Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Jurnal Media Akademik (JMA) Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK jurnal informasi teknologi dan sistem Jurnal Informasi Teknologi dan Sistem (INTEKSIS)
Usman Raidar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN PERTANIAN PENGENDALIAN HAMA TIKUS DAN PEMBUATAN BIOSAKA SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG SISTEM PERTANIAN BERKELANJUTAN DI PEKON BANJARMASIN Usman Raidar; Farrizqie Ramadhan; Nyimas Ririn Khayatin Nufus; Muhammad Rizky Supriyatna; Elsa Azizah Pesema; Zhara Nabila; Aulia Safitri
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v3n2.1327

Abstract

Biosaka adalah salah satu sistem teknologi terbarukan dalam perkembangan dunia pertanian organik modern yang terbentuk sebagai bio-teknologi (biologi-teknologi). Biosaka tidak menggunakan mikroba maupun proses fermentasi dalam pembuatannya. Biosaka juga bukan merupakan pupuk atau nutrisi, melainkan sebuah elisitor atau sinyal yang dapat merangsang pertumbuhan pada budidaya tanaman padi. Salah satu gangguan dalam produksi tanaman padi adalah serangan hama tikus. Hama tikus merupakan salah satu hama yang (sangat) merugikan petani. Hama Tikus cenderung menyerang tanaman pada malam hari. Sifat tikus yang cerdik menyebabkan berbagai jenis perangkap tidak dapat optimal untuk mengendalikan tikus. Tujuan dari adanya penyuluhan ini membuat para petani mampu mengendalikan hama tikus dengan benar sesuai anjuran dengan memberikan larutan biosaka untuk menunjang produksi yang lebih baik  dengan memperkecil kandungan obat-obatan dalam upaya mendukung sistem pertanian berkelanjutan.
Dampak Framing Tagar #Kaburajadulu Terhadap Opini Publik dan Kebijakan Sosial di Indonesia Nova Abelia; Karina Jinan Farah; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya
Publisher : Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/filosofi.v2i2.577

Abstract

This journal presents public opinion on an event that is currently being widely discussed by Indonesian people on social media, namely the hashtag #KaburAjaDulu. The hashtag #KaburAjaDulu is a form of reaction from some Indonesian people regarding the government's policies under President Prabowo Subianto and the disappointment of Indonesian citizens over their failed hopes of getting a better life after this cabinet change. The government, which should have resolved the problems experienced by the community, instead provided unreasonable policies that increasingly made many people think that fleeing Indonesia and moving abroad was the best way for them to avoid government decisions that were increasingly ensnaring. By using qualitative research methods and collecting data through non-participant observation and literature studies, this study explains how the impact of the #KaburAjaDulu hashtag framing influences people in expressing opinions on social media, thereby giving rise to negative sentiment reactions to the emergence of President Prabowo Subianto's government policies.
ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL ATAS RESPONS PEMERINTAH BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENANGANAN JALAN BERLUBANG Rara Agusti Maharani; Vertika Baizuri; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jkp.v8i2.4587

Abstract

The problem of potholes in Bandar Lampung not only reflects poor infrastructure, but also the dysfunction of public services in responding to community needs. Potholes contribute to increasing traffic accidents and harm the regional economy. Social media has become the main medium for residents to voice their complaints about road conditions, but the government's response tends to be slow, reactive, and unplanned. This study uses a qualitative approach with literature study methods and social media analysis to examine the effectiveness of the government's response to public demands. Using Talcott Parsons' structural functionalism perspective, this study found that the government system failed in terms of policy adaptation, integration of community aspirations, and achievement of goals in improving infrastructure quality. The results of the study show that unbalanced budget allocation, complex bureaucracy, and minimal community participation in decision-making are the main factors that hinder sustainable road repair. Therefore, this study recommends the need for reform in the management of infrastructure policies, including the integration of digital monitoring systems, transparency of budget allocations, and increased public involvement in planning and monitoring road repairs. With these steps, it is hoped that public services in the infrastructure sector can be more responsive and effective in responding to community needs.
ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL ATAS RESPONS PEMERINTAH BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENANGANAN JALAN BERLUBANG Rara Agusti Maharani; Vertika Baizuri; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/jkp.v8i2.4587

Abstract

The problem of potholes in Bandar Lampung not only reflects poor infrastructure, but also the dysfunction of public services in responding to community needs. Potholes contribute to increasing traffic accidents and harm the regional economy. Social media has become the main medium for residents to voice their complaints about road conditions, but the government's response tends to be slow, reactive, and unplanned. This study uses a qualitative approach with literature study methods and social media analysis to examine the effectiveness of the government's response to public demands. Using Talcott Parsons' structural functionalism perspective, this study found that the government system failed in terms of policy adaptation, integration of community aspirations, and achievement of goals in improving infrastructure quality. The results of the study show that unbalanced budget allocation, complex bureaucracy, and minimal community participation in decision-making are the main factors that hinder sustainable road repair. Therefore, this study recommends the need for reform in the management of infrastructure policies, including the integration of digital monitoring systems, transparency of budget allocations, and increased public involvement in planning and monitoring road repairs. With these steps, it is hoped that public services in the infrastructure sector can be more responsive and effective in responding to community needs.
Budaya Pembajakan Film dan Dampaknya terhadap Industri Kreatif: Studi Kasus Penggunaan LK21 oleh Mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA Samosir, Kezia Keren Hapuk; Hani Dwi Kartika Putri; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
INTEKSIS Vol 12 No 1: Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Widya Dharma Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66003/inteksis.v12i1.10494

