatory frameworks with real-world practices. By advancing discussions on sustainable practices in the hospitality sector, this study contributes significantly to the broader discourse on aligning tourism development with human rights and environmental sustainability. It fills a gap in the literature by systematically connecting water governance, human rights, and tourism regulation within a single analytical framework. Its urgency lies in addressing the escalating water resource challenges amidst tourism growth. The study concludes by emphasising the need for policy adjustments to address the disconnect between legislative frameworks and practical implementation, providing actionable insights for policymakers and stakeholders. Its novelty lies in reframing water governance in hotels as a central issue within sustainable tourism, rather than a peripheral or niche concern.
Model Narik Yimin Tabuni: PENA PAPUA sebagai Alternatif Pengembangan Sumber Daya Manusia Nduga Tabuni, Narik Yimin; Bambang Ismanto; Yesaya Sandang
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 9 No. 1 (2025): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v9i1.91602

Abstract

Terhambatnya akses pendidikan yang layak, minimnya fasilitas pelatihan, serta keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama dalam pengembangan SDM di Kabupaten Nduga, yang menyebabkan potensi lokal tidak dapat dimaksimalkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai PENA Papua sebagai Strategi alternatif Pembangunan sumber Daya Manusia di Kabupaten Nduga, adanya inisiatif dari Penulis sebagai anak asli suku Nduga yang berkomitmen dalam pengembangan sumber daya Nduga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terutama penulis sendiri sebagai kunci informan dan Sembilan informan yang terlibat langsung, terdiri dari Pengurus PENA Papua, Siswa, Mahasiswa dampingan serta Perwakilan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan untuk SDM Nduga. Data penelitian juga didukung dengan analisis program perencanaan Pembangunan SDM dengan Pembinaan, Pendampingan, yang dilakukan serta sumber media digital sebagai data sekunder. Dengan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Peduli Tunas Harapan Papua ( PENA Papua) terlibat dalam Pembangunan sumber daya manusia Nduga secara kolektif yang dilakukan oleh Narik Yimin Tabuni. Yang berperan dalam mengejar ketertinggalan Pendidikan di kabupaten Nduga baik secara input, proses dan output Pendidikan.  Kesimpulannya, dengan adanya model ini dapat mendorong peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat identitas, rasa percaya diri, dan kemandirian masyarakat Nduga dalam menghadapi perubahan global. Implikasinya, SDM Nduga dapat berkembang lebih optimal, meningkatkan taraf hidup, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors Aldi Herindra Lasso Bambang Ismanto Christian Lilik HS Nivak Eko Wijayanto Lasti Nur Satiani Richard Gordon Mayopu Rindo Bagus Sanjaya Rini Kartika Hudiono Sariayu, Viona Alamanda Tabuni, Narik Yimin Titi Susilowati Prabawa