Abstract

Kesenjangan antara idealisme dengan realitas dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta serta praktik pembajakan film di platform Layar Kaca 21 menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan maksud untuk menggali motivasi di balik preferensi konsumen atau informan terhadap situs ilegal daripada layanan legal seperti Netflix, Viu, WeTV, dan sejenisnya. Setelah itu, penelitian ini juga menganalisis apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah dan industri kreatif untuk menanggulangi masalah ini. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif yang memanfaatkan wawancara semi-terstruktur serta telaah pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara semi-terstruktur telah dilaksanakan dengan lima mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA secara aktif memilih LK21 sebagai platform utama untuk menonton film. Data yang dihasilkan berupa data primer dan data sekunder bersumber dari bahan bacaan peneliti. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa aksesbilitas dan kondisi ekonomi menjadi pendorong utama bagi informan dalam menonton film ilegal di platform seperti LK21. Masalah ini menjadi serius karena industri kreatif di bidang perfilman dilanda kerugian akibat adanya oknum yang melakukan penduplikasi dan mengomersialkan karya cipta orang lain. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 menetapkan segala tugas dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjadi pedoman bagi pemerintah dalam hal penanggulangan masalah budaya pembajakan film yang kian marak terjadi.
ANALISIS KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN PENGARUH TERHADAP #KABURAJADULU SEBAGAI REAKSI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL Ilham Oktora Rahadian; Feri Irawan; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2131

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 bertujuan untuk menyederhanakan peraturan dan mendorong investasi, tetapi menuai kontroversi karena dianggap merugikan hak pekerja dan tidak transparan saat prosesnya. Reaksi publik terhadap kebijakan ini salah satunya muncul tagar di media sosial #KaburAjaDulu sebagai bentuk kekecewaan terhadap kesejahteraan pekerja dan keinginan untuk bermigrasi ke luar negeri. Penelitian ini menganalisis dampak UU Cipta Kerja terhadap fenomena #KaburAjaDulu dengan pendekatan teori mobilitas sosial (konsep push and pull). Penelitian menggunakan metode analisis kebijakan dan analisis konten pada platform media sosial seperti Youtube, Instagram, Threads, dan berita online. Penelitian ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja menjadi faktor pendorong para pekerja untuk migrasi akibat dari penurunan upah, ketidakpastian status pekerja, dan ketidakpercayaan pada pemangku kebijakan, peluang kerja yang banyak dan lebih baik di Luar Negeri menjadi faktor penariknya. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan agar lebih pro terhadap rakyat serta transparan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru akan hubungan antara kebijakan dan reaksi masyarakat di era digital.
Budaya Pembajakan Film dan Dampaknya terhadap Industri Kreatif: Studi Kasus Penggunaan LK21 oleh Mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA Samosir, Kezia Keren Hapuk; Hani Dwi Kartika Putri; Damar Wibisono; Imam Mahmud; Usman Raidar
INTEKSIS Vol 12 No 1: Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Widya Dharma Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66003/inteksis.v12i1.10494

Abstract

Kesenjangan antara idealisme dengan realitas dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta serta praktik pembajakan film di platform Layar Kaca 21 menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan maksud untuk menggali motivasi di balik preferensi konsumen atau informan terhadap situs ilegal daripada layanan legal seperti Netflix, Viu, WeTV, dan sejenisnya. Setelah itu, penelitian ini juga menganalisis apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah dan industri kreatif untuk menanggulangi masalah ini. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif yang memanfaatkan wawancara semi-terstruktur serta telaah pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara semi-terstruktur telah dilaksanakan dengan lima mahasiswa Sosiologi Fisip UNILA secara aktif memilih LK21 sebagai platform utama untuk menonton film. Data yang dihasilkan berupa data primer dan data sekunder bersumber dari bahan bacaan peneliti. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa aksesbilitas dan kondisi ekonomi menjadi pendorong utama bagi informan dalam menonton film ilegal di platform seperti LK21. Masalah ini menjadi serius karena industri kreatif di bidang perfilman dilanda kerugian akibat adanya oknum yang melakukan penduplikasi dan mengomersialkan karya cipta orang lain. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 menetapkan segala tugas dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjadi pedoman bagi pemerintah dalam hal penanggulangan masalah budaya pembajakan film yang kian marak terjadi.
Co-Authors Aulia Safitri Damar Wibisono Elsa Azizah Pesema Farrizqie Ramadhan Feri irawan Hani Dwi Kartika Putri Ilham Oktora Rahadian Imam Mahmud Karina Jinan Farah Muhammad Rizky Supriyatna Nova Abelia Nyimas Ririn Khayatin Nufus Rara Agusti Maharani Samosir, Kezia Keren Hapuk Vertika Baizuri Zhara Nabila